AFU.id

Indeks Berita

Terjaring OTT, Bupati Tulungagung Sunu Gatut Wibowo Digelandang ke KPK

Pagi masih menggantung di langit Jakarta ketika sebuah mobil hitam berhenti di pelataran Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari dalamnya, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, turun tanpa banyak kata, Sabtu, 11 April 2026, sekitar pukul 06.50 WIB. JAKARTA, AFU.ID - Langkahnya singkat. Dikawal aparat kepolisian dan penyidik, ia langsung diarahkan masuk ke Gedung Merah Putih. Jaket dan topi hitam yang dikenakannya menutup sebagian ekspresi, sementara sorot kamera dan pandangan petugas mengikuti tanpa

Terjaring OTT, Bupati Tulungagung Sunu Gatut Wibowo Digelandang ke KPK

Didakwa Atur Proyek dan Jual Beli Jabatan, Tiga Pejabat Ponorogo Segera Diadili di PN Surabaya

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa tiga pejabat Pemerintah Kabupaten Ponorogo atas rentetan kasus dugaan suap dan gratifikasi pada Jumat, 10 April 2026. Ketiga terdakwa tersebut adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Agus Pramono, serta Direktur RSUD dr Harjono S Yunus Mahatma. Bupati Sugiri Sancoko didakwa menerima suap Rp900 juta dari Yunus untuk memperpanjang jabatan direktur, serta suap proyek RSUD senilai Rp950 juta dari Direktur CV C

Didakwa Atur Proyek dan Jual Beli Jabatan, Tiga Pejabat Ponorogo Segera Diadili di PN Surabaya

KPK Geledah 12 Lokasi di Madiun Terkait Kasus Suap Wali Kota Nonaktif Maidi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan rangkaian penggeledahan di 12 lokasi berbeda di Kota Madiun sepanjang pekan ini hingga Kamis, 9 April 2026. Upaya penggeledahan tersebut dilakukan secara maraton untuk mencari barang bukti tambahan terkait kasus dugaan suap proyek dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. “Penyidik menyelesaikan rangkaian kegiatan penggeledahan pekan ini, pada Kamis 9 April 2026, dengan melakukan geledah di empat lokasi, yaitu satu lokasi di ru

KPK Geledah 12 Lokasi di Madiun Terkait Kasus Suap Wali Kota Nonaktif Maidi

Presiden Prabowo Lantik Hakim MK, Sembilan Anggota Ombudsman, dan Dubes Oman

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat tinggi negara yang meliputi Hakim Konstitusi, anggota Ombudsman RI periode 2026-2031, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 10 April 2026. Rangkaian pelantikan ini didasarkan pada sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. "Mengangkat Liliek Prisbawono Adi sebagai Hakim

Presiden Prabowo Lantik Hakim MK, Sembilan Anggota Ombudsman, dan Dubes Oman

Menlu Iran: "Israel" adalah Produk Kebodohan Washington

Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berambisi menggagalkan gencatan senjata antara Teheran dan Amerika Serikat dengan terus membombardir Lebanon. Dia bahkan menyebut Israel adalah produk "kebodohan" Washington yang merusak tatatan kepentingan nasional AS. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyoroti persidangan kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan kembali digelar pada Minggu akhir pekan ini. Ia mengisyaratkan Netanyahu m

Menlu Iran: "Israel" adalah Produk Kebodohan Washington

Komisi IX DPR Desak Badan Gizi Nasional Transparan Soal Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik

Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan penjelasan transparan mengenai urgensi pengadaan 21.000 unit sepeda motor listrik untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Neng Eem menegaskan bahwa keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami alasan rasional di balik keputusan tersebut, terutama terkait asal-usul pengadaan dan sumber anggarannya. “Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga s

Komisi IX DPR Desak Badan Gizi Nasional Transparan Soal Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik

Dukung Efisiensi Energi, KPK Berlakukan Sistem Kerja Hybrid Mulai 10 April

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memberlakukan sistem kerja kombinasi berupa Bekerja Dari Rumah (BDR) dan Bekerja Dari Kantor (BDK) bagi seluruh pegawainya mulai Jumat, 10 April 2026. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah nyata lembaga antirasuah tersebut dalam mendukung program efisiensi energi dari pemerintah pusat. “Hari ini, Jumat pertama, KPK mulai menerapkan pelaksanaan kombinasi kerja bagi para pegawai di lingkungan KPK. Kombinasi kerja ini merupakan implementasi untuk mendukun

Dukung Efisiensi Energi, KPK Berlakukan Sistem Kerja Hybrid Mulai 10 April

Peras Anggota DPR, Empat Oknum Pegawai KPK Gadungan Ditangkap Bersama Uang USD17.400

Tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Metro Jaya menangkap empat orang yang mengaku sebagai pegawai KPK di wilayah Jakarta Barat pada Kamis malam, 9 April 2026. Para pelaku diringkus lantaran diduga memeras seorang anggota dewan dengan dalih dapat mengatur penanganan perkara tindak pidana korupsi. "Pada Kamis malam, tim gabungan KPK dengan Polda Metro Jaya Jakarta mengamankan sejumlah 4 orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK dan dapat melakukan pengaturan penanganan pe

Peras Anggota DPR, Empat Oknum Pegawai KPK Gadungan Ditangkap Bersama Uang USD17.400

Ketua BKSAP DPR Sebut Serangan Israel yang Tewaskan Prajurit TNI Sebagai Pelanggaran Hukum Internasional

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi objektif dan transparan terkait serangan Israel terhadap pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon. Serangan tersebut mengakibatkan tiga prajurit TNI gugur saat menjalankan tugas internasional. Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa PBB harus bersikap netral dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik pihak manapun dalam mengungkap fakta di lapangan. "Memang kita memi

Ketua BKSAP DPR Sebut Serangan Israel yang Tewaskan Prajurit TNI Sebagai Pelanggaran Hukum Internasional

DPR RI: Keselamatan PMI di Wilayah Konflik Timur Tengah Harus Jadi Prioritas Utama

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah melakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah konflik di Timur Tengah. Namun, ia menekankan bahwa langkah antisipatif tersebut harus dibarengi dengan mitigasi yang komprehensif. Netty menegaskan bahwa perlindungan nyawa dan keselamatan PMI harus menjadi prioritas nomor satu bagi negara, mengingat situasi geopolitik yang kian tidak menentu di kawasan tersebut. “Keselamatan p

DPR RI: Keselamatan PMI di Wilayah Konflik Timur Tengah Harus Jadi Prioritas Utama