Indeks Berita

Respons Anggaran Belanja Pegawai 30%, Pemprov DKI Jakarta Prioritaskan Nasib PPPK

Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta kini menjadi perhatian utama. Melansir website Pemprov DKI Jakarta pada Senin, 30 Maret 2026, hal tersebut karena adanya rencana pembatasan belanja pegawai untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 mendatang. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung lantas menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja bagi ribuan tenaga honorer. Langkah tersebut merespons

4 bulan lalu

Anggaran Negara Terbatas, Komisi XIII DPR Dorong ‘Dana Abadi Korban’ dalam RUU PSDK

Keterbatasan anggaran negara dalam menanggung biaya pemulihan korban tindak pidana menjadi sorotan utama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Mereka pun mendorong pembentukan regulasi terkait ‘Dana Abadi Korban’ ( Victim Trust Fund ) yang membuka ruang bagi partisipasi publik. Yang mana, pihak legislatif ingin mencantumkan regulasi tersebut dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK). Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menyampaikan temua

4 bulan lalu

Sebut Tak Implementasikan HAM, Noel Nilai KPK Lakukan Diskriminasi

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI), Immanuel Ebenezer alias Noel menuding jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap memanipulasi penanganan perkara. Tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI) ini menyampaikan, manipulasi penanganan perkara terjadi demi mengejar kenaikan pangkat maupun jabatan. “Mereka memberantas korupsi, tapi cara berpi

4 bulan lalu

Larang Monopoli Suplier, BGN Ancam Suspend Mitra MBG Nakal

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap krusial seiring mulainya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Melansir website BGN pada Senin, 30 Maret 2026, Wakil Kepala Nanik Sudaryati Deyang siap menjatuhkan sanksi berat kepada oknum pelaku penggelembungan harga. Nanik Sudaryati Deyang lantas mengingatkan seluruh mitra untuk menjaga integritas pengadaan bahan baku yang memiliki alokasi dana Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi. Pihak BGN tak

4 bulan lalu

Tetap Ajukan Tahanan Rumah, Noel Sebut Pimpinan KPK Layak Mundur Usai Terpergok Bohong

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengundurkan diri. Tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI) ini menyampaikan, desakan tersebut imbas skandal pengalihan tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas (YQC). “Pimpinan KPK harus undur diri karena sudah melakukan hal y

4 bulan lalu

Atasi Keterbatasan, RUU PSDK Amanatkan Pembentukan LPSK di Daerah

Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) yang kini sedang menjadi pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan membawa terobosan baru. Salah satunya pembentukan kantor perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di tingkat wilayah atau daerah. Komisi XIII DPR RI menilai hal tersebut penting untuk mempercepat dan mempermudah akses perlindungan bagi korban tindak pidana di berbagai pelosok Indonesia. Ketua Komisi XIII Willy Aditya menyam

4 bulan lalu

Sidang Korupsi Chromebook, Kubu Nadiem Makarim Protes Ahli Pajak JPU Tak Punya Ijazah Terkait

Tim Penasihat Hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim memprotes kehadiran ahli perpajakan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mereka menilai ahli tak memiliki ijazah akademik terkait dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Senin, 30 Maret 2026. “Sebagaimana tadi dijelaskan, ahli tidak memiliki ketentuan ijazah dan sertifikat akademik berkaitan dengan perpajakan,” ungkap penga

4 bulan lalu

Songsong HUT ke-500, Pemprov DKI Revitalisasi Anjungan Jakarta Pakai Skema Non APBD

Revitalisasi Anjungan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menjadi agenda prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) guna menyambut masa depan. Melansir website Pemprov DKI Jakarta pada Senin, 30 Maret 2026, Wakil Gubernur (Wagub) Rano Karno menyampaikan bahwa transformasi tersebut mengusung konsep visioner dengan pendekatan teknologi imersif bagi pengunjung. Pemprov DKI Jakarta memproyeksikan sarana edukasi kebudayaan Betawi tersebut akan mampu memenuhi kebutuha

4 bulan lalu

Upayakan Tahanan Rumah, Kuasa Hukum Noel Sebut Pengajuan Masih Proses

Tim Kuasa Hukum mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel terus mengupayakan permohonan pengalihan status menjadi tahanan rumah. San Salvator selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Noel dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kemnaker RI menyampaikan, permohonan tersebut masih dalam proses pengajuan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Iya, dalam proses yang kita upayakan mengenai access equal

4 bulan lalu

Komisi XIII DPR RI dan Pemerintah Gelar Rapat Perdana Pembahasan RUU PSDK, Panja Senin Depan

Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama perwakilan pemerintah secara resmi memulai rapat kerja perdana pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK). Rapat tersebut berlangsung untuk menindaklanjuti Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang Pemerintah RI telah serahkan. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menyampaikan bahwa revisi UU tersebut sejalan dengan perubahan paradigma dari distributive justice menjadi restorative justice . T

4 bulan lalu