AFU.id

Indeks Berita

Kasus Korupsi Bupati Pekalongan Melebar, Wakil Ketua DPRD Dipanggil KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ruben R. Prabu Faza sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. “Pemeriksaan bertempat di Polres Pekalongan Kota, Jawa Tengah, atas nama RPF selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin, (20/4/26). Selain itu, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain, yakni DSS yang terafiliasi dengan perus

Kasus Korupsi Bupati Pekalongan Melebar, Wakil Ketua DPRD Dipanggil KPK

Spirit Hari Kartini, Khofifah Indar Parawansa, dan Tingginya Angka Kematian Ibu di Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) pada peringatan Hari Kartini 2026 melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan layanan kesehatan ibu. “Spirit perjuangan Kartini harus kita wujudkan melalui langkah konkret, salah satunya dengan memastikan kesehatan ibu sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia yang unggul,” ujar Khofifah di Surabaya, Selasa. Ajakan ini selaras dengan tema Har

Spirit Hari Kartini, Khofifah Indar Parawansa, dan Tingginya Angka Kematian Ibu di Jawa Timur

Rusia Gelisah Langkah Inggris dan Prancis Perkuat Senjata Nuklir

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Viktorovich Grushko menilai bahwa penguatan potensi nuklir yang dilakukan Inggris dan Prancis dapat memicu perlombaan senjata dan bertentangan dengan tujuan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Dalam wawancara dengan RIA Novosti, diplomat tersebut mengatakan pendekatan doktrinal baru Prancis dalam banyak hal menyerupai konsep "pencegah nuklir yang diperluas" milik Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. Menurut Grushko, hal itu menunjukkan bahwa ked

Rusia Gelisah Langkah Inggris dan Prancis Perkuat Senjata Nuklir

Gaspol Pembangunan IKN di Tengah Krisis, Ketua MPR: Kompleks Gedung Legislatif Selesai dalam Dua Tahun

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, harus terus berlanjut karena proses pembangunannya sejauh ini sudah sangat bagus. Muzani menyampaikan hal itu ketika mengunjungi Ibu Kota Negara Nusantara bersama delegasi pada Senin ini, untuk meninjau pembangunan IKN, khususnya gedung MPR RI dan fasilitas negara lainnya. Ia juga mendapat penjelasan aktual tentang proses pembangunan Ibu Kota Nusantara dari Kepala O

Gaspol Pembangunan IKN di Tengah Krisis, Ketua MPR: Kompleks Gedung Legislatif Selesai dalam Dua Tahun

Lab Narkoba Tersembunyi di Apartemen Tangerang Terungkap, Nilai Rp762 Miliar

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik laboratorium tersembunyi atau clandestine lab narkotika golongan II jenis etomidate yang beroperasi di kawasan Apartemen River Side di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, (21/4/26) menjelaskan pengungkapan tersebut terjadi pada Jumat (17/4) sekitar pukul 19.00 WIB. "Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan satu orang

Lab Narkoba Tersembunyi di Apartemen Tangerang Terungkap, Nilai Rp762 Miliar

Kerugian Negara Rp1,3 Triliun, Bos Sritex Dituntut 16 Tahun Penjara

Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto dan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto, terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit untuk perusahaan tekstil yang sudah pailit tersebut, dituntut masing-masing hukuman 16 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum Fajar Santoso pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin, (21/4/26) juga menuntut kedua terdakwa dengan denda sebesar Rp1 miliar, yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 190

Kerugian Negara Rp1,3 Triliun, Bos Sritex Dituntut 16 Tahun Penjara

Pendidikan Jadi Fondasi Pembangunan, Kualitas Guru Masih Jadi Tantangan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa pendidikan menjadi fondasi pembangunan jangka panjang. “Pembangunan nasional tidak hanya ditopang oleh teknologi dan inovasi, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan menjadi salah satu fondasi pembangunan jangka panjang,” katanya saat berdiskusi bersama Rektor dan civitas akademika Universitas Negeri Surabaya (UNESA) tentang Sinkronisasi Pe

Pendidikan Jadi Fondasi Pembangunan, Kualitas Guru Masih Jadi Tantangan

Putusan MK Tetapkan BPK sebagai Penentu Kerugian Negara, Kewenangan Lembaga Lain Menyempit

Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid berpendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga audit final kerugian keuangan negara secara konstitusional, sehingga di luar itu inkonstitusional. "Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945," ujar Fahri dalam keterangan di Jakarta, Selasa, (21/4/26) Maka dari itu dalam putusan Perkara Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Fahri menilai MK telah menjalankan fungsinya sebagai the final interpret

Putusan MK Tetapkan BPK sebagai Penentu Kerugian Negara, Kewenangan Lembaga Lain Menyempit

Kebakaran Gedung Kemendagri Merembet ke Rumah Warga

Kebakaran Gedung D Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, turut menghanguskan sebagian rumah warga. "Ya ini membakar hanya sebagian dari rumah kami dan rumah juga rumah tetangga ini,” kata warga bernama Sahri kepada wartawan di Jakarta, Senin, (21/4/26). Sahri mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.30 WIB saat dirinya keluar rumah dan melihat asap sudah m

Kebakaran Gedung Kemendagri Merembet ke Rumah Warga

UU Pelindungan Saksi dan Korban Disahkan, Hak Pelapor dan Informan Diperluas

Rapat Paripurna Ke-17 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang tentang Pelindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) disahkan menjadi undang-undang. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Senayan, Jakarta, Selasa, (21/4/26) yang dijawab “setuju” oleh peserta rapat. RUU PSDK sebelumnya rampung dibahas pada pembicaraan tingkat satu d

UU Pelindungan Saksi dan Korban Disahkan, Hak Pelapor dan Informan Diperluas