AFU.id

Indeks Berita

Dokumen Ekspor Mineral Dimanipulasi, Kejagung Geledah PT PMM dan Boyong Tersangka ke Jakarta

Kejaksaan Agung menggeledah kantor PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) di Surabaya setelah menemukan dugaan manipulasi dokumen ekspor mineral. Penyidik menyita sejumlah dokumen dan membawa seorang tersangka dari Surabaya ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan mineral bukan logam pada periode 2018–2026 Penyidik menduga hasil pemeriksaan laboratorium dimanipulasi agar kandungan logam tanah jarang yang dilarang

Dokumen Ekspor Mineral Dimanipulasi, Kejagung Geledah PT PMM dan Boyong Tersangka ke Jakarta

KPK: Bupati Kuansing Minta Setoran dari Ratusan Petani demi Pelepasan Hutan

Sebanyak 914 anggota Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, diduga dimintai uang dalam kasus korupsi yang menjerat Bupati Kuansing Suhardiman Amby. Uang tersebut dikumpulkan terkait proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.828 hektare di wilayah tersebut. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengumpulan uang tersebut setelah menemukan bukti tambahan dalam proses penyidikan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang yan

KPK: Bupati Kuansing Minta Setoran dari Ratusan Petani demi Pelepasan Hutan

Korupsi Bansos COVID-19, Eks Kadinsos Seram Bagian Barat Dieksekusi 8 Tahun Penjara

Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat, Joseph Rahanten, dieksekusi jaksa setelah putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara korupsi dana bantuan sosial penanganan COVID-19 berkekuatan hukum tetap. Ia dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp4,2 miliar. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku Ardy mengatakan eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 5947 K/Pid.Sus/2026 tanggal 18 Juni 2026. Joseph

Korupsi Bansos COVID-19, Eks Kadinsos Seram Bagian Barat Dieksekusi 8 Tahun Penjara

KemenPU Klaim Tak Pakai APBN, tapi Kenapa Anak-Istri Menteri Masuk Surat Dinas ke AS?

Polemik rencana perjalanan keluarga Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke Amerika Serikat belum berhenti pada bantahan penggunaan APBN. Kementerian PU memang menegaskan biaya istri dan anak menteri tidak memakai uang negara. Namun, pertanyaan publik bergeser pada alasan nama keluarga pejabat bisa masuk dalam surat dinas negara untuk agenda kunjungan kerja ke luar negeri. Polemik itu bermula setelah dokumen daftar delegasi kunjungan kerja Kementerian PU ke New York, Amerika Serikat, beredar di

KemenPU Klaim Tak Pakai APBN, tapi Kenapa Anak-Istri Menteri Masuk Surat Dinas ke AS?

Rencana Kenaikan Tarif TransJakarta, Pramono: Lansia, Guru Paud, dan Penyandang Disabilitas Tetap Gratis

Rencana penyesuaian tarif TransJakarta dan TransJabodetabek masih dalam tahap kajian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di tengah pembahasan tersebut, layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat dipastikan tetap dipertahankan. Usulan penyesuaian tarif muncul setelah Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menyampaikan rekomendasi kepada Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembahasan tarif belum dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena berkaitan langsung

Rencana Kenaikan Tarif TransJakarta, Pramono: Lansia, Guru Paud, dan Penyandang Disabilitas Tetap Gratis

Kronologi Dua Ledakan Dekat Hotel Macron di Damaskus, 18 Orang Jadi Korban

Dua bom meledak di kawasan pusat Damaskus, Suriah, tidak jauh dari hotel tempat Emmanuel Macron menginap saat kunjungan resmi, Selasa (7/7/2026). Ledakan terjadi di kawasan antara Kementerian Pariwisata Suriah dan Museum Nasional Suriah, tepat di seberang Four Seasons Hotel Damascus yang menjadi lokasi menginap Macron. Berdasarkan keterangan otoritas Suriah, ledakan pertama terjadi sesaat setelah iring-iringan kendaraan Macron meninggalkan hotel menuju istana kepresidenan. Rekaman di lokasi memp

Kronologi Dua Ledakan Dekat Hotel Macron di Damaskus, 18 Orang Jadi Korban

Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp107,34 Juta, Jemaah Diperkirakan Bayar Berapa?

Pemerintah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar Rp107,34 juta per jemaah. Angka itu naik sekitar Rp19,93 juta dibandingkan BPIH 2026 yang sebesar Rp87,4 juta. Meski total biaya penyelenggaraan meningkat, calon jemaah diperkirakan tidak membayar seluruhnya. Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan agar biaya yang dibayar langsung oleh jemaah atau Bipih hanya sebesar 40 persen dari total BPIH. Dengan skema tersebut, calon jemaah diperkirakan memb

Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp107,34 Juta, Jemaah Diperkirakan Bayar Berapa?

Draf RUU Sisdiknas Rampung, Kuasa Pusat atas Pendidikan Daerah Makin Besar

Kewenangan pemerintah pusat dalam mengendalikan penyelenggaraan pendidikan di daerah bakal semakin besar. Draf Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) membuka ruang bagi pemerintah pusat mengambil alih sementara pengelolaan pendidikan apabila pemerintah daerah gagal memenuhi standar pelayanan minimal. Ketentuan tersebut masuk dalam draf RUU Sisdiknas yang telah dirampungkan Komisi X DPR RI. Rancangan itu terdiri atas 16 bab dan 257 pasal yang mengatur pendidika

Draf RUU Sisdiknas Rampung, Kuasa Pusat atas Pendidikan Daerah Makin Besar

KPK Sita Mobil Land Cruiser Bupati Kuansing yang Jadi Barang Bukti Suap Jabatan Sekda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan mobil Toyota Land Cruiser LC 300 tahun 2023 yang diterima Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby dari Sekretaris Daerah (Sekda) Zulkarnain. Kendaraan tersebut merupakan barang bukti perkara dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah maupun penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuansing selama periode 2021-2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, penggeledahan dilakukan di dua wilayah, yakni Kabupaten Kuansing dan

KPK Sita Mobil Land Cruiser Bupati Kuansing yang Jadi Barang Bukti Suap Jabatan Sekda

Tiga Tersangka Impor HP Ilegal Siap Disidang, Direktur PT TSI Masih Buron

Kasus dugaan importasi ilegal ponsel bekas dan barang elektronik memasuki babak baru. Bareskrim Polri menyatakan berkas tiga tersangka telah lengkap atau P-21, sementara satu tersangka lain, Direktur PT TSI berinisial TW, masih diburu dan masuk daftar pencarian orang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penyidik masih mencari keberadaan TW. Polisi juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penangkapan. “Saat ini penyidik

Tiga Tersangka Impor HP Ilegal Siap Disidang, Direktur PT TSI Masih Buron