AFU.id

Indeks Berita

Sistem Seleksi Polri Dinilai Rugikan Daerah 3T, Mercy Barends Desak Reformasi Inklusif

Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, mengkritik keras sistem rekrutmen Polri yang dinilai masih merugikan calon peserta dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketimpangan akses pendidikan dan faktor geografis dianggap menjadi penghambat utama bagi anak bangsa di wilayah pelosok untuk mendapatkan keadilan dalam seleksi. Dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis 2 April 2026, Mercy menyatakan bahwa sistem rekrutmen saat ini berpotensi menci

Sistem Seleksi Polri Dinilai Rugikan Daerah 3T, Mercy Barends Desak Reformasi Inklusif

BYD Atto 2 SUV Listrik Kompak yang Layak Ditunggu

Kehadiran mobil listrik di segmen SUV kompak semakin panas di awal 2026. Salah satu pemain baru yang langsung mencuri perhatian adalah BYD Atto 2, yang juga dikenal dengan nama BYD Yuan Up. Model ini digadang-gadang menjadi penantang serius di kelas SUV listrik terjangkau, bahkan membuat rival seperti Jaecoo J5 harus mulai bersiap. Diluncurkan secara global termasuk di pasar Asia seperti Singapura, BYD Atto 2 hadir sebagai SUV listrik subkompak (segmen B) yang dirancang khusus untuk kebutuhan mo

BYD Atto 2 SUV Listrik Kompak yang Layak Ditunggu

Gempa 7,6 Magnitudo di Malut, Tim SAR Bergerak Usai Peringatan Tsunami

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, pengakhiran peringatan dini tsunami menjadi acuan bagi tim SAR gabungan untuk mulai bergerak masuk wilayah terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,6 di Maluku Utara (Malut)-Sulawesi Utara (Sulut), hari ini. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/4/2026), mengatakan peringatan dini tsunami diakhiri pukul 09.56 WIB setelah melalui serangkaian pemantauan. "Setelah pengakhiran peringatan dini, tim SAR,

Gempa 7,6 Magnitudo di Malut, Tim SAR Bergerak Usai Peringatan Tsunami

Baleg DPR Usul Pembentukan Badan Supervisi Harian untuk Kawal RUU Satu Data Indonesia

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, mengusulkan pembentukan badan supervisi independen yang bekerja secara harian (daily basis) untuk mengawal pengelolaan data nasional. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan integrasi data dalam RUU Satu Data Indonesia (SDI) murni digunakan untuk pembangunan dan tidak dipolitisasi. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Kamis 2 April 2026, Martin menegaskan bahwa data nasional merupakan

Baleg DPR Usul Pembentukan Badan Supervisi Harian untuk Kawal RUU Satu Data Indonesia

Bukan Sekadar Data, Ini Soal Nasib Negara: Rieke–Akbar Bongkar Akar Masalah yang Tak Viral tapi Vital

Percakapan di Akbar Faizal Uncensored bersama Rieke Diah Pitaloka berjalan tenang, tapi isinya seperti alarm panjang tentang satu hal yang sering diremehkan: data. Di tengah obrolan, Akbar Faizal sengaja membiarkan Rieke menjelaskan panjang lebar. Bukan tanpa alasan. Ia ingin menunjukkan kepada publik bahwa para pendiri bangsa dulu sudah berpikir jauh melampaui zamannya—sementara hari ini, negara justru tersandung pada hal paling mendasar. “Kadang kalau baca arsip itu, kita malah malu,” kata Rie

Bukan Sekadar Data, Ini Soal Nasib Negara: Rieke–Akbar Bongkar Akar Masalah yang Tak Viral tapi Vital

Data Kita Dijual, Negara Diam? Rieke Diah Pitaloka Bongkar ‘Bisnis Sunyi’ yang Menjerat Rakyat

Keresahan itu datang dari hal yang tampak sepele: pesan singkat. Notifikasi yang masuk hampir tiap hari—dari pinjaman online, asuransi, hingga pembiayaan kendaraan—menyapa dengan nama lengkap, seolah mengenal begitu dekat. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lebih dalam: data yang bocor, dan negara yang dipertanyakan. Dalam perbincangan di podcast Akbar Faizal Uncensored, Rieke Diah Pitaloka menyingkap wajah lain dari krisis data di Indonesia. Ia tidak memulai dari teori, melainkan dari realitas

Data Kita Dijual, Negara Diam? Rieke Diah Pitaloka Bongkar ‘Bisnis Sunyi’ yang Menjerat Rakyat

Data Kacau, Uang Rakyat Bocor Tanpa Jejak

Dalam percakapan yang mengalir tajam di podcast Akbar Faizal Uncensored, Rieke Diah Pitaloka melontarkan kegelisahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Bukan sekadar soal kebijakan, melainkan fondasi negara yang menurutnya retak dari dalam: data. Di hadapan Akbar Faizal, Rieke mempertanyakan sesuatu yang terdengar sederhana, tapi mengguncang: mengapa sistem data di Indonesia tak kunjung diperbaiki sejak era reformasi? “Harusnya ini sudah selesai,” ujar Rieke, pelan tapi tegas. Namun realitas berk

Data Kacau, Uang Rakyat Bocor Tanpa Jejak

Rieke Diah Pitaloka Bongkar Skandal NIK Ganda dan Bansos Fiktif di AFU

Di tengah hiruk pikuk isu global, sebuah percakapan di podcast Akbar Faizal Uncensored justru menohok ke dalam: negara ini bocor—bukan dari senjata, tapi dari data. Dalam dialog bersama Akbar Faizal, anggota DPR Rieke Diah Pitaloka membuka kembali luka lama yang belum sembuh: amburadulnya sistem data nasional. Ia mengingat masa ketika duduk di Komisi II DPR, saat proyek e-KTP digadang sebagai solusi tunggal identitas warga. “IKTP itu konsepnya hebat. Satu orang, satu data. Tapi kenyataannya, sat

Rieke Diah Pitaloka Bongkar Skandal NIK Ganda dan Bansos Fiktif di AFU

Data Bocor, Negara Bocor: Rieke Diah Pitaloka Bongkar Rapuhnya ‘Satu Data Indonesia’

Podcast Akbar Faizal Uncensored kembali menampar ruang publik—kali ini lewat isu yang jarang jadi bahan obrolan warung kopi, tapi diam-diam menentukan nasib bangsa: data. Dipandu Akbar Faizal, forum ini sejak awal memang tak berniat menyenangkan telinga. “Mungkin tidak enak didengar, tapi kita butuh,” katanya, membuka diskusi yang terasa seperti membuka luka lama: kebocoran data yang tak pernah benar-benar sembuh. Angka-angka yang dipaparkan bukan sekadar statistik. Dari kebocoran data Facebook

Data Bocor, Negara Bocor: Rieke Diah Pitaloka Bongkar Rapuhnya ‘Satu Data Indonesia’

Usai Divonis 5 Tahun Penjara, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Singgung Soal Azab

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menyinggung perihal datangnya balasan hukuman usai dirinya divonis lima tahun penjara atas kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang pada Rabu, 1 April 2026. "Ya nanti kita aja, lihat aja ya, siapa azabnya yang kena siapa," ujar Nurhadi usai menjalani persidangan pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu 1 April 2026. Menyikapi putusan majelis hakim tersebut, tim kuasa hukum terdakwa secara tegas menyatakan

Usai Divonis 5 Tahun Penjara, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Singgung Soal Azab