Indeks Berita

Gegara Dapur MBG, Papua Tengah Terancam Inflasi Ekstrem

Ancaman defisit pasokan bahan pangan ekstrem hingga lonjakan inflasi kini membayangi wilayah Provinsi Papua Tengah. Hal tersebut gegara implikasi langsung dari masifnya operasional program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). “Sudah mulai terjadi kelangkaan,” cemas Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Tengah, Nalen Situmorang di Nabire, Selasa (5/5/2026). Ironi krisis suplai tersebut berbenturan langsung dengan manuver percepatan gizi pemerintah yang baru memulihkan 28

3 bulan lalu

Kasus Korupsi PHL, Eks Direktur PDAM Bengkulu Dituntut Bayar Uang Ganti Rugi Rp11,6 Miliar

Kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Hidayah Kota Bengkulu menyeret eks Direktur Samsu Bahari. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (JPU Kejati) Bengkulu menuntut Samsu Bahari dengan hukuman delapan tahun penjara. JPU membacakan tuntutannya dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan Pegawai Harian Lepas (PHL) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bengkulu, Selasa (5/5/2026). Selain hukuman penjara, Samsu Bahari wajib

3 bulan lalu

Gara-Gara Laporan 3.000 Halaman, Aturan Institusi Polri Terancam Direvisi

Ancaman perombakan struktural dan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kini berada di ujung tanduk. Hal tersebut menyusul langkah Istana Kepresidenan yang secara resmi menerima dokumen cetak biru ( blueprint ) percepatan reformasi institusi penegak hukum tersebut. “Akan ada implikasi perubahan,” ungkap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kumham Imipas RI), Yusril

3 bulan lalu

Indonesia Darurat Pelecehan, Institusi Tak Boleh Jadi Ruang Aman bagi Pelaku

Kasus tindak pidana pelecehan kini menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Republik Indonesia (RI). Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pun menginginkan percepatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di berbagai institusi pendidikan dan tempat kerja. Mereka menilai langkah tersebut sangat mendesak lantaran Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat pelecehan seksual akibat maraknya kasus yang terjadi sec

3 bulan lalu

Buntut 53 Balita Disiksa di Daycare, Aturan Pengawasan Anak Bakal Dirombak

Ancaman kekerasan brutal di fasilitas penitipan anak ( daycare ) kini memicu urgensi perombakan total. Salah satunya terhadap sistem dan payung hukum perlindungan anak di bawah umur di Indonesia. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sari Yuliati, sangat mendukung langkah perbaikan tersebut. “Agar tidak ada lagi peristiwa-peristiwa,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Aksi kejahatan tersebut mendorong lembaga legislatif untuk secara analitis mengkaji wacana revis

3 bulan lalu

Cegah Keracunan Massal, BRIN Desak Standarisasi Ketat Fasilitas MBG

Peneliti Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dede Anwar Musadad, menekankan pentingnya pengawasan maksimal pada titik-titik krusial dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dede Anwar Musadad menyampaikan, pengawalan ketat sangat vital untuk memastikan program prioritas nasional tersebut tak memicu masalah kesehatan ke depannya. “Program MBG merupakan program prioritas nasional, sehingga pelaksanaannya perlu dikawal agar tidak menimbulkan masalah k

3 bulan lalu

Prabowo Subianto Tunjuk Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH, Bernakah Murni Karena Intervensi Politik?

Ancaman kerusakan ekologi akibat masifnya operasi industri ekstraktif kini semakin nyata membayangi kelestarian alam Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah kuatnya pusaran intervensi politik penguasa dalam penentuan arah kebijakan lingkungan hidup. Di sisi lain, penunjukkan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (LH/BPLH RI) oleh Presiden Prabowo Subianto justru memicu kontradiksi tajam. Terutama antara klaim komitm

3 bulan lalu

PBNU Tegaskan Kekerasan Seksual oleh Pengasuh Pesantren Adalah Pengkhianatan Amanah

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Satuan Anti-Kekerasan (SAKA) Pesantren mendesak lembaga pendidikan keagamaan untuk memperkuat sistem perlindungan santri. Desakan tersebut merespons kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Ketua PBNU, Alissa Wahid, menegaskan insiden tersebut harus menjadi peringatan keras bagi seluruh institusi pesantren agar memprioritaskan keamanan peserta didik. “Kami menegaskan bahwa kasus semac

3 bulan lalu

Ingkar Janji Bagi Hasil, Dosen UGM Pengelola Dapur MBG Dilaporkan ke Polisi

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum jua berhenti menghadirkan kontroversi. Padahal, program yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut seyogyanya hadir untuk kesejahteraan sosial masyarakat. Akan tetapi, MBG justru tercoreng oleh pusaran konflik finansial dan dugaan eksploitasi kemitraan bisnis. Terbaru, seorang dosen aktif di Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku pengelola

3 bulan lalu

DPR RI Cium Aroma Eksploitasi Kerja Buntut Kematian Dokter Magang di Jambi

Kasus meninggalnya dokter magang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Tungkal Jambi terus menjadi bola panas. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) lantas mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan investigasi menyeluruh. Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah, bahkan mencium aroma eksploitasi kerja yang menimpa dokter magang bernama Myta tersebut. Neng Eem Marhamah menegaskan bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas hingga ke akar permasalahan. “Ka

3 bulan lalu