AFU.id

Indeks Berita

RT Jakarta Dibidik Sampai Dukuh Atas, Jalur Velodrome-Manggarai Belum Beroperasi

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro membidik perpanjangan rute LRT Jakarta dari Manggarai hingga Dukuh Atas. Namun, rencana itu muncul saat LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai belum beroperasi untuk publik. Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin mengatakan rute LRT Jakarta diarahkan menuju simpul transportasi strategis agar terhubung dengan moda lain. “Rute LRT Jakarta diarahkan menuju simpul-simpul strategis, seperti Manggarai dan Dukuh Atas agar masyarakat dapat berpindah moda transportasi

RT Jakarta Dibidik Sampai Dukuh Atas, Jalur Velodrome-Manggarai Belum Beroperasi

Remaja di Jakarta Timur Dibacok Geng Motor, Celurit Menancap di Kepala

Seorang remaja menjadi korban pembacokan yang diduga dilakukan sekelompok geng motor di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (19/5) dini hari. "Kami mendapatkan informasi pada pagi hari menjelang siang bahwa ada korban pembacokan oleh geng motor dan celuritnya masih menancap di kepala (bagian kanan)," kata Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo, AKP Lili, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, (21/5). Lili menyebut usai menyerang korban, FK, para pelaku langsung melarikan diri m

Remaja di Jakarta Timur Dibacok Geng Motor, Celurit Menancap di Kepala

Tolak Bayar Ganti Rugi Rp5,8 Miliar, Terdakwa Pembunuhan Kepala Cabang BRI Mengaku Tak Mampu

Tiga terdakwa kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) berinisial MIP menolak membayar uang ganti rugi atau restitusi sebesar Rp5,8 miliar yang diajukan keluarga korban dalam sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kamis, (21/5/2026). Dalam persidangan tersebut, penasihat hukum masing-masing terdakwa menyatakan klien mereka yang merupakan anggota TNI tidak sanggup membayar restitusi kepada ahli waris korban dengan berbagai alasan, yakni tidak memiliki

Tolak Bayar Ganti Rugi Rp5,8 Miliar, Terdakwa Pembunuhan Kepala Cabang BRI Mengaku Tak Mampu

Investasi Hilirisasi 7,8 Miliar Dolar AS, DPR Tagih Progres 9 Pabrik Mineral

Uang negara dari sektor tambang mineral dan batu bara mencapai Rp56 triliun hingga 15 Mei 2026. Namun, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar karena sembilan pabrik pengolahan mineral belum selesai dibangun. Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan penerimaan negara dari sektor tambang naik 6,21 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu disebut didorong program hilirisasi, yaitu pengolahan hasil tambang di dalam negeri agar tidak hanya dijual sebagai bahan menta

Investasi Hilirisasi 7,8 Miliar Dolar AS, DPR Tagih Progres 9 Pabrik Mineral

Kelaparan Mengintai Gaza, Warga Antre Berjam-jam Demi Semangkuk Makanan

Krisis pangan di Jalur Gaza semakin memburuk di tengah berkurangnya distribusi bantuan kemanusiaan. Ribuan warga Palestina kini harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu porsi makanan sederhana dari dapur umum yang masih beroperasi di wilayah tersebut. Salah seorang pengungsi, Khairi Harara, mengaku harus berdiri lama di bawah terik matahari demi mendapatkan semangkuk kecil sup lentil untuk keluarganya yang berjumlah sembilan orang. Menurutnya, banyak warga lain yang bahkan pulang

Kelaparan Mengintai Gaza, Warga Antre Berjam-jam Demi Semangkuk Makanan

Limbah Tambang Freeport Mau Dipakai untuk Bangunan, Kajian Risiko Lingkungan Baru Disusun

Pemerintah Kabupaten Mimika menyiapkan pemanfaatan limbah tambang atau tailing PT Freeport Indonesia sebagai komoditas bernilai ekonomi. Badan Riset dan Inovasi Daerah Mimika bersama BUMD PT Mimika Abadi Sejahtera, OPD teknis, dan tenaga ahli mulai membahas dokumen pengelolaan tailing Freeport. Sekretaris BRIDA Mimika Darius Sabon Rain mengatakan pemerintah daerah diminta menentukan lokasi penampungan material atau stockpile sebelum kajian lanjutan dilakukan. “Tenaga ahli meminta kami untuk mene

Limbah Tambang Freeport Mau Dipakai untuk Bangunan, Kajian Risiko Lingkungan Baru Disusun

Banding Nurhadi Ditolak, Eks Sekretaris MA Tetap Dipenjara 5 Tahun

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, belum berhasil keluar dari jerat hukum. Upaya banding yang diajukan kandas di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Vonis lima tahun penjara tetap berdiri. Putusan itu diumumkan Jumat, 22 Mei 2026. Majelis hakim tingkat banding memilih menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. “Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” demikian bunyi putusan yang tercantum di laman Mahkamah Agung. Sebelumnya, Pengadil

Banding Nurhadi Ditolak, Eks Sekretaris MA Tetap Dipenjara 5 Tahun

Penunjukan WNA di PT DSI, PDIP: Jangan Sampai Menjadi Preseden Buruk

Rencana penunjukan Luke Thomas Mahony, seorang warga negara asing (WNA), untuk memimpin PT Daya Anagata Sumber Daya Indonesia (DSI) memicu reaksi dari Kapoksi PDIP Komisi VI DPR RI, Mufti Anam. Ia mengungkapkan keterkejutannya atas pemilihan WNA untuk mengisi posisi strategis tersebut. "Kami jujur cukup terkejut ketika mendengar bahwa PT Daya Anagata Sumber Daya Indonesia (DSI), yang nantinya memegang peran sangat strategis dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia, justru akan dipimpi

Penunjukan WNA di PT DSI, PDIP: Jangan Sampai Menjadi Preseden Buruk

Polda Jambi Musnahkan Narkoba dari Enam Tersangka Jaringan Lintas Provinsi

Kepolisian Daerah (Polda) Jambi memusnahkan barang bukti narkotika berupa 20 kilogram sabu-sabu, 20 ribu butir pil ekstasi, dan ribuan mililiter etomidate hasil pengungkapan jaringan lintas provinsi. Pemusnahan ini berlangsung di halaman Mapolda Jambi, Kamis, (21/5/2026) dipimpin oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar, bersama Gubernur Jambi Al Haris. Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forkopimda, Kejaksaan Tinggi, TNI, BNN Provinsi Jambi, serta berbagai elemen masyarakat mulai dari t

Polda Jambi Musnahkan Narkoba dari Enam Tersangka Jaringan Lintas Provinsi

Mandeg 20 Tahun, Draft RUU Masyarakat Adat Kini Diserahkan ke Parlemen

Kementerian HAM resmi menyerahkan draf RUU Masyarakat Adat ke DPR RI sekaligus mengusulkan pembentukan Komisi Nasional Masyarakat Adat untuk menangani berbagai sengketa hukum komunitas adat. Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan, draf tersebut merupakan hasil penyusunan bersama dengan komunitas adat dan telah disampaikan kepada Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sejak dua bulan lalu. Pemerintah menargetkan regulasi ini dapat segera disahkan pada tahun ini. “Semua komunitas masyarakat adat sud

Mandeg 20 Tahun, Draft RUU Masyarakat Adat Kini Diserahkan ke Parlemen