AFU.id

Indeks Berita

Rupiah dan IHSG Anjlok, Purbaya Salahkan Rumor dan Sentimen Pasar

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan Rupiah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir lebih dipengaruhi sentimen negatif dan rumor pasar, bukan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Purbaya mengatakan pelemahan itu terjadi secara tiba-tiba dalam satu hingga dua hari terakhir. Menurutnya, pasar tertekan oleh berbagai isu yang beredar. "Karena ada isu macam-macam, ada rumor macam-macam di pasar," kata Purbaya kepada wartawan di Kompl

Rupiah dan IHSG Anjlok, Purbaya Salahkan Rumor dan Sentimen Pasar

Prabowo Janji Penuhi Semua Anggaran Pemberantasan Korupsi: Berapapun Saya Penuhi

Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung memperkuat kerja pengawasan dan penegakan hukum. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat rapat konsolidasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026). Dalam forum tersebut, Prabowo secara langsung memanggil Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua KPK Setyo Budiyanto, dan Jaksa Agu

Prabowo Janji Penuhi Semua Anggaran Pemberantasan Korupsi: Berapapun Saya Penuhi

6 Ribu Pekerja Tembakau Tolak Kebijakan Kemasan Rokok Harus Polos, Nasib Petani Jadi Taruhan

Sekitar 6.000 pekerja sektor pertembakauan menolak rancangan aturan standardisasi atau penyeragaman kemasan rokok yang tengah dibahas Kementerian Kesehatan. Penolakan itu disampaikan melalui kanal masukan publik setelah konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan. Aturan itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Ketua Pimpinan Daerah DIY Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja S

6 Ribu Pekerja Tembakau Tolak Kebijakan Kemasan Rokok Harus Polos, Nasib Petani Jadi Taruhan

Kasus Korupsi BGN Bergulir, Menkeu Purbaya Perketat Anggaran MBG

Menteri Keuangan (Menkeu) memastikan pemerintah tetap melanjutkan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini tetap dijalankan meski eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ditahan oleh Kejaksaan Agung. Menkeu menyebut fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan penggunaan anggaran MBG lebih efisien. Ia menegaskan dirinya tidak terlibat dalam urusan internal BGN. “Kami nggak ikut campur. Yang jelas angkanya sekarang kan (sekitar) Rp260 triliun, akan

Kasus Korupsi BGN Bergulir, Menkeu Purbaya Perketat Anggaran MBG

Misteri Kematian Pemuda Jepara, Ada Temuan Kekerasan tapi DNA Orang Lain Nihil di TKP

Kematian pemuda berinisial ARS, 24 tahun, di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Jepara, belum terjawab meski polisi telah melibatkan ahli psikologi dan forensik. Polres Jepara menyatakan belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kematian korban. Korban ditemukan meninggal di area persawahan dekat rumahnya pada 30 November 2025. Hingga kini, penyidik masih mendalami apakah ada pihak lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Wakapolres Jepara Kompol Faris Budiman mengatakan ahli psikologi dan forens

Misteri Kematian Pemuda Jepara, Ada Temuan Kekerasan tapi DNA Orang Lain Nihil di TKP

Kebijakan MBG Dinilai Cacat Sejak Awal, Ganti Formasi Petinggi BGN Tak Selesaikan Masalah

Langkah Presiden Prabowo Subianto merombak total jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (2/6/2026) malam dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengungkapkan langkah cepat Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar pusaran kasus korupsi tidak langsung mengarah dan mengotori citra program MBG. Persoalan yang di

Kebijakan MBG Dinilai Cacat Sejak Awal, Ganti Formasi Petinggi BGN Tak Selesaikan Masalah

Pemerintah Segera Sahkan RUU Sektor Keuangan, Upaya Cegah Rupiah dan IHSG Anjlok?

Pemerintah dan DPR menyetujui draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada pembahasan tingkat pertama. Revisi ini ditujukan untuk memperkuat sistem keuangan nasional dan menjaga kepercayaan pasar. “Sudah ditemukan titik temu, sehingga UU P2SK-nya bisa diselesaikan besok, mudah-mudahan,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu, (3/6/2026). Pemerintah menyatakan menerima hasil pembahasan RUU di tingk

Pemerintah Segera Sahkan RUU Sektor Keuangan, Upaya Cegah Rupiah dan IHSG Anjlok?

Permukiman Padat di Tanah Tinggi Dilalap Si Jago Merah, 30 Rumah Hangus Terbakar

Kebakaran menghanguskan sekitar 30 rumah di permukiman padat Jalan Tanah Tinggi IV, RT 009/RW 007, Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis, (4/6/2026) dini hari. Penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat Syarifudin mengatakan objek yang terbakar berupa bangunan perumahan warga. Area terdampak diperkirakan mencapai 250 meter persegi. “Objek yang terbakar berupa 30 bangunan perumahan,” kata Syarifudin di

Permukiman Padat di Tanah Tinggi Dilalap Si Jago Merah, 30 Rumah Hangus Terbakar

Kasus Pembunuhan Kacab BRI, Hakim Sebut Perbuatan Anggota TNI Sangat Hina

Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis 13 tahun terhadap terdakwa satu, Serka Mochamad Nasir dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang (kacab) Bank Rakyat Indonesia berinisial MIP (37). "Bahwa perbuatan para terdakwa sudah sedemikian berat dan kejinya, maka kondisi psikologis sosial kemasyarakatan secara umum dan secara khusus kondisi psikologis keluarga korban harus segera dipulihkan dengan menjatuhkan pemidanaan terhadap para terdakwa setimpal dengan perbuat

Kasus Pembunuhan Kacab BRI, Hakim Sebut Perbuatan Anggota TNI Sangat Hina

ETLE Salah Kirim Tilang, Pemilik Kendaraan Bekas Diberi Waktu Setahun Balik Nama

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberi kelonggaran satu tahun bagi pemilik kendaraan yang belum balik nama untuk membayar pajak tanpa KTP asli pemilik lama. Kebijakan itu dibuat agar data kendaraan bisa disesuaikan dengan pemilik sebenarnya. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan banyak kendaraan masih tercatat atas nama pemilik lama. Kondisi itu membuat surat konfirmasi tilang elektronik atau ETLE kerap tidak sampai kepada pelanggar sebenarnya. “Kendaraan yang terek

ETLE Salah Kirim Tilang, Pemilik Kendaraan Bekas Diberi Waktu Setahun Balik Nama