AFU.id

Indeks Berita

Eks Direktur Vale Asal Australia Pimpin Badan Ekspor SDA, Siapa Luke Mahony?

Luke Thomas Mahony ditunjuk memimpin PT Danantara Sumberdaya Indonesia, badan baru yang disiapkan untuk mengelola tata kelola ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam. DSI akan terlibat dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis, termasuk minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengonfirmasi penunjukan Luke saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (21/5/2026) “Untuk saat ini Luke Thomas,” kata Rosan. Luk

Eks Direktur Vale Asal Australia Pimpin Badan Ekspor SDA, Siapa Luke Mahony?

Gelombang Deportasi dari Pakistan-Iran Picu Lonjakan Pengungsi di Afghanistan

Sebanyak 1.077 keluarga pengungsi Afghanistan atau sekitar 5.781 orang kembali ke negaranya pada Selasa, (19/5/2026). Dari jumlah itu, sebanyak 1.179 orang telah dipulangkan ke provinsi asal mereka, sementara sisanya masih menunggu proses penyaluran bantuan sebelum diberangkatkan. Bantuan yang diberikan meliputi uang tunai, kartu SIM, layanan kesehatan, dan bahan makanan di titik perbatasan. Gelombang pemulangan ini terjadi setelah Pakistan dan Iran meminta pengungsi Afghanistan yang tidak memil

Gelombang Deportasi dari Pakistan-Iran Picu Lonjakan Pengungsi di Afghanistan

Target Listrik Surya 100 GW Dinilai Ambisius, Industri dan SDM Belum Siap

Target Presiden Prabowo Subianto membangun pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt dalam tiga tahun dinilai ambisius dan membutuhkan kesiapan sistem yang matang. Institute for Essential Services Reform menilai target itu menunjukkan komitmen politik pemerintah dalam mempercepat transisi energi. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kesiapan industri, sumber daya manusia, jaringan listrik, dan lembaga pelaksana yang jelas. “Terkait visi pembangunan PLTS 100 GW, IESR memandang aspirasi ini

Target Listrik Surya 100 GW Dinilai Ambisius, Industri dan SDM Belum Siap

Tiga Kapal Perang Pakistan Sandar di Jakarta, Perkuat Hubungan Bilateral dengan TNI AL

Tiga kapal perang milik Angkatan Laut Pakistan atau Pakistan Navy bersandar di Jakarta dalam rangka kunjungan kehormatan kepada jajaran TNI Angkatan Laut (TNI AL) guna memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Tiga kapal perang tersebut yakni PNS Taimur, kapal selam Hangor, dan PNS Aslat. Kedatangan ketiga kapal itu berlangsung pada Selasa (19/5/2026) dan disambut langsung oleh Asisten Operasi Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) III, Boy Yopi Hamel, di Dermaga IKT eks-Presiden, Tanjung Pri

Tiga Kapal Perang Pakistan Sandar di Jakarta, Perkuat Hubungan Bilateral dengan TNI AL

Pemprov Sulawesi Selatan Bersih-Bersih ASN Pelaku Kekerasan Seksual

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan surat edaran khusus untuk memperketat upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini ditujukan untuk membangun lingkungan kerja pemerintahan yang lebih aman dan bebas dari tindak kekerasan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Sulawesi Selatan, Nursidah, mengatakan surat edaran tersebu

Pemprov Sulawesi Selatan Bersih-Bersih ASN Pelaku Kekerasan Seksual

Perdagangan Karbon RI Punya Potensi Rp1,39 Triliun, Tapi Realisasi Masih Rp93 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa dalam pipeline (antrean), terdapat potensi tambahan nilai perdagangan karbon mencapai sebesar Rp560,9 miliar sampai dengan Rp1,39 triliun. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi alias Kiky dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, (21/5/2026) mengatakan nilai tersebut hasil perhitungan dari potensi unit karbon tambahan yang dapat diperdagangkan sebesar 9,5 juta ton CO2e (karbon ekuivalen). “Kalau kita lihat, total p

Perdagangan Karbon RI Punya Potensi Rp1,39 Triliun, Tapi Realisasi Masih Rp93 Miliar

Pungli di Sekolah Berkedok Sumbangan, Siswa Diancam Tak Ujian hingga Ijazah Ditahan

Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan berbagai persoalan pendidikan, khususnya pelaksanaan SPMB 2026/2027, mencakup praktik pungutan dan pelanggaran prosedur yang masih berulang di sejumlah sekolah. Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Philipus Max Jemadu di Kupang, Kamis, (21/5/2026) mengatakan pengaduan pelayanan publik di sektor pendidikan masih didominasi persoalan berulang dan cenderung sistemik, terutama terkait praktik pu

Pungli di Sekolah Berkedok Sumbangan, Siswa Diancam Tak Ujian hingga Ijazah Ditahan

Belasan Santri Jadi Korban Pencabulan, Polisi Geledah Pondok Pesantren di Ponorogo

Polisi melakukan penggeledahan di pondok pesantren milik terduga pelaku pencabulan santri yang berlokasi di wilayah Kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur, Rabu. (20/5/2026). Penggeledahan dilakukan setelah pimpinan ponpes berinisial JY (55) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap belasan santri. Aksi bejatnya ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan baru terbongkar setelah salah satu korban berani bersuara. Kasatreskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali, menjelaskan

Belasan Santri Jadi Korban Pencabulan, Polisi Geledah Pondok Pesantren di Ponorogo

Tuding Jokowi Rusak Polri dari Dalam, Amien Rais: Ini Warisan Masalah Terberat bagi Prabowo

Mantan Ketua MPR RI Amien Rais menyebut institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah dirusak dari dalam selama era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kondisi ini dinilai menjadi warisan masalah paling berat yang harus ditanggung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Amien, di era Jokowi terjadi pembiaran yang berujung pada runtuhnya moralitas dan mentalitas penegak hukum secara internal. "Polri telah dirusak Jokowi dari dalam. Contoh paling telak adalah pembiaran atas penghancu

Tuding Jokowi Rusak Polri dari Dalam, Amien Rais: Ini Warisan Masalah Terberat bagi Prabowo

KPK Sebut Ekspansi Dapur MBG Justru Picu Keracunan Massal Akibat Minim Pengawasan

Ekspansi pembangunan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai mengabaikan pengendalian internal sehingga memicu rentetan kasus keracunan makanan. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, membenarkan bahwa pengejaran kuantitas dapur tanpa sistem pengawasan yang memadai telah menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di sejumlah wilayah. Aminudin menilai, tolak ukur keberhasilan Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini keliru karena hanya berpatok

 KPK Sebut Ekspansi Dapur MBG Justru Picu Keracunan Massal Akibat Minim Pengawasan