AFU.id

Indeks Berita

Dua Organisasi Pers Laporkan Hotman Paris, Ucapan kepada Wartawan Masuk Penyelidikan

Pernyataan Hotman Paris Hutapea kepada wartawan saat konferensi pers kasus Febrie Adriansyah berujung pada dua laporan di Polda Metro Jaya. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Media Independen Online (MIO) Indonesia melaporkan advokat tersebut atas dugaan pelanggaran hukum terhadap profesi wartawan. Polisi mulai menelaah materi laporan dan bukti yang diserahkan pelapor. Laporan terbaru diajukan Ketua Umum MIO Indonesia Asep Yusuf Setyabudi Prayogie pada Selasa (21/7/2026). Ia didampingi

Dua Organisasi Pers Laporkan Hotman Paris, Ucapan kepada Wartawan Masuk Penyelidikan

Di Tengah Ancaman Penangkapan, Trump Pasang Badan untuk Netanyahu

Ancaman penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York langsung direspons Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump memastikan Netanyahu tidak akan ditahan apabila berkunjung ke Amerika Serikat meski Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya. Pernyataan itu muncul setelah Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menyatakan tengah mengkaji langkah hukum untuk menangkap Netanyahu. Melalui unggahan di platform Truth Social

Di Tengah Ancaman Penangkapan, Trump Pasang Badan untuk Netanyahu

Tugas Kader Posyandu Meluas ke Enam Layanan, Standar Insentif Jadi Tanda Tanya

Kader posyandu kini menangani enam bidang pelayanan dasar, tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Tugas mereka mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Namun, perluasan tersebut belum diikuti penetapan standar insentif secara nasional. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan posyandu menjadi tempat pelayanan yang rutin didatangi masyarakat. Setiap bulan, para ib

Tugas Kader Posyandu Meluas ke Enam Layanan, Standar Insentif Jadi Tanda Tanya

PHK Putus Penghasilan, Pencairan JHT Tahun Kedua Tetap Dipungut Pajak Progresif

Pekerja yang kehilangan penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja masih dapat dikenai pajak progresif saat mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) secara bertahap. Tarif tersebut berlaku terhadap pencairan yang dilakukan pada tahun kedua dan seterusnya. DPR meminta pemerintah meninjau ketentuan pajak atas dana hasil iuran selama masa kerja itu. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan JHT digunakan korban PHK untuk membiayai kebutuhan keluarga setelah tidak lagi menerima gaji. Dana

PHK Putus Penghasilan, Pencairan JHT Tahun Kedua Tetap Dipungut Pajak Progresif

Krisis Air Meluas di Jawa Timur, 14 Kabupaten Tetapkan Status Darurat Kekeringan

Sebanyak 14 kabupaten di Jawa Timur (Jatim) menetapkan status kedaruratan kekeringan seiring meningkatnya dampak musim kemarau. Dari jumlah tersebut, 11 kabupaten berstatus Siaga Darurat, sedangkan tiga daerah telah meningkatkan status menjadi Tanggap Darurat. Pemerintah Provinsi Jatim mengintensifkan penanganan dengan mendistribusikan air bersih dan menyiapkan dukungan logistik untuk wilayah terdampak. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, daerah yang menetapkan sta

Krisis Air Meluas di Jawa Timur, 14 Kabupaten Tetapkan Status Darurat Kekeringan

Limbah Industri Cemari Sungai Cisadane, Tiga Perusahaan Tak Berizin Disegel

Pemerintah Provinsi Banten menyegel tiga industri tak berizin di Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, setelah air Sungai Cisadane berubah menjadi hitam. Penyegelan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah petugas memeriksa sumber pembuangan limbah di sekitar aliran sungai. Dua industri dinyatakan terbukti mencemari sungai, sedangkan satu industri lainnya masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Seluruh kegiatan usaha di ketiga lokasi tersebut dihen

Limbah Industri Cemari Sungai Cisadane, Tiga Perusahaan Tak Berizin Disegel

SD Minim Murid Mulai Dipetakan, Penempatan Guru Masih Belum Jelas

Pemerintah mulai mendata sekolah dasar negeri dengan jumlah murid kurang dari 100 dan 60 siswa. Penggabungan sekolah menjadi salah satu pilihan penanganan, tetapi skema penempatan guru belum diumumkan. DPR meminta evaluasi mencakup jumlah penduduk, jarak sekolah, dan kualitas layanan pendidikan. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan penyebab minimnya murid dapat berbeda di setiap daerah. Pemerintah perlu memeriksa kondisi setiap sekolah sebelum menentukan kelanjutannya. “Apakah jaraknya memang c

SD Minim Murid Mulai Dipetakan, Penempatan Guru Masih Belum Jelas

Pengawasan Pajak Gandeng Babinsa-Bhabinkamtibmas, Batas Tugas Aparat Dipersoalkan

Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilibatkan dalam jejaring informasi pengawasan wilayah Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026. DJP menyatakan aparat hanya mendampingi petugas tanpa kewenangan memeriksa, memungut, maupun mengumpulkan data perpajakan. DPR meminta batas tugas aparat diperjelas agar pelaksanaannya tidak menimbulkan tekanan terhadap wajib pajak. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pendekatan pengawasan tersebut dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat. Pemeri

Pengawasan Pajak Gandeng Babinsa-Bhabinkamtibmas, Batas Tugas Aparat Dipersoalkan

Abaikan Tiga Peringatan soal Lahan Parkir yang Picu Kemacetan, Pemkab Hentikan Operasional Bhisa Travel

Pemerintah Kabupaten Sumedang menghentikan sementara operasional Bhisa Travel di Kecamatan Jatinangor, Jawa Barat, setelah perusahaan tersebut mengabaikan tiga surat peringatan. Satpol PP bersama Dinas Perhubungan menyegel lokasi pelayanan travel itu pada Senin (20/7/2026). Penghentian dilakukan karena titik pemberangkatan dan penurunan penumpang tidak dilengkapi fasilitas parkir yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan armada menumpuk di tepi jalan, memicu kemacetan, serta mengganggu ketertib

Abaikan Tiga Peringatan soal Lahan Parkir yang Picu Kemacetan, Pemkab Hentikan Operasional Bhisa Travel

Polisi Bantah Tudingan Eks Wakapolri Oegroseno: Tak Ada Kriminalisasi dalam Kasus Korupsi Lahan Sepolwan

Tudingan kriminalisasi yang disampaikan mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno atas penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) dibantah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri. Menurut Polri, penyelidikan dilakukan murni berdasarkan hukum dan tidak berkaitan dengan upaya kriminalisasi Oegroseno. Kepala Bagian Operasi Kortas Tipidkor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi menjelaskan, penyelidikan dilakukan semata untuk memastikan ada atau ti

Polisi Bantah Tudingan Eks Wakapolri Oegroseno: Tak Ada Kriminalisasi dalam Kasus Korupsi Lahan Sepolwan