Indeks Berita

Sekjen PKB Tegaskan Penentuan Parliamentary Threshold Harus Rasional dan Jaga Suara Sah

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan belum mematok angka pasti mengenai ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2029. Akan tetapi, partai politik (parpol) Nahdlatul Ulama (NU) ini menegaskan bahwa penentuan angka tersebut harus berdasarkan penghitungan rasional agar tak menghanguskan suara sah rakyat. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) PKB, M Hasanuddin Wahid, menyampaikan bahwa orientasi utama dalam pembahasan parliamen

3 bulan lalu

RUU Pemilu Tak Kunjung Dibahas, Tepi Indonesia: Jangan Tunggu Krisis Konstitusi

Komite Pemilih (Tepi) Indonesia menyoroti stagnasi pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI). Padahal, waktu menuju Pemilu 2029 kian menyempit dan membutuhkan penataan ulang regulasi yang mendalam. Koordinator Tepi Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai bahwa durasi tiga tahun bukanlah waktu banyak untuk memperbaiki sistem yang kompleks. Jeirry Sumampow lantas sangat menyayangkan belum adanya langkah konk

3 bulan lalu

RUU Sisdiknas Wajibkan Sekolah Sediakan Psikolog dan Fasilitas BK

Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) bakal mewajibkan setiap satuan pendidikan menyediakan tenaga psikolog dan Bimbingan Konseling (BK). Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kurniasih Mufidayati, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut hadir untuk mengantisipasi kesehatan mental dan mencegah terjadinya kasus perundungan ( bullying ) yang kian marak di lingkungan sekolah. “Setiap sekolah itu harusnya punya BK, bimbingan konseling at

3 bulan lalu

PDIP Nilai Parliamentary Threshold Ideal di Angka 5,5 hingga 6 Persen

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ) yang ideal di angka 5,5-6%. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Said Abdullah menjelaskan bahwa angka tersebut berdasarkan perhitungan keterwakilan partai politik (parpol) di setiap komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Said Abdullah menyampaikan hal tersebut guna menanggapi usulan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

3 bulan lalu

Kasus Judi Online Hayam Wuruk, Polisi Temukan Indikasi Pergeseran Markas Judol dari Kamboja ke Indonesia

Terbongkarnya kasus operasi judi online mengungkap fakta baru yang mengkhawatirkan. Dari pengembangan penyelidikan, polisi menemukan indikasi adanya pergeseran markas judi online dari Kamboja ke Indonesia. National Central Bureau (NCB) Hubungan Internasional (Hubinter) Polri mengungkap basis-basis judi online dan penipuan atau scam dari Myanmar, Kamboja, hingga Laos mulai bergeser ke Indonesia. Sekretaris NCB Hubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko menegaskan pihaknya tak akan memberantas hal t

3 bulan lalu

321 WNA Pelaku Judol Digiring ke Imigrasi

Langkah tegas diambil aparat setelah penggerebekan besar praktik judi online di Jakarta Barat. Sebanyak 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat kini dipindahkan ke sejumlah fasilitas keimigrasian untuk pemeriksaan lanjutan. Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, memastikan pemindahan ini bagian dari proses pendalaman kasus sekaligus koordinasi lintas instansi. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Sebanyak 150 orang ditempatkan di Rumah Detensi

3 bulan lalu

Ratusan WNA Masuk Indonesia, Operasikan Judi Online di Hayam Wuruk, Prosedur Keamanan Imigrasi Indonesia Lampu Merah

Keamanan dan prosedur imigrasi Indonesia kembali menjadi sorotan panas hari ini. Diketahui, sejumlah 321 warga negara asing (WNA) mengoperasikan bisnis judi online tanpa terdeteksi selama 2 bulan ini. Markas bisnis mereka terletak di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, mengungkap kasus ini setelah melakukan penggerebekan di gedung perkantoran Tower Hayam Wuruk, Jakarta Barat, pada Sabtu (9/5/2026). Ke-321 WNA itu berhasil diamankan dalam penggerebeka

3 bulan lalu

Konversi LPG ke CNG Jalan Terus, Pengamat Ingatkan Risiko Besar Jika Program Ini Dipaksakan

Langkah yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menggantikan gas LPG 3 kilogram dengan Compressed Natural Gas (CNG) tampaknya akan jelan terus. Bahkan, kata Bahli, sama seperti LPG, CNG akan menapatkan subsidi dari pemerintah agar harganya terjangkau. Menurut Bahlil, kebijakan pemberian subsidi bagi CNG sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program energi nasional tetap berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan. "Arahan Bapak Presiden, b

3 bulan lalu

Royalti Musik Ribet? Inggris Sudah Satu Pintu, Indonesia Baru Mulai Belajar

Pemerintah Indonesia mulai melirik cara baru mengelola royalti musik: sederhana, satu pintu, dan minim ribet. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum turun langsung ke Inggris, Jumat (8/5/2026), untuk mengulik sistem yang selama ini dianggap lebih efisien. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, tidak menutup-nutupi arah kebijakan yang sedang disiapkan. Indonesia, kata dia, tengah merancang peta besar lewat National IP Roadmap 2026–2035, sekaligus me

3 bulan lalu

Lebih Perhatikan Subsidi Kendaraan Listrik, MBG, KMP, Ketimbang Korban Bencana Sumatera, Pemerintah Digugat ke PTUN

Para korban bencana Sumatera menggugat negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam gugatan yang dilayangkan Kamis (7/5/2026) itu para korban bencana yang didampingi Tim Advokasi Keadilan untuk Sumatera yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum, meminta kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara agar memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menetapkan status Bencana Nasional terhadap peristiwa bencana ekologis Sumatera tahun 2025. Penetapan sta

3 bulan lalu