AFU.id

Indeks Berita

Usai Tambah 6.000 Anggota di Lampung, PSI Bawa Jokowi Safari ke NTT

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dijadwalkan melakukan safari bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada akhir Juli 2026. Kupang akan menjadi titik awal kunjungan tersebut. Rencana itu disampaikan Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron setelah bertemu Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Rabu (15/7/2026). “Rencana kami dan Bapak untuk turun lagi. Kemarin Lampung sudah, akhir bulan kami ke NTT. Bapak akan mulai berikutnya di Kupang,”

Usai Tambah 6.000 Anggota di Lampung, PSI Bawa Jokowi Safari ke NTT

Wacana Sekolah Negeri di Jabar Tak Lagi Gratis, Penerapan SPP Siswa Mulai Dikaji

Kebijakan sekolah gratis di tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Barat (Jabar) berpotensi mengalami perubahan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai membahas kemungkinan mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa dari keluarga mampu sebagai salah satu upaya menutup kekurangan biaya operasional sekolah. Wacana tersebut muncul dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelengga

Wacana Sekolah Negeri di Jabar Tak Lagi Gratis, Penerapan SPP Siswa Mulai Dikaji

Penyelesaian Konflik Agraria Buntu, Komnas HAM Usul Lembaga Khusus di Bawah Presiden

Penyelesaian konflik agraria di Indonesia dinilai membutuhkan lembaga khusus yang berada langsung di bawah Presiden. Usulan tersebut disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai solusi atas kebuntuan penanganan konflik yang selama ini berjalan lambat dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Rekomendasi itu diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN pada Senin (13/7/2026). Menurut Komisioner Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan lemba

Penyelesaian Konflik Agraria Buntu, Komnas HAM Usul Lembaga Khusus di Bawah Presiden

Aset Negara Dibiarkan Mangkrak Bertahun-tahun, Kontrak Pengelola Bakal Dicabut

Pemerintah akan mencabut kontrak kerja sama pengelolaan aset negara yang tidak dijalankan dan dibiarkan mangkrak selama bertahun-tahun. Penertiban tersebut menyasar aset di bawah Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK-GBK) dan Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPK Kemayoran). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan seluruh perjanjian kerja sama tengah diperiksa satu per satu untuk mengetahui kesesuaian antara kontrak dan pemanfaatan aset di lapangan.

Aset Negara Dibiarkan Mangkrak Bertahun-tahun, Kontrak Pengelola Bakal Dicabut

Profil Kuntadi, Eks Dirdik Kasus BTS hingga Timah yang Diusulkan Pimpin Jampidsus

Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi mengusulkan Kuntadi sebagai calon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febrie Adriansyah Selasa, 14/7/2026). Nama Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung itu kini tengah diproses melalui Tim Penilai Akhir sebelum Presiden mengambil keputusan. Kuntadi bukan sosok baru dalam penanganan perkara korupsi. Ia pernah menjabat Direktur Penyidikan Jampidsus dan berada di balik pengusutan sejumlah kasus besar, mulai dari korupsi BTS 4G hingga tata niaga t

Profil Kuntadi, Eks Dirdik Kasus BTS hingga Timah yang Diusulkan Pimpin Jampidsus

Siapa Bobby Rizaldi? Anggota BPK yang Dikaitkan dalam Suap Bupati Muara Enim, Ini Profil dan Harta Kekayaannya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi di Jakarta, Selasa (14/7/2026), dalam penyidikan kasus suap hasil audit Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang akan didalami untuk mengungkap perkara tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan berdasarkan petunjuk penyidik yang meyakini terdapat b

Siapa Bobby Rizaldi? Anggota BPK yang Dikaitkan dalam Suap Bupati Muara Enim, Ini Profil dan Harta Kekayaannya

Jaksa Agung Resmi Ajukan Kuntadi, Istana Mulai Proses Calon Jampidsus

Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi mengajukan Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi sebagai calon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Surat usulan pengganti Febrie Adriansyah tersebut telah diterima Presiden dan kini memasuki proses penilaian oleh Tim Penilai Akhir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Jaksa Agung mengirimkan surat pengajuan kepada Presiden pada Selasa. Kuntadi menjadi nama yang diusulkan untuk mengisi jabatan Jampidsus setelah Febrie mengundurkan di

Jaksa Agung Resmi Ajukan Kuntadi, Istana Mulai Proses Calon Jampidsus

Kejari Kebut Kasus Korupsi Griya Dalem Kanjengan, Eks Bupati Tulungagung Maryoto Birowo Kembali Diperiksa

Mantan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo telah dua kali diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan aset Griya Dalem Kanjengan. Hingga kini, penyidik juga telah memeriksa sekitar 30 saksi dan masih membuka kemungkinan memanggil saksi tambahan untuk mengusut perkara tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulungagung, Roni, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan aset, mulai dari pejaba

Kejari Kebut Kasus Korupsi Griya Dalem Kanjengan, Eks Bupati Tulungagung Maryoto Birowo Kembali Diperiksa

KPK Periksa Lima Anggota Tim Review BPK Pusat, Usut Perubahan Audit Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa lima aparatur sipil negara Badan Pemeriksa Keuangan yang tergabung dalam Tim Review Pusat pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses perubahan temuan audit yang diduga telah dikondisikan. Kelima saksi berinisial AYB, RN, GNW, FLR, dan ARG diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/7/26). Pemanggilan dilakukan sehari setelah penyidik menggeledah rumah Anggota V BPK RI Bobb

KPK Periksa Lima Anggota Tim Review BPK Pusat, Usut Perubahan Audit Muara Enim

Konflik Agraria Buntu, Komnas HAM Desak Presiden Bentuk Lembaga Khusus

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Presiden membentuk lembaga khusus untuk menangani konflik agraria struktural yang terus berlarut di berbagai daerah. Lembaga tersebut diminta berada langsung di bawah Presiden agar penyelesaian sengketa tanah tidak lagi terhambat ego sektoral, tumpang tindih aturan, dan pembagian kewenangan antarkementerian. Komisioner Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan lembaga khusus tersebut harus memiliki kewena

Konflik Agraria Buntu, Komnas HAM Desak Presiden Bentuk Lembaga Khusus