Indeks Berita

Atasi Sulitnya Pelacakan Dana, KPK Minta RUU Pembatasan Uang Kartal Segera Disahkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mendorong pemerintah dan DPR untuk segera mempercepat pembahasan serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Langkah strategis ini dinilai sebagai instrumen vital dalam memutus mata rantai praktik politik uang yang masih menjamur dalam setiap kontestasi pemilihan umum (pemilu). Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum dan Politik Direktorat Monitoring KPK, Kiagus Ibrahim, menegaskan bahwa regulasi in

3 bulan lalu

Diancam Dipukul Jika Tak Nurut, Oknum Yayasan Diduga Lancarkan Kasus Pencabulan di Pati

Tembok suci sebuah pondok pesantren di Pati kini runtuh menjadi saksi bisu kejadian malang yang menimpa puluhan santri yang terperangkap dalam jerat kekerasan seksual sistematik oleh predator berkedok agama. Dalam kasus ini, diketahui Polresta Pati telah menetapkan Ashari (AS) yang berusia 53 tahun sebagai tersangka kasus pencabulan 50 santriwati pada Selasa, 28 April 2026. Kasus tersebut bermula dari terungkapnya laporan korban dari tahun 2024. Namun fakta mirisnya, menurut keterangan kuasa huk

3 bulan lalu

Klaim Gus Ipul Dibantah TII, Siapa yang Untung dalam Proyek Pisah Paket Sepatu Kemensos?

Polemik tengah kembali terjadi di antara pemerintah dengan masyarakat akibat adanya pengadaan sepatu sekolah berstandar Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk murid sekolah rakyat yang dibuat oleh Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf. Sebagai informasi, sosok yang disapa Gus Ipul itu sebelumnya viral karena adanya foto bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang membagikan sepatu Sekolah Rakyat. Ia sebelumnya juga telah menetralisir spekulasi publik den

3 bulan lalu

Gebrakan KPRP: Hapus Kuota Khusus Polri dan Umumkan Hasil Tes dalam 24 Jam

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) secara resmi merekomendasikan penghapusan praktik ‘kuota khusus’ dalam proses rekrutmen anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Langkah ini diambil sebagai poin krusial dalam pembenahan aspek manajerial institusi guna menjamin kualitas sumber daya manusia yang lebih berintegritas. Anggota KPRP Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri mengungkapkan bahwa proses rekrutmen merupakan salah satu isu yang paling banyak mendapat sorotan dan aspirasi dari masya

3 bulan lalu

Komisi III DPR RI Sebut Polri di Bawah Presiden Jamin Rantai Komando dan Independensi

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merespons usulan agar kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementerian tertentu. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang merekomendasikan agar institusi Polri tetap berada langsung di bawah naungan Presiden. Abdullah menyatakan, posisi Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara merupakan langkah tepa

3 bulan lalu

Ahmad Sahroni Ungkap RUU Polri Berpotensi Jadi Inisiatif Pemerintah

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berpotensi menjadi usul inisiatif pemerintah. Pergeseran tersebut berdasarkan rampungnya kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang telah menyerahkan poin-poin rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ahmad Sahroni, yang menyampaikan hal tersebut. Y

3 bulan lalu

Tom Lembong Ngaku Siap Kompromi Politik, Rela Turunkan Idealisme demi Jabatan?

Di tengah tajamnya kritik terhadap menyusutnya kebebasan berekspresi akibat represi aparat di Indonesia, Tom Lembong justru secara lugas menyatakan siap bersikap pragmatis dan berkompromi dengan realitas politik jika kembali menjabat. “Terlalu banyak contoh-contoh intimidasi, kebijakan ataupun perilaku aparat yang represif, sehingga kurang sekali perdebatan publik yang blak-blakan,” ungkapnya kepada AFU.ID di Jakarta, Senin (4/5/2026) lalu. Kendati melontarkan kritik keras terhadap sikap anti-kr

3 bulan lalu

Inflasi Tahunan Jakarta Turun Drastis, Tapi Warga Tetap Dihantam Kenaikan Bensin dan Emas

Biaya hidup warga Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada April-Mei 2026 ini diwarnai oleh sebuah kondisi anomali. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat adanya penurunan inflasi tahunan secara signifikan. Namun di sisi lain, masyarakat di ibu kota justru sedang terhantam rentetan kenaikan beban pengeluaran. Mulai dari meroketnya harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, tiket pesawat, hingga mahalnya emas perhiasan di pasaran. Secara substansi, Badan Pusat Statistik

3 bulan lalu

Lewat 2 Tahun, Manajer Kopdes Merah Putih Akan Kembali Jadi Petugas Koperasi Biasa

Pemerintah Republik Indonesia (RI) akhirnya memastikan status 30 ribu manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan kembali menjadi petugas koperasi biasa. Kondisi tersebut bakal terjadi setelah si manajer telah melewati dua tahun masa kontrak kerja. Yang mana, mereka akan menyandang predikat pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tepatnya di PT Agrinas Pangan Nusantara. “Untuk sementara (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, red ) selama dua tahun,” ungkap Menteri Koordinator (Menko) Bidang

3 bulan lalu

Pemerintah-DPR Dinilai Abaikan Prolegnas dan Sengaja Ulur Waktu Revisi UU Pemilu

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Pemilu mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Desakan tersebut muncul menyusul hasil evaluasi komprehensif yang menemukan berbagai persoalan struktural dalam desain regulasi kepemiluan di Indonesia. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kahfi Adlan

3 bulan lalu