AFU.id

Indeks Berita

Pajak Baru Tak Diberlakukan, Pemerintah Tunggu Ekonomi Membaik

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan skema pajak baru sebelum kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menunjukkan perbaikan signifikan. Ia menyebut, pemulihan daya beli menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan perlu tidaknya kebijakan pajak baru. “Kan janji saya sama, enggak berubah. Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikk

Pajak Baru Tak Diberlakukan, Pemerintah Tunggu Ekonomi Membaik

Sidang Putusan Kasus Proyek Perumahan Fiktif Ditunda, JPU Hanya Beri Tuntutan 3 Tahun

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang putusan kasus dugaan pengadaan fiktif pada proyek perumahan tahun 2022–2023, yang seharusnya dibacakan hari ini menjadi Selasa, 5 Mei 2026. Hakim Ketua I Wayan Yasa menyampaikan majelis hakim belum selesai bermusyawarah terkait kasus yang menyeret Herry Nurdy Nasution dan Didik Mardiyanto tersebut sehingga masih memerlukan waktu lebih lama. "Kami tentunya tetap memperhitungkan masa tahanan, jangan

Sidang Putusan Kasus Proyek Perumahan Fiktif Ditunda, JPU Hanya Beri Tuntutan 3 Tahun

Kasus Pemerasan Jabatan di Pati, KPK Periksa Tujuh Kepala Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh kepala desa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. “Pemeriksaan bertempat di Polsek Sumber Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, atas nama YE selaku Kades Sidomukti, STO selaku Kades Ronggo, HO selaku Kades Sriwedari, SO selaku Kades Sumberejo, GA selaku Kades Tamansari, DW selaku Kades Trikoyo, dan SDD selaku Kades Sidoluhur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu, (

Kasus Pemerasan Jabatan di Pati, KPK Periksa Tujuh Kepala Desa

15 Tahun Pascabencana Nuklir, Jepang Upayakan Tanah Fukushima Dapat Dimanfaatkan Kembali

Jepang akan mulai menggunakan 6 meter kubik tanah yang diambil selama pembersihan pascabencana nuklir Fukushima untuk menanam bunga di Kementerian Pertahanan dan Mahkamah Agung di Tokyo, kata menteri lingkungan hidup pada Selasa. Dari 14 juta meter kubik lebih tanah yang disimpan di fasilitas sementara di Prefektur Fukushima, tanah dengan tingkat radiasi rendah telah digunakan di 10 lokasi, termasuk di kantor perdana menteri dan beberapa kementerian, sejak Juli tahun lalu. Rencana penggunaan tan

15 Tahun Pascabencana Nuklir, Jepang Upayakan Tanah Fukushima Dapat Dimanfaatkan Kembali

Negara Pastikan Status ASN Feri Amsari Tak Bisa Dicabut Hanya Karena Kritik Kebijakan

Status Feri Amsari sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam gegara mengkritik program swasembada pangan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Akan tetapi, Yusril Ihza Mahendra pasang badan membela hak kebebasan berpendapat Feri Amsari selaku akademisi bersama Ubedilah Badrun yang namanya ikut terseret. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Menko Kumham Imipas RI) ini menolak keras desakan pencabutan status ASN terhadap Feri Amsa

Negara Pastikan Status ASN Feri Amsari Tak Bisa Dicabut Hanya Karena Kritik Kebijakan

Menteri Ketenagakerjaan: Tidak Ada Aturan Perusahaan Menahan Ijazah Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia Yassierli meminta para perusahaan atau pemberi kerja untuk tidak membuat kebijakan menahan ijazah bagi para pekerja maupun pencari kerja. "Tidak boleh ada perusahaan yang menahan ijazah para pekerja," ujar Yassierli usai menyerahkan bantuan Kemnaker Peduli di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) Medan, Selasa. Ia mengatakan larangan penahanan ijazah para pekerja atau buruh tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagak

Menteri Ketenagakerjaan: Tidak Ada Aturan Perusahaan Menahan Ijazah Pekerja

Tiga Prajurit TNI Gugur, Penugasan di Wilayah Konflik Perlu Dievaluasi

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi penugasan prajurit TNI di wilayah konflik, menyusul gugurnya tiga pasukan perdamaian asal Indonesia di Lebanon akibat serangan Israel. “Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik,” kata dia dalam pidato penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/4/26) Evaluasi tersebut, imbuh dia, harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapa

Tiga Prajurit TNI Gugur, Penugasan di Wilayah Konflik Perlu Dievaluasi

Pakistan Uji Coba Rudal Jelajah Udara Taimoor, Penguatan Sistem Senjata Anti Kapal Canggih

Pakistan pada Selasa berhasil melakukan uji coba senjata secara langsung terhadap rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dan dikembangkan secara mandiri, yang menunjukkan peningkatan kemampuan serangan maritim, menurut sayap media Angkatan Darat Pakistan. Dalam pernyataan yang dirilis oleh Inter-Services Public Relations, Angkatan Laut Pakistan telah berhasil meluncurkan Rudal Jelajah Udara Taimoor, yang digambarkan sebagai sistem senjata anti-kapal canggih yang dirancang untuk menargetkan ka

Pakistan Uji Coba Rudal Jelajah Udara Taimoor, Penguatan Sistem Senjata Anti Kapal Canggih

Proses Mandek, Kejari Dompu Gandeng Inspektorat Telusuri Laporan Anggaran Fiktif PKK

Kejaksaan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggandeng inspektorat untuk menelusuri potensi kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi anggaran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tahun 2022–2023. Kepala Seksi Intelijen Kejari Dompu Danny Curia Novitawan, melalui sambungan telepon, Selasa, mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB menyatakan tidak dapat menindaklanjuti audit penghitungan kerugian keuangan

Proses Mandek, Kejari Dompu Gandeng Inspektorat Telusuri Laporan Anggaran Fiktif PKK

Korupsi Kuota Haji Rugikan Negara Rp622 Miliar, KPK Telusuri Peran Biro Perjalanan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga orang dari biro penyelenggara haji, yakni seorang di Sumatera Utara dan dua orang di Jakarta, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. "Pemeriksaan bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut, dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu, (22/4/26). Budi menjelaskan seorang saksi yang dipanggil di Sumut adalah AG se

Korupsi Kuota Haji Rugikan Negara Rp622 Miliar, KPK Telusuri Peran Biro Perjalanan