Indeks Berita

Menkum Supratman Pastikan Percepat Proses Kewarganegaraan Pemohon Stateless

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan pihak Kementerian Hukum akan mempercepat proses permohonan kewarganegaraan bagi pemohon berstatus stateless (tidak bernegara). Pengurusan akan dipercepat sepanjang seluruh persyaratan telah terpenuhi. "Segera memproses, betul-betul dipastikan bahwa warga negara yang bersangkutan memang saat ini dinyatakan stateless dan sudah dinyatakan bahwa persyaratan itu terpenuhi, kami akan fasilitasi untuk itu," kata Supratman saat dikonfirmasi di Jakar

1 bulan lalu

Wamenaker Tegaskan Investasi Harus Berdampak Bagi Masyarakat, Ini Penjelasannya

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan setiap investasi baru harus memberikan dampak konkret terhadap penciptaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat. "Setiap investasi baru memiliki makna strategis bagi pemerintah dalam upaya perluasan kesempatan kerja. ," kata Afriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/7/2026). Sebagai contoh, Afriansyah menyoroti fasilitas produksi baru milik PT Givaudan Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, yang menjadi salah sa

1 bulan lalu

Besar di Bali Sejak Bayi, Sempat Punya KTP, Dua Kakak Beradik Kini "Stateless" usai Jalur Pilih WNI Berakhir

Joshua Made Mahayana dan Jordan Putu Mahayana telah tumbuh besar di Bali sejak usia tiga bulan. Mereka menempuh pendidikan dari taman kanak-kanak hingga SMA di Indonesia, serta pernah memiliki KTP, Kartu Keluarga, dan SIM. Namun kini, kedua kakak beradik tersebut tidak memiliki kewarganegaraan atau berstatus stateless setelah kesempatan memilih status sebagai warga negara Indonesia berakhir. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum akan mempercepat proses pengurusan

1 bulan lalu

Oknum Polisi Diduga Sekap dan Aniaya Perempuan di Jateng, DPR: Hukum Seberat-beratnya

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial M (30) di Jawa Tengah. Kasus ini disorot karena terduga pelaku merupakan oknum anggota kepolisian yang disebut-sebut berstatus suami siri korban. Abdullah menyayangkan keterlibatan oknum polisi dalam kasus tersebut karena dinilai turut mencoreng nama institusi Polri. "Proses hukum terhadap pelaku harus segera dilakukan. Jika terbukt

1 bulan lalu

Tahu Situasi “Memanas”, Bupati Langkat Diduga Titipkan Rp100 Juta Fee Proyek lewat Orang Dekatnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyerahan uang Rp100 juta yang berkaitan dengan fee proyek di Pemerintah Kabupaten Langkat. Uang tersebut diduga dititipkan melalui orang dekat Bupati Langkat Syah Afandin setelah situasi di daerah itu disebut sedang “memanas”. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, uang tersebut berasal dari Yaqub Abdhal Al Mu’arif, pihak swasta yang juga pernah menjadi tim sukses Syah Afandin pada Pilkada 2024. Yaqub diseb

1 bulan lalu

Bayi Kejang Usai Imunisasi Ganda di Bekasi, Dinkes Akui Kekeliruan tapi Bantah Picu Meningitis

Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengakui terjadi pemberian imunisasi ganda kepada seorang bayi berusia sembilan bulan di Puskesmas Bintara Jaya, Bekasi Barat. Namun, hasil kajian Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Jawa Barat yang disetujui Komnas KIPI menyatakan belum menemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin yang diberikan dengan meningitis atau radang selaput otak yang dialami bayi tersebut. Kasus ini mencuat setelah keluarga menyebut bayi mereka mengalami demam tinggi, munta

1 bulan lalu

KPK Sebut Eks Timses Bupati Langkat Dapat 80 Proyek Pendidikan Rp9,5 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap mantan tim sukses Bupati Langkat Syah Afandin pada Pilkada 2024, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, mendapat 80 paket proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat senilai Rp9,5 miliar. KPK menduga proyek tersebut diberikan melalui pengadaan langsung, lalu diikuti permintaan imbalan kepada pihak swasta yang mengerjakannya. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan Yaqub tidak hanya memperoleh proyek di Dinas Pendidikan. Ia juga dis

1 bulan lalu

Sempat Diperiksa KPK 10 Jam, Plt Bupati Kuansing Isi Kursi Sekda Tersangka Suap

Pelaksana Tugas Bupati Kuantan Singingi, Mukhlisin, menunjuk Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP), Muradi, sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah. Penunjukan ini dilakukan setelah Sekda Kuansing, Zulkarnain, ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan. Muradi mulai menjalankan tugas sebagai Plh Sekda pada Jumat (3/7/2026). Ia mengisi posisi birokrasi tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing

1 bulan lalu

Amplop Raja Juli Disebut dari Uang Koperasi Petani, KPK Uji Pengakuan Bupati Kuansing

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengakuan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby bahwa uang dalam amplop yang dibawanya saat bertemu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berasal dari sisa hasil usaha koperasi unit desa (KUD). Uang tersebut, menurut keterangan awal Suhardiman, dihimpun oleh bendahara, diserahkan melalui staf bupati, lalu dibawa untuk pengurusan rekomendasi ke Kementerian Kehutanan. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menegaskan keterangan itu belum

1 bulan lalu

Tarif AS dan Harga Komoditas Tekan Ekspor Indonesia, Pesanan Terancam Lari ke Vietnam

Prospek ekspor Indonesia pada semester II 2026 diperkirakan melambat dengan pertumbuhan hanya berada di kisaran nol hingga dua persen. Tekanan berasal dari tarif impor Amerika Serikat, harga batu bara dan minyak sawit mentah yang masih melemah, serta risiko pesanan berpindah ke negara pesaing seperti Vietnam dan Meksiko. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai dampak penuh kebijakan tarif AS belum sepenuhnya terlihat pada paruh pertama tahun ini. Impor

1 bulan lalu