AFU.id

Indeks Berita

Anggaran Riset Nasional Naik Rp4 Triliun, DPR Sebut Idealnya Rp7-8 Triliun

Tambahan anggaran riset nasional sebesar Rp4 triliun pada 2026 dinilai belum ideal. DPR menyebut kebutuhan anggaran riset seharusnya berada di kisaran Rp7 triliun hingga Rp8 triliun agar mampu menjawab kebutuhan banyak sektor. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan riset nasional tidak bisa dibiayai secara terbatas karena mencakup banyak bidang strategis. Karena itu, tambahan anggaran harus disertai perencanaan yang tepat dan hasil yang dapat diterapkan. “Kalau perhitungan ka

Anggaran Riset Nasional Naik Rp4 Triliun, DPR Sebut Idealnya Rp7-8 Triliun

Usai Regulasi BUMN Berubah, BPK Ingatkan Tata Kelola dan Data Bansos Harus Diperkuat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025. Meski demikian, BPK mencatat dua pekerjaan rumah pemerintah: penguatan akuntabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pascaperubahan undang-undang serta peningkatan ketepatan data penerima subsidi dan program kesejahteraan. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan perubahan regulasi BUMN melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 membawa kon

Usai Regulasi BUMN Berubah, BPK Ingatkan Tata Kelola dan Data Bansos Harus Diperkuat

DPR Setujui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery, Timnas Indonesia Tambah Amunisi Baru

Rapat paripurna DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua pesepak bola keturunan, Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi X dan Komisi XIII lebih dulu menyepakati permohonan yang diajukan pemerintah. Persetujuan itu ditetapkan dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/6/2026). “Kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini. Apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama

DPR Setujui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery, Timnas Indonesia Tambah Amunisi Baru

Tujuh Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026–2030 Resmi Disetujui DPR

Tujuh nama anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026–2030 resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Persetujuan itu diambil setelah Komisi I DPR RI melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) terhadap para calon. Ketujuh anggota KIP yang ditetapkan adalah Handoko Agung Saputro, Hafidhah Arman Fauzi, Dery Hendryan, Edi Purwanto, Joemarthine, Chandra Rini, dan Purwand

Tujuh Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026–2030 Resmi Disetujui DPR

Proses Penangkapan Dipersoalkan, Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan Kasus Korupsi MBG

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gugatan yang didaftarkan pada 26 Juni 2026 itu mempersoalkan pelanggaran prosedur dalam proses penangkapan. Kuasa hukum Lodewyk, OC Kaligis, menyebut penangkapan kliennya dilakukan tanpa disertai surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Ia juga menyoroti adanya ketidaksesuaian urutan hukum, kare

Proses Penangkapan Dipersoalkan, Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan Kasus Korupsi MBG

Hakim Tolak Dalil Nadiem Soal Pengadaan Chromeboook jadi Darurat saat Pandemi Covid-19

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat (Jakpus) menolak dalil pembelaan terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang menyebut pengadaan laptop Chromebook 2020-2022 merupakan langkah darurat akibat desakan guru-guru di seluruh Indonesia saat pandemi Covid-19. Pertimbangan ini disampaikan dalam sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026). Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai kondisi pandemi memang merupakan keadaan darurat, namun hal itu tidak

Hakim Tolak Dalil Nadiem Soal Pengadaan Chromeboook jadi Darurat saat Pandemi Covid-19

Taruna Akmil Membina Sekolah Rakyat, Pembinaan Karakter atau Militerisasi Pendidikan Anak?

Rencana 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) untuk menjadi pembina di Sekolah Rakyat membuka perdebatan soal batas pembinaan karakter dan militerisasi ruang pendidikan anak. Pemerintah menyebut taruna Akmil akan membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan berasrama, membangun kemandirian, dan membiasakan kedisiplinan. Namun, kelompok masyarakat sipil menilai ruang pendidikan anak seharusnya bebas dari pendekatan militer. Kementerian Sosial dan TNI akan menugaskan sekitar 1.000 taruna Akmil tingk

Taruna Akmil Membina Sekolah Rakyat, Pembinaan Karakter atau Militerisasi Pendidikan Anak?

MK Kabulkan Uji Materi UU PPSK, Dana Pensiun Sukarela Bisa Dicairkan Sekaligus

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dapat dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) atau berkala sesuai pilihan peserta atau ahli waris. Putusan tersebut mengakhiri ketentuan yang selama ini mewajibkan pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara bulanan. Putusan dibacakan dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Senin (29/6/2026), dengan mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor

MK Kabulkan Uji Materi UU PPSK, Dana Pensiun Sukarela Bisa Dicairkan Sekaligus

Belanda Kena Comeback Menyakitkan, Maroko Rebut Tiket 16 Besar Piala Dunia 2026

Maroko mematahkan harapan Belanda lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 lewat comeback dramatis. Setelah menyamakan kedudukan pada injury time babak kedua, Singa Atlas menuntaskan kemenangan 3-2 melalui adu penalti usai bermain imbang 1-1 selama 120 menit di Stadion BBVA, Monterrey, Meksiko, Selasa (30/6/2026). Sejak awal pertandingan, kedua tim langsung bermain dengan intensitas tinggi. Belanda mencoba mengendalikan permainan melalui duet Ryan Gravenberch dan Frenkie de Jong, sedangkan Marok

Belanda Kena Comeback Menyakitkan, Maroko Rebut Tiket 16 Besar Piala Dunia 2026

KPK Periksa Japto, Dalami Aset dan Dugaan Pencucian Uang Kasus Rita Widyasari

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Penyidik mendalami kepemilikan aset dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Japto dilakukan untuk menelusuri aset yang diduga terkait penerimaan gratifikasi oleh ters

KPK Periksa Japto, Dalami Aset dan Dugaan Pencucian Uang Kasus Rita Widyasari