AFU.id

Indeks Berita

Baru Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Laporkan Menteri yang Gagal Urus Buruh ke Prabowo

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengaku akan secara tegas akan melaporkan langsung menteri yang gagal mengurus nasib buruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu dia sampaikan sesaat dirinya dilantik menjadi penasihat khusus presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Said mengatakan, sebagai penasihat khusus presiden, ia memiliki ruang untuk memberikan analisis, rekomendasi serta evaluasi terha

Baru Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Laporkan Menteri yang Gagal Urus Buruh ke Prabowo

Baru Setahun Dilantik Sudah Kena OTT KPK, Ini Profil Edison Bupati Muara Enim yang Punya Harta Rp16 M

Baru setahun menjabat Bupati Muara Enim, Sumatra Selatan, Edison sudah terjerat masalah. Dia tekena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (8/6/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Edison, ditangkap dengan dugaan menerima suap dari pihak swasta untuk pengerjaan proyek-proyek pemerintah daerah Muara Enim. Dalam perkara ini, KPK turut menangkap 10 orang lainnya di Sumatra Selatan dan Jakarta. “Untuk barang bukti sejauh ini terinformasi ada uang tunai sendiri r

Baru Setahun Dilantik Sudah Kena OTT KPK, Ini Profil Edison Bupati Muara Enim yang Punya Harta Rp16 M

Sebelum Dipecat, Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Sempat Larang Jajarannya Awasi MBG

Eks Ketua Ombudsman, Hery Susanto dipecat secara tak terhormat dari posisinya sebagai Ketua Ombudsman RI. Dalam sidang etik yang dipimpin Ketua Majelis Etik Ombudsman Jimly Asshiddiqie, Hery, diketahui sempat melarang anggota maupun staf Ombudsman untuk mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Larangan Hery Susanto tersebut dinilai Jimly bertolak belakang dengan independensi lembaganya. “Jadi selama periode yang lalu itu, MBG tidak boleh disentuh. Ini kan kurang ajar,” sambung Jimly di Gedu

Sebelum Dipecat, Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Sempat Larang Jajarannya Awasi MBG

Rekayasa Ekspor Sawit Rugikan Negara Rp14 Triliun, 11 Tersangka Ditahan

Perkara dugaan korupsi penyimpangan ekspor crude palm oil dan produk turunannya memasuki tahap penuntutan. Sebanyak 11 tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk segera dibawa ke pengadilan. "Jaksa penuntut umum akan segera mempersiapkan berkas pelimpahan perkara ke pengadilan agar proses persidangan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Topik di Jakarta, Senin, (8/6/2026). Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan kegiatan ekspor

Rekayasa Ekspor Sawit Rugikan Negara Rp14 Triliun, 11 Tersangka Ditahan

Tak Berizin, Ribuan Penginapan di Airbnb hingga Agoda Terancam Hilang dari Aplikasi

Sekitar 1.600 unit usaha akomodasi wisata tak berizin yang masih dipasarkan melalui platform online travel agent (OTA) terancam dihapus mulai 1 Agustus 2026. Akomodasi yang dimaksud mencakup vila, homestay, guest house, rumah sewa harian, apartemen harian, hingga kos-kosan yang beroperasi layaknya penginapan namun belum memiliki izin usaha pariwisata yang sesuai. Pemerintah menertibkan usaha-usaha tersebut karena masih banyak yang dipasarkan melalui platform digital seperti Airbnb, Agoda, dan Bo

Tak Berizin, Ribuan Penginapan di Airbnb hingga Agoda Terancam Hilang dari Aplikasi

Hipotermia hingga Sesak Napas, 13 Pendaki Dievakuasi dari Gunung Simalopu

Tim SAR gabungan mengevakuasi 13 pendaki dari kawasan Gunung Simalopu, Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Senin, (8/6/2026) dini hari. Tiga pendaki mengalami gangguan kesehatan, mulai dari hipotermia, sesak napas, hingga cedera pergelangan kaki. "Seluruh pendaki berhasil dievakuasi tim SAR pada dini hari tadi dan bagi tiga pendaki yang mengalami hipotermia, sesak napas, serta cedera pergelangan kaki telah diberikan pertolongan pertama di lokasi temuan," kata Andry di Ambon,

Hipotermia hingga Sesak Napas, 13 Pendaki Dievakuasi dari Gunung Simalopu

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Bank Senilai Rp2 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi pengadaan notifikasi perbankan di lingkungan bank pelat merah dan badan usaha milik negara bidang telekomunikasi. Kasus itu diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 Triliun. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengadaan tersebut berkaitan dengan layanan notifikasi perbankan melalui pesan singkat atau SMS dan aplikasi WhatsApp. "Mekanisme pengadaannya tidak dilakukan sebagaimana ketentuan sehingga dari dugaan perbuatan melawan hukum y

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Bank Senilai Rp2 Triliun

RUU Polri Sepakati Batas Pensiun Baru: Tamtama-Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun

Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati perubahan ketentuan batas usia pensiun anggota Polri dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam skema baru tersebut, usia pensiun anggota kepolisian ditetapkan menjadi 59 tahun dan 60 tahun sesuai jenjang kepangkatan. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan batas usia pensiun 59 tahun berlaku bagi personel berpangkat tamtama dan bintara. Sementara

RUU Polri Sepakati Batas Pensiun Baru: Tamtama-Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun

Gempa Filipina Tewaskan 32 Orang, Ratusan Warga Terluka

Gempa bermagnitudo 7,8 mengguncang Filipina selatan pada Senin, (8/6/2026) pagi. Sedikitnya 32 orang tewas dan ratusan lainnya terluka akibat gempa yang juga memicu tsunami di sejumlah wilayah pesisir. Gempa terjadi pukul 07.37 waktu setempat di lepas pantai Provinsi Sarangani, Pulau Mindanao. Pusat gempa berada tidak jauh dari General Santos City, salah satu kota pelabuhan penting di Filipina selatan. Otoritas Filipina melaporkan sejumlah bangunan rusak dan roboh di General Santos City. Sebanya

Gempa Filipina Tewaskan 32 Orang, Ratusan Warga Terluka

Masuk Lingkaran Istana, Said Iqbal: Formula Upah Harus Dikaji Ulang

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyatakan akan menyusun kajian kebijakan terkait formula kenaikan upah di Indonesia beserta dampaknya terhadap kondisi ketenagakerjaan. Kajian tersebut disiapkan sebagai bahan analisis dalam perumusan kebijakan pengupahan yang lebih komprehensif ke depan. Said menyampaikan rencana itu usai dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, (8/6/2026). Ia menegaskan isu peng

Masuk Lingkaran Istana, Said Iqbal: Formula Upah Harus Dikaji Ulang