AFU.id

Indeks Berita

Bulog Usulkan Beras SPHP Rp11 Ribu dari Gudang, Harga Eceran Masih Tunggu Pemerintah

Perum Bulog mengusulkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP dijual dengan harga yang sama dari Sabang hingga Merauke. Harga yang diusulkan sebesar Rp11.000 per kilogram, tetapi angka tersebut merupakan harga beras saat keluar dari gudang Bulog, bukan harga akhir yang langsung dibayar masyarakat. Besaran harga di tingkat pengecer masih menunggu keputusan pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan usulan tersebut dapat dijalankan setelah kondisi keuanga

Bulog Usulkan Beras SPHP Rp11 Ribu dari Gudang, Harga Eceran Masih Tunggu Pemerintah

732 Ribu Pendaftar Berebut 50 Ribu Kursi Magang Nasional 2026

Sebanyak 732.483 orang mendaftar Program Magang Nasional Angkatan II Batch I 2026, tetapi pemerintah hanya menyediakan tempat bagi 50 ribu peserta. Setelah pemeriksaan administrasi, sebanyak 226.719 pendaftar dinyatakan telah mengajukan lamaran secara lengkap. Mereka masih harus mengikuti seleksi perusahaan dan seleksi nasional sebelum bisa menjalani magang selama enam bulan. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan jumlah ters

732 Ribu Pendaftar Berebut 50 Ribu Kursi Magang Nasional 2026

Kawasan Stasiun Kota Kena Proyek Pembangunan MRT, Ini Rute Alternatifnya

Kawasan Stasiun Kota terkena dampak pembangunan MRT Fase 2, yang titik proyeknya berlokasi di Jalan Pintu Besar Selatan dan Simpang Asemka. Kegiatan tersebut berdampak pada perubahan arus lalu lintas (lalin) di kawasan Stasiun Glodok dan Stasiun Kota. Kemudian, di Jalan Pintu Besar Selatan, lalu lintas dari utara ke selatan menggunakan sisi barat hingga Simpang Asemka. Sementara akses sisi timur melintasi area barat menuju Jalan Hayam Wuruk, khusus bagi bus Transjakarta dan akses bangunan. Selan

Kawasan Stasiun Kota Kena Proyek Pembangunan MRT, Ini Rute Alternatifnya

Mayoritas ASN adalah Perempuan, Kenapa yang Jadi Pimpinan Masih Sedikit?

Perempuan menjadi kelompok terbesar dalam aparatur sipil negara, tetapi jumlahnya menyusut ketika masuk ke tingkat pengambil keputusan. Data terbaru Badan Kepegawaian Negara mencatat 55 persen ASN merupakan perempuan, sedangkan keterwakilan mereka dalam jabatan pimpinan tinggi masih berada di kisaran 17 persen. Kesenjangan itu kembali dibahas pemerintah melalui Women’s Leadership Forum di kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Forum yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perli

Mayoritas ASN adalah Perempuan, Kenapa yang Jadi Pimpinan Masih Sedikit?

Empat Korban KMP Mutiara Sentosa 2 Masih Hilang, Keluarga Menunggu Kepastian

Empat orang masih belum diketahui keberadaannya setelah KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Hingga Rabu (5/8/2026), keluarga masih mendatangi posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk mencari kepastian mengenai keberadaan mereka. Keempat korban tersebut yakni Bustam Sanusi, Andik Herman, Abdul Manan, dan Abdurrahman. Mereka belum diketahui keberadaannya setelah insiden kebakaran kapal yang melayani rute Surabaya-Makassar tersebut. Anak Bu

Empat Korban KMP Mutiara Sentosa 2 Masih Hilang, Keluarga Menunggu Kepastian

Duduk Perkara Video Demo Ajakan Turunkan Prabowo-Gibran: Kenapa DM Bisa Dipidana?

Kasus perempuan berinisial DM tidak semata-mata berkaitan dengan unggahan ajakan demonstrasi di media sosial. Pada prinsipnya, menyampaikan pendapat dan mengajak masyarakat untuk berdemonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang. Namun, yang menjadi sorotan aparat penegak hukum adalah dugaan bahwa video yang diunggah DM merupakan rekaman lama yang kemudian diberi narasi baru sehingga seolah-olah menunjukkan adanya agenda demonstrasi yang benar-benar akan te

Duduk Perkara Video Demo Ajakan Turunkan Prabowo-Gibran: Kenapa DM Bisa Dipidana?

Hasil Tahap I Belum Jelas, Langkah Kemenkeu Gandakan Dana Rp400 T di Himbara Jadi Taruhan Besar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperbesar penempatan dana negara di bank-bank Himbara hingga mendekati Rp400 triliun. Kebijakan itu diambil meski hasil penempatan Rp200 triliun sebelumnya belum menunjukkan manfaat yang jelas bagi kredit murah, UMKM, dan sektor riil. Pemerintah pertama kali menempatkan Rp200 triliun di BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI pada September 2025. Dana tersebut dipindahkan dari Bank Indonesia agar bank memiliki lebih banyak uang untuk disalurkan sebagai kredit

Hasil Tahap I Belum Jelas, Langkah Kemenkeu Gandakan Dana Rp400 T di Himbara Jadi Taruhan Besar

MUI Desak Koruptor Dihukum Mati, Menko Yusril Sentil Krisis Etika Beragama

Desakan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor kembali disuarakan sebagai solusi pamungkas pemberantasan kejahatan rasuah di Tanah Air. Namun, instrumen pidana maksimal tersebut dinilai belum cukup ampuh untuk menghentikan laju korupsi jika tidak dibarengi perbaikan moral secara fundamental. Hal ini menjadi fokus utama pemerintah dalam merespons usulan penjatuhan vonis mati yang dilontarkan oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hukuman mati sejatinya telah diakomodasi dalam sistem h

MUI Desak Koruptor Dihukum Mati, Menko Yusril Sentil Krisis Etika Beragama

Menkes Budi Gunadi Buka Suara Soal Pasien BPJS yang Meninggal Usai Dihujat Dokter: Hati Saya Sedih

Kasus meninggalnya pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tengah menjadi sorotan. Kasus tersebut disebut bertolak belakang dengan perintah Prabowo untuk meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia sebanyak empat persen. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin pada Rabu (5/8/2026). Pasien BPJS itu diketahui bernama Yurizal Tri Chaerawan (29). Ia diketahui meninggal usai mengeluhkan layanan BPJS Kesehatan atas penyakit yang dideritanya. Unggahan T

Menkes Budi Gunadi Buka Suara Soal Pasien BPJS yang Meninggal Usai Dihujat Dokter: Hati Saya Sedih

Tak Hanya Raja Juli, Pejabat Kemenhut Juga Terima Amplop Ribuan Dolar Kasus Bupati Kuansing

Persoalan amplop berisi ribuan dolar dalam perkara dugaan korupsi izin pelepasan kawasan hutan oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby terus mengungkapkan sejumlah fakta baru. Sejumlah pejabat Kementerian Kehutanan (Kemenhut) disebut turut menerima uang penerimaan lain dalam amplop tersebut. Hal tersebut diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/8/2026). Dalam penerimaan lain tersebut, pejabat Kemehut selain Raja Juli disebut menerima amplop ribuan dolar itu tidak han

Tak Hanya Raja Juli, Pejabat Kemenhut Juga Terima Amplop Ribuan Dolar Kasus Bupati Kuansing