AFU.id

Indeks Berita

Aturan Batas Usia Tiket Gratis Anak PT KAI Resmi Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Kebijakan tiket kereta api yang mewajibkan anak mulai usia tiga tahun membayar tarif penuh dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Jangkung Sido Sentosa mempersoalkan perbedaan batas usia antara aturan PT Kereta Api Indonesia dan ketentuan dalam Undang-Undang Perkeretaapian. Ia meminta tiket gratis diperluas bagi anak berusia di bawah lima tahun. Dalam ketentuan KAI, satu anak berusia di bawah tiga tahun dapat bepergian tanpa biaya apabila didampingi penumpang bertarif dewasa dan ti

Aturan Batas Usia Tiket Gratis Anak PT KAI Resmi Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Eks Kasi Intelijen Bea Cukai Akui Setoran Gelap Dihentikan karena Djaka Budi Berlatar Militer

Latar belakang militer Direktur Jenderal Bea dan Cukai baru, Djaka Budi Utama, disebut menjadi salah satu alasan penghentian skema setoran uang operasional tak resmi dari pihak luar ke jajaran intelijen Bea Cukai. Hal ini terungkap dalam sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026). Fakta ini diungkap mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Ditjen Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasetyo, yang diha

Eks Kasi Intelijen Bea Cukai Akui Setoran Gelap Dihentikan karena Djaka Budi Berlatar Militer

Kebijakan KAI soal Tiket Gratis Anak Digugat, Diminta Berlaku Sampai Usia 5 Tahun

Kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mewajibkan anak usia tiga tahun ke atas membayar tiket dengan tarif setara dewasa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kebijakan itu dinilai menyimpang dari Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang mengatur kewajiban fasilitas khusus bagi anak di bawah lima tahun. Gugatan uji materi ini diajukan seorang warga bernama Jangkung Sido Sentosa. Berdasarkan salinan permohonan yang dikutip dari situs resmi MK, pemohon

Kebijakan KAI soal Tiket Gratis Anak Digugat, Diminta Berlaku Sampai Usia 5 Tahun

Anak Usia 3 Tahun Harus Bayar Penuh, Batas Tiket Gratis KAI Digugat ke MK

Kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memberikan tiket Rp0 hanya kepada anak berusia di bawah tiga tahun digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkeretaapian yang mewajibkan fasilitas khusus dan kemudahan bagi anak di bawah lima tahun. Gugatan diajukan Jangkung Sido Sentosa dan teregistrasi sebagai Perkara Nomor 288/PUU-XXIV/2026. Ia meminta MK memperjelas makna Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perker

Anak Usia 3 Tahun Harus Bayar Penuh, Batas Tiket Gratis KAI Digugat ke MK

Gagal Menyalip, Tewas Terlindas Truk Boks di Grogol Petambura

Seorang mahasiswi berinisial NEN (21) tewas dalam kecelakaan di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Korban terjatuh setelah sepeda motor yang dikendarainya berserempetan dengan sebuah truk boks pada Senin malam. Ia meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 18.30 WIB ketika korban melaju dari arah selatan menuju utara. Setibanya di dekat Rumah Pompa Grogol Petamburan, motor korban berserempetan dengan truk boks yang berjalan

Gagal Menyalip, Tewas Terlindas Truk Boks di Grogol Petambura

Lebih dari 70 Persen Depot Air Isi Ulang di Bandung, Sumedang, dan Jakarta Selatan Terkontaminasi E. coli

Sebanyak 84 persen depot air minum isi ulang (DAMIU) di Kota Bandung, 73 persen di Kabupaten Sumedang, dan 78 persen di Jakarta Selatan terdeteksi mengandung bakteri Escherichia coli ( E. coli ) atau coliform berdasarkan hasil uji laboratorium sepanjang 2025. Dari total 114 depot yang diperiksa, sebanyak 93 depot dinyatakan positif terkontaminasi bakteri tersebut. Temuan itu menunjukkan sebagian besar depot air minum isi ulang di tiga daerah tersebut belum memenuhi standar higienitas. Hasil peng

Lebih dari 70 Persen Depot Air Isi Ulang di Bandung, Sumedang, dan Jakarta Selatan Terkontaminasi E. coli

10 URI Disiapkan untuk Cetak Pemimpin, Fungsinya Dinilai Berisiko Tumpang Tindih dengan Lemhannas dan PTN

Rencana pemerintah mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia (URI) untuk mencetak calon pemimpin dinilai berisiko menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan perguruan tinggi negeri (PTN). URI akan mengelola pendidikan tinggi sekaligus pembinaan sumber daya manusia untuk pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN). Risiko irisan fungsi muncul pada dua bidang. Pendidikan tinggi, riset, dan inovasi telah dijalankan PTN, sedangkan pendidikan serta pem

10 URI Disiapkan untuk Cetak Pemimpin, Fungsinya Dinilai Berisiko Tumpang Tindih dengan Lemhannas dan PTN

Puluhan Siswa SDN Kauman 1 Malang Keracunan, Distribusi MBG Dihentikan usai Temuan E. coli

Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kauman 1 Kota Malang dihentikan sementara setelah hasil uji laboratorium menemukan kandungan bakteri Escherichia coli ( E. coli ) pada salah satu menu yang disajikan kepada siswa. Temuan tersebut muncul setelah puluhan siswa mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi makanan dari program MBG. Pemerintah Kota Malang kini menghentikan operasional dapur penyedia sambil melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses produksi makanan. Ketua Sat

Puluhan Siswa SDN Kauman 1 Malang Keracunan, Distribusi MBG Dihentikan usai Temuan E. coli

Judi Online Gerogoti Birokrasi, 51 Ribu ASN Terdeteksi Aktif

Sebanyak 51.611 aparatur sipil negara tercatat terlibat aktif dalam judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengaku telah mengantongi identitas hingga jejak transaksi para pegawai tersebut. Temuan ini menjadi peringatan serius karena melibatkan abdi negara yang seharusnya menjaga pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Data tersebut diungkap dalam sosialisasi pencegahan judi online dan pinjaman online bagi ASN yang digelar secara daring, Selasa (28/7/2026). Kepala Bappe

Judi Online Gerogoti Birokrasi, 51 Ribu ASN Terdeteksi Aktif

Lapor Pelanggaran Etik Hakim ke KY, Kuasa Hukum Nadiem Soroti Intimidasi Terhadap Saksi

Pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan majelis hakim dalam sidang perkara eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyoroti dugaan intimidasi terhadap saksi. Dugaan intimidasi tersebut telah dilaporkan kuasa hukum Nadiem dalam audiensi bersama Tim 6 Komisi Yudisial (KY), Selasa (28/7/2026). Kuasa hukum pelapor, Zahid Mushafi, mengatakan sikap majelis hakim berulang kali tidak bersikap imparsial (tidak memihak) sebagaimana diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ia menyebut,

Lapor Pelanggaran Etik Hakim ke KY, Kuasa Hukum Nadiem Soroti Intimidasi Terhadap Saksi