AFU.id

Indeks Berita

Ijazah Jadi Alat Tagih Tunggakan Biaya Sekolah, JPPI: Anak Miskin Jadi Korban Gagalnya Negara

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menilai praktik penahanan ijazah dan Surat Keterangan Lulus (SKL) karena tunggakan biaya sekolah memperlihatkan buruknya pembiayaan pendidikan di Indonesia. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan ijazah semestinya menjadi hak siswa setelah menyelesaikan pendidikan. Namun, dalam banyak kasus, dokumen kelulusan justru dijadikan alat tagih oleh sekolah kepada orang tua yang belum mampu melunasi biaya pendidikan. Praktik itu dinilai sema

Ijazah Jadi Alat Tagih Tunggakan Biaya Sekolah, JPPI: Anak Miskin Jadi Korban Gagalnya Negara

Kabar PHK Besar-besaran di Tokopedia Viral, TikTok Akui Ada Karyawan Terdampak

TikTok mengonfirmasi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak pada sejumlah karyawan Tokopedia. Meski demikian, perusahaan belum merinci jumlah pekerja yang terdampak, divisi yang terkena pemangkasan, maupun bentuk dukungan dan kompensasi yang diberikan. Juru Bicara TikTok menyampaikan bahwa perusahaan saat ini tengah melakukan penyesuaian organisasi, khususnya pada fungsi riset dan pengembangan atau research and development (R&D). Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari strateg

Kabar PHK Besar-besaran di Tokopedia Viral, TikTok Akui Ada Karyawan Terdampak

Tolak Uang Jatah Preman Rp10 Ribu, Tiga Pedagang Buah Dibacok di Tangerang

Tiga pedagang buah terluka akibat dibacok sekelompok preman di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Rabu (1/7/2026) malam. Pembacokan terjadi setelah ketiga pedagang menolak memberikan uang jatah sebesar Rp10 ribu per hari Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Parikhesit, mengatakan peristiwa bermula ketika seorang pria berinisial ZI alias Udin mendatangi lapak pedagang semangka dan melon untuk meminta uang Rp10 ribu per hari. Permintaan terse

Tolak Uang Jatah Preman Rp10 Ribu, Tiga Pedagang Buah Dibacok di Tangerang

Google Kalah di Kasus Monopoli Sistem Operasi Android, Denda Rp84 Triliun Tetap Berlaku

Mahkamah Eropa menolak banding Google atas denda antimonopoli senilai 4,1 miliar euro atau sekitar Rp84 triliun, Kamis (2/7/2026). Sanksi itu dijatuhkan karena Google dinilai menyalahgunakan dominasi sistem operasi Android untuk menguntungkan layanan miliknya sendiri. Perkara ini bermula pada 2018 ketika Komisi Eropa menjatuhkan denda 4,34 miliar euro kepada Google. Perusahaan dinilai menyalahgunakan dominasi Android dengan mewajibkan produsen ponsel memasang Google Search, Google Chrome, dan Go

Google Kalah di Kasus Monopoli Sistem Operasi Android, Denda Rp84 Triliun Tetap Berlaku

Serangan Teroris Menewaskan 9 Orang dan Melukai 20 di Kafe Damaskus

Serangan teroris berupa ledakan bom di sebuah kafe di pusat Damaskus, Suriah, menewaskan sembilan orang dan melukai 20 lainnya. Aparat keamanan masih menyelidiki pelaku serta motif di balik ledakan yang terjadi di Jalan An Naser, dekat kompleks Istana Kehakiman, Kamis (2/7/2026). Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan ledakan berasal dari bom rakitan seberat sekitar satu kilogram yang dipasangi serpihan logam. Bom tersebut meledak di dalam kafe dan menyebabkan kerusakan parah di lokasi. Seju

Serangan Teroris Menewaskan 9 Orang dan Melukai 20 di Kafe Damaskus

OTT Bupati Langkat: KPK Amankan 7 Orang, Termasuk ASN dan 5 Pihak Swasta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim. Mereka diamankan dari tiga wilayah di Sumatera Utara, yakni Langkat, Binjai, dan Medan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tujuh orang tersebut terdiri atas Syah Afandin, seorang aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, serta lima orang dari pihak swasta. “Adapun kepada tujuh orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap t

OTT Bupati Langkat: KPK Amankan 7 Orang, Termasuk ASN dan 5 Pihak Swasta

KPK Amankan Bupati Langkat di Rumah Pribadi, Sejumlah Titik Disegel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim diamankan di rumah pribadinya di Medan, Sumatera Utara, bukan saat menghadiri agenda Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lokasi penindakan terhadap Syah Afandin berada di kediaman pribadinya. KPK belum memerinci waktu penangkapan maupun dugaan perkara yang sedang didalami. “Hal yang pasti, Bupati diamankan di rumah pribadinya yang berlokasi di wilay

KPK Amankan Bupati Langkat di Rumah Pribadi, Sejumlah Titik Disegel

Delapan Hari Pascagempa, Korban Tewas Venezuela Tembus 2.595 Jiwa

Jumlah korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang Venezuela delapan hari lalu bertambah menjadi 2.595 orang. Pemerintah setempat menyatakan operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan di wilayah yang paling parah terdampak. Presiden interim Venezuela Delcy Rodriguez menyampaikan pembaruan jumlah korban itu saat berbicara kepada wartawan, Kamis (2/7/2026) waktu setempat. “Hingga hari ini, jumlah korban tewas mencapai 2.595 orang,” kata Delcy. Venezuela diguncang dua gempa b

Delapan Hari Pascagempa, Korban Tewas Venezuela Tembus 2.595 Jiwa

Tersangka Korupsi Chromebook Jurist Tan Masih Buron, Kejagung: Sudah Tak di Indonesia

Kejaksaan Agung masih memburu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Jurist Tan, yang hingga kini belum berhasil ditangkap. Penyidik memastikan mantan staf khusus Menteri Pendidikan era Nadiem Makarim itu berada di luar negeri dan proses penerbitan red notice masih menunggu persetujuan Interpol. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan keberadaan Jurist Tan telah terlacak. Namun, ia memastikan tersangka tidak berada di wilayah Indonesia. "Yang

Tersangka Korupsi Chromebook Jurist Tan Masih Buron, Kejagung: Sudah Tak di Indonesia

KPK Ungkap Pegawai Imigrasi Peras WNA Agar Tak Dideportasi Padahal Langgar Izin Tinggal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdapat pegawai imigrasi yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar batas izin tinggal agar tidak dideportasi. Temuan ini diungkap usai penyidik memeriksa sejumlah pegawai Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Barat dan Depok terkait kasus dugaan pemerasan izin tinggal terbatas WNA yang turut menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut, mod

KPK Ungkap Pegawai Imigrasi Peras WNA Agar Tak Dideportasi Padahal Langgar Izin Tinggal