AFU.id

Indeks Berita

Wakapolri Gandeng Arab Saudi Perkuat Pengamanan Jemaah Haji

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo berkoordinasi dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi dalam rangka memperkuat pelindungan jamaah haji Indonesia menjelang puncak musim haji 2026. Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, kedatangan Wakapolri disambut secara resmi oleh Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi, Mayjen Abdul Hamid, mewakili pimpinan PSS Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan koo

Wakapolri Gandeng Arab Saudi Perkuat Pengamanan Jemaah Haji

AMAN: Terikat Putusan MK 35, Pemerintah Tak Punya Alasan Menunda Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pemerintah tidak punya alasan untuk menunda pengesahan UU Masyarakat Adat. "Presiden dan DPR RI harus segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat”, tegas Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi, dalam keterangan pers yang diterima AFU.ID , Minggu (23/5/2026). Pemerintah, ujar dia, secara konstitusional terikat tanggung jawab oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

AMAN: Terikat Putusan MK 35, Pemerintah Tak Punya Alasan Menunda Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Prabowo Prediksi 5 Tahun Lagi Indonesia Capai Swasembada Daging

Lima tahun lagi atau 2031, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada daging. Demikian prediksi Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, yang kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat kedaulatan pangan, Sabtu (23/5/2026). Prabowo menyampaikannya ketika berpidato dalam panen raya udang dan peninjauan sortir hasil panen di wilayah Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah. Ia menyatakan, pemerintahannya telah berhasil meraih sejumlah capaian strategis dalam 19

Prabowo Prediksi 5 Tahun Lagi Indonesia Capai Swasembada Daging

Hensa: Diisi Nama-Nama Besar MES Harus Mampu Berdayakan Umat

Pengurus baru Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) kini diisi nama-nama besar di level nasional. Di kepengurusan MES saat ini ada nama seperti Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Komjen (Purn) Boy Rafli Amar. Melihat susunan pengurus baru MES ini, pengamat politik Hendri Satrio berharap, lembaga tersebut harus mampu memberdayakan umat. Dia menegaskan, adanya tokoh-tokoh besar, di jajaran pengurus MES tentu membawa angin segar bagi iklim perekonomian nasional. "Na

Hensa: Diisi Nama-Nama Besar MES Harus Mampu Berdayakan Umat

Harga TBS Sawit Anjlok Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu, Konsultan Keuangan Sarankan Pemerintah Siapkan Mitigasi

Kebijakan ekspor komoditas strategis satu pintu, termasuk crude palm oil (CPO) mulai berdampak ke petani. Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana mengatakan, kebijakan itu dinilai sangat sensitif bagi pasar. Reaksi pasar telah terlihat pada harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani, yang menurun sekitar Rp800 sampai Rp1.000 per kilogram. Karena itu, dia menyarankan pemerintah untuk menyiapkan mitigasi dampak kebijakan tata kelola ekspor baru terhadap petani. "Kebijakan ekspor sat

Harga TBS Sawit Anjlok Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu, Konsultan Keuangan Sarankan Pemerintah Siapkan Mitigasi

Presiden Prabowo Sebut Pembangunan Sektor Produktif Jadi ‘Protein’ untuk Masyarakat

Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus mengebut pembangunan berbagai proyek produktif di berbagai daerah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat perekonomian nasional. Presiden RI, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa pembangunan sektor produktif menjadi ‘protein’ untuk masyarakat dan berorientasi ekspor guna meningkatkan devisa negara. Prabowo menyampaikan hal tersebut ketika mengikuti panen raya udang dan meninjau kegiatan sorti

Presiden Prabowo Sebut Pembangunan Sektor Produktif Jadi ‘Protein’ untuk Masyarakat

Pemahaman Jurnalis Indonesia Soal Perubahan Iklim tak Mendalam, Jarang Mengutip Sumber Ilmuwan

Jurnalis di Indonesia cenderung bergantung pada sumber-sumber dari pemerintah (45%) dan dunia usaha (40%) dalam memberitakan isu perubahan iklim. Hal itu terungkap dari analisa terhadap pemberitaan media-media di Indonesia selama ini. Hanya 5 persen media yang mengutip sumber dari ilmuwan. Kajian yang merupakan bagian dari program “Supporting Climate Reporting in Indonesian Newsroom” yang dilaksanakan Monash Climate Communication Hub (MCCH), Australia-Indonesia Centre (AIC), dan Universitas Hasa

Pemahaman Jurnalis Indonesia Soal Perubahan Iklim tak Mendalam, Jarang Mengutip Sumber Ilmuwan

Revisi Peraturan OJK 51/2017: TuK Indonesia, Laporan Keuangan Berkelanjutan Jangan Jadi Alat Greenwashing

Transformasi untuk Keadilan INDONESIA (TuK INDONESIA) menilai, revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/2017 merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Apalagi saat ini risiko krisis iklim, konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta maraknya praktik greenwashing di sektor jasa keuangan cukup meningkat. Peraturan OJK No. 51/2017 sendiri mengatur tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK

Revisi Peraturan OJK 51/2017: TuK Indonesia, Laporan Keuangan Berkelanjutan Jangan Jadi Alat Greenwashing

Produksi BUBK Kebumen Tembus Rp134,4 M per Tahun, Udang Indonesia Jadi Mesin Devisa Berkelanjutan

Nilai produksi Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah menembus Rp134,4 miliar per tahun. Data tersebut membuat Pemerintah Republik Indonesia (RI) memandang udang sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Selain berkontribusi terhadap ketahanan pangan, udang Indonesia mempunyai potensi besar dalam meningkatkan daya saing ekspor perikanan di pasar global. Presiden RI, Prabowo Subianto, lantas menyatakan bahwa Indonesia berpeluang besar untuk menjadi produsen udang nomo

Produksi BUBK Kebumen Tembus Rp134,4 M per Tahun, Udang Indonesia Jadi Mesin Devisa Berkelanjutan

Menilik Strategi Maritim Indonesia Kendalikan Jalur Logistik Laut Dunia

Laut menjadi panggung bagi setiap negara untuk saling berebut pengaruh di tengah geopolitik global yang kian memanas. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menduduki titik vital yang menentukan arah stabilitas dan arus perdagangan global. Melansir website Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) pada Sabtu (23/5/2026), pemerintah telah menyusun strategi maritim untuk mengendalikan jalur logistik laut dunia. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Day

Menilik Strategi Maritim Indonesia Kendalikan Jalur Logistik Laut Dunia