Indeks Berita

Perang Argumentasi PKB dan PKS Terkait Wacana Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin membatasi masa jabatan ketua umum partai politik (ketum parpol) memicu perdebatan sengit. Sebagai informasi, lembaga antirasuah Indonesia menyarankan agar pemimpin parpol hanya tak boleh melebihi dua periode. Hal tersebut membuat dua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terlibat perang argumentasi, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Rekomendasi yang muncul dari kajian Direktorat Mon

3 bulan lalu

Jaminan Sosial Masih Didominasi Pekerja Formal, Sektor Informal Belum Terjangkau

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perluasan jaminan sosial harus mampu menjangkau pekerja sektor informal, termasuk pekerja rumah tangga, pengemudi ojek daring, kurir, serta pekerja perikanan dan perkebunan. Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, (24/4/26) mengatakan bahwa perlindungan sosial merupakan hak setiap pekerja dan harus dapat diakses tanpa terkecuali. “Semangat utama kita adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

3 bulan lalu

Trump Ancam Tarif Impor ke Inggris Jika Pajak Digital untuk Perusahaan AS Tak Dicabut

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif impor tinggi terhadap Inggris jika pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer tidak mencabut pajak layanan digital. Trump mengatakan kebijakan pajak tersebut dinilai menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi asal Amerika Serikat secara tidak adil. “Kami tidak menyukai ketika mereka menargetkan perusahaan Amerika… Jika pajak itu tidak dicabut, kami kemungkinan akan mengenakan tarif besar terhadap Inggris,” ujar Trump kepada wa

3 bulan lalu

16 Rekomendasi KPK untuk Parpol, Ingin Putus Mata Rantai Korupsi Tapi Dituding DPR Lampaui Wewenang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan 16 poin rekomendasi untuk perbaikan tata kelola partai politik (parpol) di Indonesia. Tujuan utamanya memutus mata rantai korupsi, tapi justru menuai tudingan melampaui wewenang menurut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Praktik politik berbiaya tinggi yang mewajibkan pembayaran mahar miliaran rupiah terbukti merusak sistem kaderisasi parpol. Bahkan, telah mengubah kepala daerah terpilih menjadi sekadar boneka bagi para pemodal poli

3 bulan lalu

Begal Celurit Hadang Pengendara di Gunung Sahari, Motor dan Ponsel Dirampas

Polres Metro Jakarta Pusat menangkap empat pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal bersenjata tajam jenis celurit yang beraksi di kawasan Gunung Sahari. "Pelaku menghentikan korban di jalan, kemudian mengancam dengan senjata tajam dan merampas sepeda motor serta handphone (telepon genggam) milik korban," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung di Jakarta, Jumat, (24/4/26) Menurut dia, pembegalan itu terjadi di bawah JPO Halte Jembatan Merah, Jalan Gunung Sahari, S

3 bulan lalu

Hendak Dikirim ke Malaysia, 51 Calon PMI Digagalkan di Penampungan Ilegal

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta menggagalkan keberangkatan 51 calon pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang hendak diberangkatkan ke Malaysia dari kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala BP3MI DKI Jakarta, Kombes Pol. Dr. Arman Muis, mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan adanya lokasi penampungan calon pekerja migran non-prosedural, menurut keterangan pers Kementerian Pelindungan Pekerja Migran

3 bulan lalu

Lawan Petugas Saat Ditilang, WNA Italia Diproses Deportasi

Kepolisian Resor Kota Denpasar merekomendasikan deportasi terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Italia berinisial GI yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas dan dinilai mengganggu ketertiban umum. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (23/4/26) sekitar pukul 11.00 WITA di simpang empat Jalan Gunung Agung-Jalan Mahendradatta, Denpasar. Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo David Simatupang di Denpasar, Jumat mengatakan penindakan dilakukan menyusul beredarnya video kejadian terse

3 bulan lalu

Elite Parpol ‘Tidur’, Revisi UU Pemilu Tersandera Ego dan Kepentingan Jangka Pendek

Menggantungnya nasib revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi bukti nyata lambannya gerak elite partai politik (parpol) dalam membenahi sistem demokrasi. Di tengah desakan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), agar parpol segera membenahi institusi dan kaderisasinya, regulasi makro yang mengatur hajat hidup politik bangsa justru mandek tanpa kejelasan. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (D

3 bulan lalu

Aliran Uang ke Pejabat Kemenag Diselidiki, Khalid Basalamah Mengaku Korban dan Tak Tahu

Pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengaku tidak mengetahui adanya aliran uang kasus dugaan korupsi kuota haji kepada pejabat Kementerian Agama (Kemenag). "Saya enggak tahu," ujar Khalid setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus kuota haji di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (23/4/26) Selain itu, Khalid mengatakan bahwa dia tidak menerima keuntungan dari kasus kuota haji tersebu

3 bulan lalu

Antara Idealisme dan Pragmatisme, Pemerintah-Parpol ‘Adu Argumen’ Soal Usulan Kaderisasi Capres

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) wajib berasal dari hasil kaderisasi partai politik (parpol) memicu diskusi mendalam terkait masa depan rekrutmen politik nasional. Kendati usulan tersebut bertujuan memperkuat integritas kepemimpinan, respons parpol dan pemerintah menunjukkan adanya benturan antara idealisme organisasi dengan realitas lapangan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya (Golkar), Muhammad Sarmuji, m

3 bulan lalu