AFU.id

Indeks Berita

Kejagung Tetapkan Riza Chalid dan Lima Eks Petinggi Pertamina Jadi Tersangka Kasus Petral

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan pengusaha Mohammad Riza Chalid beserta lima mantan petinggi PT Pertamina dan satu pihak swasta sebagai tersangka pada Kamis, 9 April 2026. Ketujuh orang tersebut dijerat hukum atas kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) periode 2008-2015. "Jadi pada hari ini tim penyidik dari Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam perkara dugaan pengadaan minyak mentah dan produk

Kejagung Tetapkan Riza Chalid dan Lima Eks Petinggi Pertamina Jadi Tersangka Kasus Petral

Standar Royalti Global Digagas dari Bali, Supratman Andi Agtas Dorong ASEAN Bersatu Lawan ‘Black Box’ Musik

Pemerintah Indonesia mulai menggeser arah permainan industri musik digital. Bukan sekadar wacana, tapi dorongan konkret agar sistem royalti global dibenahi dari hulunya. Di forum ASEAN CMO Forum 2026, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan satu hal: tata kelola royalti tak bisa lagi dibiarkan liar di tengah ledakan konsumsi digital. Di hadapan perwakilan kawasan dan organisasi global seperti CISAC, IFPI, dan WIPO, Indonesia mengajukan gagasan besar—standarisasi global untuk sistem pengump

Standar Royalti Global Digagas dari Bali, Supratman Andi Agtas Dorong ASEAN Bersatu Lawan ‘Black Box’ Musik

Menaker: WFH Jumat Bagi Sektor Swasta Hanya Bersifat Imbauan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat tidak bersifat wajib bagi sektor swasta. Hal tersebut disampaikan Yassierli usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 9 April 2026. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah tidak menetapkan aturan kaku mengenai hari pelaksanaan WFH bagi perusahaan swasta. Kebijakan yang tertuang dalam surat edaran tersebut lebi

Menaker: WFH Jumat Bagi Sektor Swasta Hanya Bersifat Imbauan

Ketegangan Memuncak: Iran Perketat Cengkeraman di Selat Hormuz Jelang Perundingan Krusial dengan AS

Hanya beberapa hari menjelang perundingan krusial dengan Amerika Serikat di Islamabad, Iran melontarkan manuver strategis yang mengguncang pasar energi global. Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, secara resmi mengumumkan bahwa Teheran memasuki "fase baru" dalam mengendalikan Selat Hormuz, urat nadi utama yang melayani 20% perdagangan minyak dunia. Pernyataan tegas ini mengemuka di tengah gencatan senjata yang masih sangat rapuh, menyusul konflik bersenjata yang telah berlangsung sejak 28

Ketegangan Memuncak: Iran Perketat Cengkeraman di Selat Hormuz Jelang Perundingan Krusial dengan AS

Ungkap Pungli di Kemenaker Sejak 2006, Pengusaha Mengaku Kerap Dimarahi Pejabat

Praktik pungutan liar (pungli) dalam penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terungkap telah berlangsung sejak dua dekade silam. Fakta ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT Delta Indonesia Pranenggar, Sri Enggarwati, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Kamis, 9 April 2026. "Sejak saya ngurus PJK3 pertama tahun 2006 itu sudah ada. Bahkan sebelum 2006," ungkap Sri Enggarwati di hadapan majelis

Ungkap Pungli di Kemenaker Sejak 2006, Pengusaha Mengaku Kerap Dimarahi Pejabat

KPK Lacak Daftar Pengusaha Rokok Penyuap Oknum Ditjen Bea Cukai Lewat Rekening Nominee

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan penggunaan rekening atas nama orang lain atau nominee milik seorang office boy (OB) untuk menampung uang suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kamis, 9 April 2026. Praktik peminjaman identitas ini diduga dilakukan oleh oknum pejabat untuk menyamarkan aliran dana korupsi dari para pengusaha. "Di antaranya itu kami masih terus dalami terkait dengan penggunaan nominee ya, pihak-pihak tertentu di lingkungan Ditjen Bea Cuka

KPK Lacak Daftar Pengusaha Rokok Penyuap Oknum Ditjen Bea Cukai Lewat Rekening Nominee

Waspada Badai PHK, Komisi IX DPR Desak Kemenaker Siapkan Sistem Deteksi Dini

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperkuat mitigasi terhadap ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menekankan perlunya sistem deteksi dini yang komprehensif guna merespons peringatan serikat pekerja terkait potensi badai PHK dalam waktu dekat. Dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis 9 April 2026, Nurhadi menyebut antisipasi sejak dini sangat krusial agar dampak sosial dan ekonomi tidak meluas. “Saya membaca di media

Waspada Badai PHK, Komisi IX DPR Desak Kemenaker Siapkan Sistem Deteksi Dini

Anggota DPR Abdullah Desak Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual yang Laporkan Balik Korban

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak aparat penegak hukum untuk menangani kasus dugaan pelecehan seksual mahasiswi magang di BUMN Pagar Alam secara menyeluruh. Hal ini ditegaskan guna mencegah terjadinya reviktimisasi atau serangan hukum balik terhadap korban. "Penanganan kasus kekerasan seksual di Pagar Alam harus dibaca secara utuh agar penegakan hukum tidak menghasilkan reviktimisasi," ujar Abdullah dalam keterangannya, Kamis 9 April 2026. Pernyataan ini merespons sempat ditahannya k

Anggota DPR Abdullah Desak Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual yang Laporkan Balik Korban

Terbukti Terima Suap Rp2,5 Miliar, Mantan Dirut Inhutani V Dihukum 4 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada mantan Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady pada Kamis, 9 April 2026. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menerima suap senilai Rp2,5 miliar dari PT Paramitra Mulia Langgeng (PML) guna memuluskan kerja sama perusahaan. "Menyatakan Terdakwa Dicky Yuana Rady telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap secara berlanjut sebagaiman

Terbukti Terima Suap Rp2,5 Miliar, Mantan Dirut Inhutani V Dihukum 4 Tahun Penjara

Eks Penyidik KPK Sebut Pembakaran Rumah Saksi Bekasi Bentuk Perlawanan Balik Koruptor

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menilai insiden pembakaran rumah saksi kasus suap Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan bentuk perlawanan balik koruptor pada Kamis, 9 April 2026. Aksi teror fisik tersebut dianggap sebagai ancaman nyata terhadap jalannya proses penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi. “Peristiwa ini menunjukkan pola ‘koruptor fight back’ yang semakin nyata. Serangan balik terhadap penegakan hukum tidak hanya terjadi dalam bentuk a

Eks Penyidik KPK Sebut Pembakaran Rumah Saksi Bekasi Bentuk Perlawanan Balik Koruptor