AFU.id

Indeks Berita

Resmi! Pembahasan RUU Jabatan Hakim Dimulai

Tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim secara resmi dimulai pada Selasa, 31 Maret 2026. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta yang menjadi penandanya. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan titik awal untuk menghimpun masukan komprehensif. Sehingga, para hakim di Indonesia dapat bekerja secara profesional tanpa bayang-bayang kekhawa

Resmi! Pembahasan RUU Jabatan Hakim Dimulai

Andrie Yunus Jalani Operasi Mata di RSCM, KontraS Minta Media Hapus Foto di Ruang IGD

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan, aktivis Andrie Yunus masih menjalani perawatan intensif di High Care Unit (HCU) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina yang menyampaikan hal tersebut di Jakarta pada Selasa, 31 Maret 2026. “Tentu, saat ini, Andrie Yunus masih terbaring di High Care Unit RSCM untuk mengalami sejumlah tindakan medis maupun perawatan intensif berkaitan dengan luka bakarnya,” ungkapny

Andrie Yunus Jalani Operasi Mata di RSCM, KontraS Minta Media Hapus Foto di Ruang IGD

Sebut Ada Upaya Melokalisir Kasus, YLBHI Ingin Aktor Intelektual Penyiram Andrie Yunus Diseret ke Ranah Hukum

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mencium adanya upaya untuk mempersempit pengusutan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), yakni Andrie Yunus. Isnur menilai proses hukum yang berjalan saat ini berisiko hanya berhenti pada empat pelaku. Padahal, bukti di lapangan menunjukkan adanya jaringan yang lebih besar dan terorganisir. Ia pun kecewa lantaran aktor intelektual maupun penyand

Sebut Ada Upaya Melokalisir Kasus, YLBHI Ingin Aktor Intelektual Penyiram Andrie Yunus Diseret ke Ranah Hukum

Kementerian PKP RI Garansi 5.000 Unit BSPS di Banten Tepat Sasaran dan Bebas Pungli

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Banten mengalami peningkatan signifikan pada Tahun Anggaran (TA) 2026 dengan total alokasi mencapai 5.000 unit rumah. Jumlah hunian yang akan dibedah tahun ini naik tajam dari 2025 yang hanya menyasar sebanyak 1.742 unit rumah di wilayah tersebut. Kementerian Perumahan Rakyat dan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI) memprioritaskan perbaikan pada rumah warga berpenghasilan rendah yang masih berlantai tanah, atap bocor, serta minim p

Kementerian PKP RI Garansi 5.000 Unit BSPS di Banten Tepat Sasaran dan Bebas Pungli

Capai 1 Juta Perjalanan, Indonesia-Jepang Tingkatkan Konektivitas Udara Strategis Via Jalur Bali

Konektivitas udara strategis antara Indonesia dan Jepang semakin diperkuat melalui pertemuan bilateral di Tokyo antara Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dengan Japan Airlines (JAL). Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi kontribusi maskapai tersebut dalam mendukung mobilitas wisatawan dan perjalanan bisnis via rute Tokyo-Jakarta. Data tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan total pertukaran wisatawan kedua negara yang telah melampaui angka satu juta perjalanan. Kunjungan tu

Capai 1 Juta Perjalanan, Indonesia-Jepang Tingkatkan Konektivitas Udara Strategis Via Jalur Bali

Baleg DPR RI Usulkan Pembentukan Lembaga Terpadu di Bawah Presiden dalam RUU Satu Data

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) mengusulkan pembentukan sebuah lembaga terpadu. Yang mana, hierarkinya berada langsung di bawah Presiden RI dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Anggota Baleg DPR RI, Firman Soebagyo mengkritik keras lemahnya tata kelola data nasional akibat tingginya ego sektoral antarkementerian dan lembaga. Ia menyampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penyusunan RUU Satu Data Indonesia di Gedung DPR RI,

Baleg DPR RI Usulkan Pembentukan Lembaga Terpadu di Bawah Presiden dalam RUU Satu Data

Kuasa Hukum Andrie Yunus Desak Pembentukan TGIPF, Tak Terima Kasus Dilimpahkan ke Puspom TNI

Tim Kuasa Hukum Andrie Yunus tak menerima kasus penyiraman air keras kliennya dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI). Mereka menilai pelimpahan dari Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya ke Puspom TNI tersebut berjalan tidak transparan dan melanggar hukum acara pidana. “Pelimpahan kepada Puspom TNI itu tidak jelas dan tidak transparan,” ungkap Kuasa Hukum Andrie Yunus, yakni Airlangga Julio di Jakarta pada Selasa, 31 Maret 2026. “Karena sampai dengan saat ini

Kuasa Hukum Andrie Yunus Desak Pembentukan TGIPF, Tak Terima Kasus Dilimpahkan ke Puspom TNI

Strategi Wonderful Indonesia: Perkuat Konektivitas Udara Pariwisata Via Kolaborasi Rute Baru

Konektivitas udara pariwisata antara Indonesia dan Jepang kini semakin menguat melalui pertemuan bilateral tingkat tinggi di Tokyo pada akhir Maret 2026. Menteri Pariwisata Republik Indonesia (Menpar RI), Widiyanti Putri Wardhana menemui pimpinan All Nippon Airways (ANA) dalam rangka membahas pembukaan rute penerbangan baru. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI mendorong maskapai Jepang tersebut untuk mengeksplorasi jalur langsung menuju destinasi unggulan selain Jakarta, seperti wilayah Daerah

Strategi Wonderful Indonesia: Perkuat Konektivitas Udara Pariwisata Via Kolaborasi Rute Baru

Ahmad Sahroni Bocorkan Rencana Komisi III DPR dalam Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ahmad Sahroni membocorkan rencana pihaknya dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata. Sahroni menyampaikan, Komisi III DPR RI membuka ruang partisipasi luas dengan melibatkan berbagai organisasi advokat dan pemangku kepentingan. Langkah tersebut guna memastikan regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif, responsif, dan minim penolakan dalam pengimplementasiannya nanti. Ia menyatakan bahwa

Ahmad Sahroni Bocorkan Rencana Komisi III DPR dalam Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata

Protes Pelimpahan Kasus ke Puspom, Pendamping Andrie Yunus Desak Investigasi Komnas HAM

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) dari aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Andrie Yunus, yakni Afif Abdul Qoyim menyesalkan langkah Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya yang melimpahkan penanganan kasus penyerangan air keras kliennya kepada Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI). Afif Abdul Qoyim menilai keputusan tersebut sangat janggal dan menyalahi prosedur hukum yang berlaku. “Kami diinformasikan bahwa pihak Polda Metro Jaya telah melimpahkan kasus penyerangan air keras t

Protes Pelimpahan Kasus ke Puspom, Pendamping Andrie Yunus Desak Investigasi Komnas HAM