AFU.id

Indeks Berita

Dari Ayah Kandung hingga Guru Ngaji, Komnas PA Soroti Darurat Predator Anak di Surabaya

Kasus kekerasan seksual terhadap anak saat ini menjadi persoalan serius karena jumlahnya yang terus meningkat di Surabaya. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Surabaya mencatat, di luar masalah sengketa hak asuh, kasus pencabulan anak terus berulang dan mendominasi laporan masyarakat sejak Januari hingga Mei 2026. "Kami sangat menyayangkan dengan kejadian yang terus berulang. Mulai Januari sampai bulan April dan masuk ke Mei ini memang masih banyak kasus pelecehan seksual," kata Ketua

Dari Ayah Kandung hingga Guru Ngaji, Komnas PA Soroti Darurat Predator Anak di Surabaya

Tembok Penahan Tanah Runtuh, 15 Rumah di Lembang Hancur Diterjang Longsor

Bencana banjir dan longsor merobohkan tembok penahan tanah setinggi 5 meter hingga menghancurkan belasan rumah di Kampung Andir, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. "Dinding jebol seratus persen tidak bisa dihuni, ada batu bekas benteng pada masuk ke rumah," ungkap salah satu korban terdampak, Kelli Wijana (67), Senin (25/5/2026). Insiden luapan air yang disusul runtuhnya material batu cadas pada Sabtu (23/5) sore tersebut mengakibatkan 15 rumah rusak dan memaksa sejumlah warga mengungsi

Tembok Penahan Tanah Runtuh, 15 Rumah di Lembang Hancur Diterjang Longsor

Wacana Pengerahan Batalyon TNI Tangani Begal Dinilai Picu Militerisasi Ruang Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik rencana Kodam Jaya yang akan mengerahkan batalyon tempur untuk membantu penanganan aksi begal di Jakarta. Koalisi menilai langkah tersebut berlebihan dan tidak sesuai dengan fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Ketua YLBHI, Muhamad Isnur, menilai pelibatan TNI dalam penanganan kriminalitas sipil berpotensi melemahkan semangat reformasi sektor keamanan pasca-1998. “Pelibatan TNI dalam penanganan kriminalitas sipil sep

Wacana Pengerahan Batalyon TNI Tangani Begal Dinilai Picu Militerisasi Ruang Sipil

Kejagung Tetapkan Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Tersangka Perintangan Kasus Korupsi Ekspor CPO 2022

Kejaksaan Agung menetapkan mantan anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika (YHF), sebagai tersangka dalam kasus dugaan perintangan perkara pada sidang tindak pidana korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya tahun 2022. “Tim penyidik menetapkan Saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI periode 2021 sampai 2026 sebagai tersangka dalam penyidikan dimaksud,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Senin (25/5/2

Kejagung Tetapkan Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Tersangka Perintangan Kasus Korupsi Ekspor CPO 2022

Akibat 25 Minimarket Tabrak Aturan Tata Ruang, Karyawan dari 10 Kecamatan Terancam Kena PHK

Penutupan paksa operasional 25 gerai minimarket waralaba Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah kini tengah memicu polemik hingga menjadi atensi pemerintah pusat. "Saya lihat pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali, jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," ujar Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, dikutip dari DetikFinance, Senin (25/5/2026). Langkah tegas berupa pentutupan operasi ini pada akhirnya harus dilakukan lantaran pu

Akibat 25 Minimarket Tabrak Aturan Tata Ruang, Karyawan dari 10 Kecamatan Terancam Kena PHK

Polisi Ungkap Kronologi Pembunuhan Wanita di Bogor, Korban Dijerat di Mobil Lalu Dibuang dari Tol

Polisi mengungkap kronologi pembunuhan wanita berinisial AA (25) yang jasadnya ditemukan di Jalan K.H. Sholeh Iskandar, Tanahsareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban diduga dibuang dari atas Tol Yasmin setelah lebih dulu dibunuh di dalam mobil. Kapolresta Bogor Kota Kombes Rio Wahyu Anggoro mengatakan pelaku berinisial MF (26) ditangkap kurang dari 1x24 jam setelah laporan penemuan jasad diterima polisi pada Sabtu (23/5/2026) dini hari. “Alhamdulillah, pelaku kami temukan pukul 07.00 WIB di Tol Ci

Polisi Ungkap Kronologi Pembunuhan Wanita di Bogor, Korban Dijerat di Mobil Lalu Dibuang dari Tol

Cegah Diskriminasi Pekerja, Pemerintah Perluas Definisi Pelanggaran di Revisi UU HAM

Praktik diskriminasi di sektor dunia kerja dan layanan publik yang terus menghambat pemenuhan hak dasar kelompok rentan kini tengah menjadi sorotan tajam pemerintah pusat. Tenaga ahli Kementerian HAM, Siti Aminah menyebut salah satu bentuk diskriminasi yang kerap dilontarkan adalah status perkawinan, terkhusus kepada kaum perempuan. "Status perkawinan itu tidak boleh menjadi dasar apa pun di dalam pemenuhan hak asasi manusia," tegas Siti di Jakarta, Senin (25/5/2026). Berbagai pembatasan dan pen

Cegah Diskriminasi Pekerja, Pemerintah Perluas Definisi Pelanggaran di Revisi UU HAM

Pabrik Kimia Cilegon Meledak, Warga Keluhkan Mata Perih dan Bau Menyengat

Warga di sekitar kawasan industri Kota Cilegon, Banten, mengeluhkan bau menyengat disertai rasa perih di mata usai insiden dugaan ledakan di pabrik PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI), Senin (25/5/2026) siang. Seorang warga Kampung Sumur Wuluh, Sawiri, mengatakan ia sempat mendengar suara keras menyerupai hembusan angin kencang yang berlangsung beberapa menit sebelum bau tajam mulai tercium di sekitar lokasi. “Saya sempat dengar suara seperti angin kencang, sekitar tiga menit. Setelah itu bau la

Pabrik Kimia Cilegon Meledak, Warga Keluhkan Mata Perih dan Bau Menyengat

Jaringan Narkoba di B Fashion Hotel Jakbar, 14 Tersangka Termasuk Oknum Polisi

Polisi mengungkap dugaan praktik peredaran narkoba terselubung di B Fashion Hotel, Jakarta Barat, yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan oknum karyawan hingga pengunjung hotel. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut menetapkan seorang anggota Polri berinisial AFH sebagai tersangka. AFH diketahui diamankan saat penggerebekan berlangsung di hotel tersebut. “Iya, oknum Polri. Kami tidak tutupi,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. E

Jaringan Narkoba di B Fashion Hotel Jakbar, 14 Tersangka Termasuk Oknum Polisi

RUU Polri, Polisi di Jabatan Sipil Perlu Dibatasi

Pemerintah membuka peluang pengaturan lebih ketat terhadap penempatan anggota Polri di jabatan sipil melalui revisi Undang-Undang Kepolisian. Wacana itu muncul di tengah sorotan publik terhadap semakin luasnya posisi strategis yang ditempati polisi aktif di luar institusi kepolisian. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pengaturan tersebut perlu dibahas secara serius dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri agar penempatan personel di luar struktur kepolisian memiliki batas dan mekanis

RUU Polri, Polisi di Jabatan Sipil Perlu Dibatasi