AFU.id

Indeks Berita

Tak Kebagian Formasi ASN, Guru Honorer Diusulkan Terima Insentif Rp1,5 Juta

Kementerian Agama mengusulkan pemberian insentif sebesar Rp1,5 juta bagi guru honorer non-aparatur sipil negara (ASN) yang belum tertampung dalam proses pengangkatan ASN. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan prioritas formasi bagi sekitar 18.000 guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan skema insentif tersebut diusulkan sebagai solusi bagi guru non-ASN yang tidak dapat diangkat karena jumlahnya yang besar. Usulan ini telah dibahas bersama pimpinan D

Tak Kebagian Formasi ASN, Guru Honorer Diusulkan Terima Insentif Rp1,5 Juta

Lowongan Kerja Palsu hingga Paid Task, Sindikat Penipuan Online Rp801 Juta Dibongkar Polda Jabar

Polda Jawa Barat membongkar sindikat penipuan daring yang menawarkan lowongan kerja palsu, tugas berbayar atau paid task , hingga verifikasi layanan pemerintah melalui media sosial. Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah empat korban dilaporkan mengalami kerugian total sekitar Rp801,79 juta. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan para tersangka berinisial RI, RA, MRA, dan I ditangkap di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Pengungkapan perka

Lowongan Kerja Palsu hingga Paid Task, Sindikat Penipuan Online Rp801 Juta Dibongkar Polda Jabar

Nadiem: Hakim Andi Ungkap Kebenaran, Saya Seharusnya Dibebaskan

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menilai vonis 10 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook tidak mencerminkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam program digitalisasi pendidikan. “Hari ini kami mempe

Nadiem: Hakim Andi Ungkap Kebenaran, Saya Seharusnya Dibebaskan

Jualan di Marketplace? Seller Omzet di Bawah Rp500 Juta Perlu Kirim Surat agar Bebas PPh 0,5 Persen

Penjual perorangan di marketplace dengan omzet usaha sampai Rp500 juta setahun perlu menyerahkan surat pernyataan kepada platform agar tidak dipungut Pajak Penghasilan atau PPh sebesar 0,5 persen dari nilai penjualannya. Ketentuan tersebut akan berlaku ketika marketplace yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak mulai menjalankan pemungutan PPh Pasal 22 dari penghasilan penjual. Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA menyatakan masih menunggu keputusan tertulis DJP mengenai teknis pelaksanaan keb

Jualan di Marketplace? Seller Omzet di Bawah Rp500 Juta Perlu Kirim Surat agar Bebas PPh 0,5 Persen

KPK Kembali Panggil Hilman Latief, Pembagian Kuota Haji 50:50 Diusut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, dalam penyidikan kasus korupsi kuota haji 2023–2024. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Hilman diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (30/6/2026). Pemeriksaan tersebut menjadi yang kedua setelah Hilman sebelumnya dimintai keterangan pada 24 Juni 2026. Dalam pemeriksaan sebelumnya, penyidik menelusuri proses pembagian 20 ribu kuota haj

KPK Kembali Panggil Hilman Latief, Pembagian Kuota Haji 50:50 Diusut

YTR Jalani Pemulihan Panjang, Infeksi Berat Tunda Rekonstruksi Wajah

Korban penyiksaan di Bandung, YTR (29), diperkirakan membutuhkan waktu hingga satu tahun untuk pulih dari luka berat yang dideritanya. Tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung menyebut proses penyembuhan tidak bisa dilakukan secara cepat karena korban masih mengalami infeksi serius pada wajah dan kaki akibat penganiayaan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Direktur Utama RSHS Bandung Rachim Dinata Marsidi mengatakan operasi belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Tim medis saat i

YTR Jalani Pemulihan Panjang, Infeksi Berat Tunda Rekonstruksi Wajah

Digitalisasi Bansos Diperluas ke 43 Daerah, Pemerintah Pakai AI untuk Olah Data

Pemerintah memperluas proyek digitalisasi perlindungan sosial ke 43 kabupaten dan kota. Program tersebut ditargetkan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Perluasan dilakukan setelah pemerintah menjalankan proyek percontohan di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah daerah diminta mendukung percepatan implementasi program agar peluncuran nasional berjalan sesuai target. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan digitalisasi perlindungan sosial menjadi bagian dari percepatan transformas

Digitalisasi Bansos Diperluas ke 43 Daerah, Pemerintah Pakai AI untuk Olah Data

Polri Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Penjualan BBM Pertamina Patra Niaga, Negara Rugi Rp486 Miliar

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi kerja sama penjualan bahan bakar minyak antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Asmin Koalindo Tuhup pada 2009–2012. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp486 miliar. Empat tersangka tersebut adalah SW selaku Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga periode 2008–2011, JI selaku Vice President Sales Wilayah Timur p

Polri Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Penjualan BBM Pertamina Patra Niaga, Negara Rugi Rp486 Miliar

TB Hasanuddin Usul Hapus Latsarmil Manajer Kopdes, Potensi Hemat Anggaran Rp1 Triliun

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengusulkan penghapusan komponen latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai langkah tersebut dapat menghemat anggaran sekitar Rp30 juta per peserta atau lebih dari Rp1 triliun jika diterapkan pada seluruh peserta gelombang pertama. Menurut TB Hasanuddin, desain pelatihan calon manajer koperasi saat ini belum proporsional karena sebagian besar anggaran justru dialokasikan untuk kegiatan kemiliteran. Pelatiha

TB Hasanuddin Usul Hapus Latsarmil Manajer Kopdes, Potensi Hemat Anggaran Rp1 Triliun

Polisi Sita Aset Hanania Group, Kerugian Jemaah Umrah Tembus Belasan Miliar

Polisi menyita sejumlah aset milik PT Khasanah Tamah Internasional atau Hanania Group dalam penyidikan kasus penipuan ratusan calon jemaah umrah. Penyitaan dilakukan sebagai upaya memulihkan kerugian korban yang ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Iman Imanuddin mengatakan aset yang disita terdiri atas aset bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, dan kendaraan. "Ada beberapa aset yang sebagian sudah kami lakuka

Polisi Sita Aset Hanania Group, Kerugian Jemaah Umrah Tembus Belasan Miliar