AFU.id

Indeks Berita

Tak Ada Fusi di Antara Gerindra dan NasDem, Willy Aditya: Jangan Samakan Blok Politik dengan Fusi Partai

Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa tidak pernah ada pembicaraan terkait fusi atau penyatuan Partai Gerindra dengan Partai NasDem, seperti isu yang mencuat. Dia pun mengaku bingung terhadap isu yang berkembang tersebut, dan mempertanyakan sumber informasinya. "Kita juga apa namanya, begitu dengar juga kita bingung sebenarnya dari mana," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa. Dasco mengatakan, NasDem sudah membantah terkait i

Tak Ada Fusi di Antara Gerindra dan NasDem, Willy Aditya: Jangan Samakan Blok Politik dengan Fusi Partai

Dasco Tidak Ingin Buru-buru Bahas RUU Pemilu, Cita-citakan UU Ideal atau Konsolidasi Parpol Belum Rampung?

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin buru-buru membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Sebab, dia menginginkan agar Undang-Undang Pemilu yang nantinya dihasilkan bisa benar-benar baik. Pimpinan DPR RI, kata dia, kini tengah meminta para partai politik untuk melakukan simulasi sistem pemilu untuk menunjang pembahasan RUU tersebut. "Kita lagi minta partai-partai politik melakukan simu

Pasca Insiden Maut di Maltra, Golkar Gerak Cepat Tunjuk Plt dan Gelar Musda

Iklim politik di Kabupaten Maluku Tenggara (Maltra), Provinsi Maluku, mendadak mencekam menyusul insiden pembunuhan keji terhadap Dr Agrapinus Rumatora. Sebagai informasi, Dr Agrapinus Rumatora alias Nus Kei merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Maltra. Nus Kei juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maltra Periode 2024-2029. Ia mengembuskan napas terakhir usai ditikam oleh orang tak dikenal (OTK) di Bandara Ka

Pasca Insiden Maut di Maltra, Golkar Gerak Cepat Tunjuk Plt dan Gelar Musda

Menanti Sepak 'Keadilan' Tiga Hakim Militer Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah menetapkan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. "Sudah, sudah ada penetapan majelis hakimnya untuk sidang nanti," kata Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta Endah Wulandari saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Endah memastikan, proses hukum kasus terkait Andrie Yunus ini akan terus berlanjut. Berkas perkara

Menanti Sepak 'Keadilan' Tiga Hakim Militer Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Tuduhan Monopoli Pengadaan Chromebook Runtuh, Presiden Google Asia Pasifik Akui Kalah Saing

Tudingan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kesepakatan rahasia pengadaan Chromebook dan investasi GoTo (PT AKAB) patah di ruang sidang. Presiden Google Asia Pasifik, Scott Beaumont, bersaksi bahwa pihaknya justru merasa pesimistis tatkala menawarkan produknya kepada Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudrisetk RI) era Nadiem Makarim. “Sebenarnya tidak ada, jadi pada saat itu, kita sebetulnya dalam pertemuan pesimistis,” ungkapnya dalam persidangan, pada Seni

Tuduhan Monopoli Pengadaan Chromebook Runtuh, Presiden Google Asia Pasifik Akui Kalah Saing

Sinkronisasi Astacita ke Daerah, Antara Keselarasan Visi dan Kemandirian Anggaran DPRD

Langkah Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia memunculkan sinyal kuat adanya upaya sentralisasi kebijakan hingga ke tingkat daerah. Melalui dalih penyelarasan visi ‘Astacita’, pemerintah pusat secara tersirat menekan pimpinan legislatif daerah sebagai pemegang otoritas anggaran. Yang mana, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersusun untuk memuluskan program-program prioritas nasional, tak terkec

Sinkronisasi Astacita ke Daerah, Antara Keselarasan Visi dan Kemandirian Anggaran DPRD

‘Filosofi 2 Sayap’ di Hari Kartini 2026, Bangsa Tak Bisa Terbang Tinggi Jika Salah Satunya Dilumpuhkan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani menyampaikan ‘filosofi dua sayap’ dalam peringatan Hari Kartini 2026, Selasa, (21/4/2026). Puan Maharani menegaskan, keterlibatan perempuan dalam pembangunan nasional bukan sekadar kebijakan afirmatif atau formalitas politik. Akan tetapi, sumbangsih kaum hawa merupakan sebuah kebutuhan sangat mendesak untuk memperkuat daya saing bangsa. Ia mengkritisi pandangan yang masih mereduksi peran perempuan hanya pada ranah domestik.

‘Filosofi 2 Sayap’ di Hari Kartini 2026, Bangsa Tak Bisa Terbang Tinggi Jika Salah Satunya Dilumpuhkan

Mayat Pria Ditemukan di Aliran Sungai Ciliwung Jagakarsa, Proses Identifikasi Sedang Berlangsung

Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas (Mr. X) ditemukan hanyut di aliran Kali Ciliwung, tepatnya di Gang H. Sonyon, RT 03/02, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin pagi. “Petugas UPK Badan Air melihat adanya mayat yang hanyut di aliran Kali Ciliwung, kemudian dilakukan penyisiran menggunakan perahu hingga akhirnya ditemukan di wilayah Lenteng Agung,” kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi di Jakarta, Senin. Nurma mengatakan, penemuan mayat tersebut pertama

Mayat Pria Ditemukan di Aliran Sungai Ciliwung Jagakarsa, Proses Identifikasi Sedang Berlangsung

Semangat Musiman, Pemkab Tulungagung: Berkali-Kali Dicambuk KPK, Ini Momentum Pembenahan

Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tulungagung, meskipun pada sisi lain memberikan efek trauma bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu. "Sejak era reformasi, Kabupaten Tulungagung sudah beberapa kali mendapatkan cambukan dari KPK. Ini harus menjadi pembelajaran bagi kami," kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin di Tulungagung

Semangat Musiman, Pemkab Tulungagung: Berkali-Kali Dicambuk KPK, Ini Momentum Pembenahan

2 Apartemen Mewah Milik Terpidana Korupsi Dihibahkan untuk Fasilitas Lemhanas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menghibahkan dua unit apartemen rampasan negara senilai Rp3,52 miliar kepada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Proses serah terima berlangsung di Gedung Astagatra Lemhannas, Jakarta, pada Senin, (20/4/2026). Penyerahan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan hibah sebagai langkah optimalisasi pemulihan aset ( asset recovery ). Kedua properti mewah tersebut berasal dari perkara tindak pidana korupsi y

2 Apartemen Mewah Milik Terpidana Korupsi Dihibahkan untuk Fasilitas Lemhanas