AFU.id

Indeks Berita

Papua Dilanda Konflik Berkepanjangan, 122 Ribu Warga Kehilangan Tempat Tinggal

Konflik bersenjata berkepanjangan di Papua telah memaksa sekitar 122 ribu warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Puluhan ribu keluarga kini hidup sebagai pengungsi di tengah belum berakhirnya kekerasan dan gangguan keamanan di sejumlah wilayah. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto mengatakan angka tersebut berasal dari data dan laporan yang diterima Kementerian HAM. Namun, pemerintah belum memerinci persebaran pengungsi, kondisi tempat penampungan, maupun jumlah warga yang telah kembali

Papua Dilanda Konflik Berkepanjangan, 122 Ribu Warga Kehilangan Tempat Tinggal

Indonesia Ratifikasi ILO 188, Tantangan Sesungguhnya Dinilai Ada di Implementasi

Ratifikasi Indonesia atas Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dinilai belum cukup. Organisasi masyarakat sipil bidang kelautan dan perikanan, EKOMARIN, mengingatkan pemerintah tidak boleh menurunkan standar perlindungan pekerja perikanan yang diamanatkan konvensi tersebut melalui revisi dan penyesuaian regulasi nasional, sebab tantangan sesungguhnya bukan pada penandatanganan di atas kertas, melainkan pada implementasi di lapangan. Ratifikasi ini dinilai sebagai tongg

Indonesia Ratifikasi ILO 188, Tantangan Sesungguhnya Dinilai Ada di Implementasi

Berawal dari Konten WNA, Polisi Bongkar Eksploitasi Anak di Cibitung dan Lokasari

Konten seorang warga negara asing (WNA) mengenai dugaan pedofilia dan perdagangan anak menjadi pintu masuk Polda Metro Jaya membongkar jaringan eksploitasi seksual di Cibitung, Kabupaten Bekasi, dan Lokasari, Jakarta Barat. Dari dua lokasi tersebut, polisi menyelamatkan sembilan anak dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Sebanyak 12 tersangka berasal dari jaringan di Cibitung, sedangkan satu tersangka lainnya merupakan koordinator di Lokasari. Direktur Reserse Tindak Pidana Perempuan dan An

Berawal dari Konten WNA, Polisi Bongkar Eksploitasi Anak di Cibitung dan Lokasari

Napi Live dari Dalam Lapas Tanjung Raja, Hak Remisi Langsung Dicabut

Seorang narapidana berinisial AR di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, melakukan siaran langsung melalui akun Facebook pribadinya dari dalam sel tahanan. Aksi tersebut viral di media sosial dan berujung sanksi pencabutan hak remisi setelah petugas memastikan pelaku merupakan warga binaan aktif. Video siaran langsung berdurasi sekitar tiga setengah menit itu memperlihatkan AR memberikan klarifikasi terkait video asusila yang sebelumnya be

Napi Live dari Dalam Lapas Tanjung Raja, Hak Remisi Langsung Dicabut

Demokrat Curigai Agenda Terselubung di RUU Pemilu, Pencalonan Presiden Bisa Dibatasi Lagi

Partai Demokrat mencurigai adanya upaya menghidupkan kembali pembatasan pencalonan presiden dan wakil presiden melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, menilai pembatasan tersebut dapat dimunculkan dalam bentuk aturan baru meskipun Mahkamah Konstitusi telah menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold . Benny menyebut skema itu berpotensi dikemas sebagai rekayasa konstitusional dengan alasan efisiensi penye

Demokrat Curigai Agenda Terselubung di RUU Pemilu, Pencalonan Presiden Bisa Dibatasi Lagi

Air PDAM Belum Layak Minum, Disindir Jadi “Perusahaan Air Mandi”

Kualitas layanan perusahaan daerah air minum (PDAM) di Indonesia mendapat sorotan karena air yang disalurkan umumnya belum aman dikonsumsi langsung dari keran. Kondisi itu dinilai tidak sesuai dengan nama perusahaan yang menggunakan istilah “air minum”. Anggota Badan Legislasi DPR RI Mulyadi mengatakan layanan PDAM saat ini lebih banyak menyediakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat masih harus memasak atau mengolah kembali air sebelum meminumnya. “Namanya Perusahaan Daerah Air M

Air PDAM Belum Layak Minum, Disindir Jadi “Perusahaan Air Mandi”

Ratusan Hektare Lahan Padi Kekeringan, Petani Subang Terancam Gagal Panen

Ratusan hektare sawah di Desa Rancadaka, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, terancam gagal panen setelah dilanda kekeringan akibat minimnya pasokan air irigasi. Kondisi tersebut membuat tanaman padi mulai layu, menguning, hingga berisiko tidak dapat dipanen secara optimal. Berdasarkan pantauan di lokasi, lahan persawahan tampak mengering dengan permukaan tanah yang pecah-pecah karena tidak lagi teraliri air. Selama ini, petani di wilayah tersebut mengandalkan pasokan air dari saluran irig

Ratusan Hektare Lahan Padi Kekeringan, Petani Subang Terancam Gagal Panen

Santriwati Melahirkan, Dugaan Kekerasan Seksual Pengasuh Pesantren Kuansing Terbongkar

Dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati di Pondok Pesantren Nurul Tauchid, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, mencuat setelah seorang santriwati melahirkan di lingkungan pesantren. Pengasuh sekaligus pengelola pesantren berinisial I diduga terlibat dalam perkara tersebut. Informasi sementara dari warga menyebut sedikitnya lima santriwati diduga menjadi korban dalam rentang waktu beberapa tahun. Kasus itu menjadi perhatian masyarakat setela

Santriwati Melahirkan, Dugaan Kekerasan Seksual Pengasuh Pesantren Kuansing Terbongkar

PTUN Batalkan Mutasi Pegawai Kementerian HAM: Prosedur Cacat, Tidak Didasarkan Evaluasi Kinerja

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan mengajukan banding setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan pegawai Kementerian HAM, Ernie Nurheyanti M. Toelle, terkait keputusan mutasi jabatan. Putusan tersebut membatalkan keputusan Menteri HAM yang memindahkan Ernie dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin mengatakan pihaknya menghormati putusan pengadilan, namun menilai mutasi merupakan hal yang lazim dalam organisasi. Menurutnya

PTUN Batalkan Mutasi Pegawai Kementerian HAM: Prosedur Cacat, Tidak Didasarkan Evaluasi Kinerja

Said Iqbal Sebut Buruh Batalkan Demo setelah Purbaya Setuju Kaji Pajak JHT dan THR

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mengkaji penghapusan pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), Tunjangan Hari Raya (THR), pesangon, dan dana pensiun. Respons tersebut membuat ribuan buruh membatalkan rencana demonstrasi di depan Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis besok. Pembatalan aksi diputuskan setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, bertemu Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Said mengata

Said Iqbal Sebut Buruh Batalkan Demo setelah Purbaya Setuju Kaji Pajak JHT dan THR