Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Kebocoran Anggaran Infrastruktur Marak, Target Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia Terancam Gagal
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Ringkasan Berita
Target Indonesia menjadi lumbung pangan dunia rawan menghadapi kegagalan, akibat buruknya tata kelola pembagian air irigasi di tingkat daerah. Ketimpangan pasokan air bagi para produsen pertanian berisiko memicu penurunan produktivitas komoditas pangan nasional secara masif.
Presiden RI, Prabowo Subianto memberi sambutan dalam peresmian lima bendungan baru Indonesia yang berpusat di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, Jumat (10/7/2026). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)
JAKARTA, AFU.ID — Target Indonesia menjadi lumbung pangan dunia rawan menghadapi kegagalan, akibat buruknya tata kelola pembagian air irigasi di tingkat daerah. Ketimpangan pasokan air bagi para produsen pertanian berisiko memicu penurunan produktivitas komoditas pangan nasional secara masif.
Melansir presidenri.go.id, Minggu (12/7/2026), peresmian lima infrastruktur pengairan strategis menjadi momentum dalam mengevaluasi kesiapan ketahanan agraris. Langkah penuntasan sarana penampung air itu berpusat di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto menyatakan efisiensi alokasi anggaran belanja negara wajib mengalir sepenuhnya untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat. Kepala Negara menuntut pengelolaan aset publik secara transparan demi mewujudkan kemandirian pemenuhan komoditas secara global.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saya juga yakin, kita akan menjadi lumbung pangan dunia,” ungkap Prabowo.
Presiden Prabowo menyampaikan, penataan jaringan irigasi sekunder harus mendapat pengawalan ketat agar pasokan air mengalir lancar sampai ke sawah milik para petani lokal. Ia menilai, pembiaran terhadap mampetnya jalur pendistribusian air akan melumpuhkan sektor produksi pangan yang menjadi fondasi utama eksistensi negara.
“Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik, kelola dengan profesional, rawat dengan baik, pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Para petani adalah produsen pangan, karena tanpa pangan, maka tidak akan ada negara,” tutur Presiden RI.
Di sisi lain, lompatan besar mulai terlihat dari pergeseran status Indonesia yang kini tak lagi bergantung pada pasokan komoditas luar negeri. Keberhasilan swasembada itu bahkan memicu permintaan bantuan pasokan pupuk dan bahan pangan dari berbagai negara mitra internasional.
“Dari impor sekarang sudah mulai ekspor ke negara-negara lain, Australia, Brazil, Filipina, dan India minta kita jual urea. Indonesia tanpa banyak gembar-gembor, menunjukkan sebagai negara yang sedang dan akan bangkit terus,” ujar Prabowo Subianto.
Pengawasan Ketat Jamin Lumbung Pangan Dunia
Untuk mendukung penguatan kualitas modal manusia, alokasi dana khusus mengarah untuk memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan afirmasi itu wajib berjalan secara konsisten guna mengentaskan masalah kelaparan kronis pada anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur, rakyat yang paling miskin senyum, karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin dan anak-anak lapar, MBG kita teruskan,” papar Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, pengawasan berkala terhadap dapur umum harus diperketat melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh elemen aparatur wilayah hingga tingkat pedesaan. Keterlibatan aktif publik sangat mendesak guna mengantisipasi segala potensi penyelewengan anggaran oleh oknum pelaksana di lapangan.
“Saya minta gubernur, bupati, camat, sampai kepala desa boleh periksa semua dapur MBG. Laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya,” ucap Kepala Negara.
Selain pemenuhan pangan, akselerasi pembangunan infrastruktur energi terbarukan berskala raksasa mulai disiapkan sebagai penopang industri nasional. Pemerintah RI berkomitmen menggenjot pasokan listrik bersih guna membuktikan kebangkitan ekonomi domestik di panggung global.
“Kita perlu bendungan-bendungan lebih besar dan akan bangun nanti tenaga surya 100 gigawatt. Kita akan buktikan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang hebat,” pungkas Presiden Prabowo Subianto.
Pada dasarnya, keberhasilan realisasi proyek strategis sangat bertumpu pada ketegasan sanksi hukum bagi para koruptor anggaran negara. Tanpa adanya transparansi tata kelola yang bersih dari pusat hingga desa, segala bentuk megaproyek fisik hanya akan membebani kas negara. Sehingga, tak mampu memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat miskin di akar rumput. (ADR)
