AFU.id

Indeks Berita

OTT Bupati Lombok Barat, KPK Amankan 19 Orang dan Bawa 7 ke Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 19 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin (20/7/2026). Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini termasuk di antara pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan operasi bermula dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berkembang menjadi peristiwa tangkap tangan. Penangkapan ini menjadi perkembangan baru setelah KPK sebelumnya hanya mengonfirmasi bupati terjaring OTT. Lal

OTT Bupati Lombok Barat, KPK Amankan 19 Orang dan Bawa 7 ke Jakarta

Diserang Warga Bogor, Negara Tegaskan Transpuan Tetap Punya Hak Konstitusional

Intimidasi dan tindakan main hakim sendiri terhadap kelompok transpuan tidak pernah dibenarkan oleh negara, dalam kondisi maupun alasan apa pun. Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi kasus persekusi terhadap kelompok transpuan di Kota Bogor. Yusril menegaskan tidak seorang pun boleh menjadikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahan

Diserang Warga Bogor, Negara Tegaskan Transpuan Tetap Punya Hak Konstitusional

Eks Wakapolri Oegroseno Pertanyakan Dasar Pengusutan Kasus Lahan Sepolwan: Upaya Kriminalisasi

Mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn.) Oegroseno mempertanyakan dasar penyelidikan dugaan korupsi hibah tanah dan bangunan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Ciputat, Tangerang Selatan, dan Lembang, Jawa Barat, yang tengah dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Menurutnya, kebijakan yang diambil lebih dari 15 tahun lalu kini justru dipersoalkan sebagai dugaan tindak pidana korupsi tanpa penjelasan mengenai dasar hukum maupun kerugian negara. Oegroseno bahk

Eks Wakapolri Oegroseno Pertanyakan Dasar Pengusutan Kasus Lahan Sepolwan: Upaya Kriminalisasi

Mabuk dan Positif Narkoba, Pria Tembak Sekuriti dan WN Maroko di Bar Canggu

Polisi menetapkan HSH (49) sebagai tersangka penembakan yang melukai seorang petugas keamanan dan warga negara Maroko di sebuah bar kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Pria asal Cipete, Jakarta Selatan, itu diduga melepaskan tembakan ketika terlibat keributan pada Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 02.50 Wita. Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menyebut tersangka sedang mabuk dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Pemeriksaan urine juga menunjukkan HSH positif THC, MDMA, dan amfetamin. P

Mabuk dan Positif Narkoba, Pria Tembak Sekuriti dan WN Maroko di Bar Canggu

DJP Libatkan Babinsa-Bhabinkamtibmas Awasi Pajak, Komisi I DPR: Jangan Bikin Wajib Pajak Takut

Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas masuk dalam pedoman terbaru pengawasan kepatuhan wajib pajak. Komisi I DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjaga agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Pemerintah juga diminta menjelaskan tujuan dan batas tugas aparat di lapangan. Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengaku belum mengetahui secara terperinci tujuan kebijakan tersebut. Ia menyatakan dukungan apabila pelibatan aparat digunakan untuk memperbaiki pe

DJP Libatkan Babinsa-Bhabinkamtibmas Awasi Pajak, Komisi I DPR: Jangan Bikin Wajib Pajak Takut

Polisi Pengasuh Ponpes di Wonogiri, Jadi Tersangka Kekerasan Seksual dan Terancam Dipecat

Pengasuh sekaligus pendiri sebuah pondok pesantren di Kabupaten Wonogiri, Bripka EJ (37), ditetapkan sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap perempuan berusia 19 tahun. Pria yang juga bertugas sebagai anggota Polres Wonogiri itu diduga mengirimkan foto bagian intim serta melakukan panggilan video bermuatan seksual kepada korban. Korban merupakan putri dari rekan kerja tersangka di lingkungan kepolisian. Bripka EJ telah ditahan sejak Sabtu (18/7/2026) dan terancam

Polisi Pengasuh Ponpes di Wonogiri, Jadi Tersangka Kekerasan Seksual dan Terancam Dipecat

Komisi I DPR RI Restui Hibah Kapal Induk dari Italia Berusia 40 Tahun Bernilai Rp1,1 Triliun

Indonesia selangkah lagi menerima kapal induk Giuseppe Garibaldi buatan sekitar 40 tahun lalu melalui hibah dari pemerintah Italia. Komisi I DPR menyetujui hibah kapal yang diperkirakan bernilai 54 juta euro atau sekitar Rp1,1 triliun tersebut. Persetujuan itu selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR. Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan Parlemen Italia telah menyetujui pemberian kapal tersebut pada 8 Mei 2026. Seluruh fraksi di Komisi I juga memberikan persetujuan dengan catatan men

Komisi I DPR RI Restui Hibah Kapal Induk dari Italia Berusia 40 Tahun Bernilai Rp1,1 Triliun

Kasus Penyanderaan Dua WNI di Myanmar, Pelaku Minta Tebusan Rp200 Juta

Dua warga negara Indonesia (WNI) berinisial AE dan S diduga menjadi korban penyanderaan oleh kelompok tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar. Para pelaku disebut meminta tebusan sebesar Rp200 juta sebagai syarat pembebasan kedua korban. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon telah mengantongi lokasi keberadaan kedua WNI dan tengah menyiapkan langkah penyelamatan. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI

Kasus Penyanderaan Dua WNI di Myanmar, Pelaku Minta Tebusan Rp200 Juta

Unesa Nonaktifkan Enam Mahasiswa usai Dugaan Kekerasan Verbal terhadap 26 Korban, Begini Kronologinya

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menonaktifkan enam mahasiswa dari seluruh kegiatan akademik dan aktivitas kampus setelah melakukan kekerasan verbal terhadap mahasiswi dan dosen melalui grup WhatsApp. Ketua Satgas PPK Unesa, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, mengatakan penonaktifan dilakukan agar pemeriksaan berjalan secara independen dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Selama proses berlangsung, para terlapor hanya diperbolehkan memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan p

Unesa Nonaktifkan Enam Mahasiswa usai Dugaan Kekerasan Verbal terhadap 26 Korban, Begini Kronologinya

Anggaran Kemenkes Rp12,3 Triliun Diblokir, Serapan Jeblok ke 42,9 Persen

Kementerian Kesehatan hanya merealisasikan 42,9 persen anggarannya pada 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut capaian itu sebagai yang terendah dalam sejarah Kemenkes. Ia mengatakan pemblokiran anggaran sebesar Rp12,3 triliun oleh Kementerian Keuangan memengaruhi realisasi tersebut. Budi menyampaikan kritik itu dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026). “Kalau diblokir, jangan dibilang itu dikasih anggarannya. Jadi jangan sea

Anggaran Kemenkes Rp12,3 Triliun Diblokir, Serapan Jeblok ke 42,9 Persen