AFU.id

Indeks Berita

Konstitusi Jamin Hak Disabilitas, Realisasi di Pendidikan dan Kerja Masih Belum Merata

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan komitmen semua pihak. Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/5/2026) mengatakan kewajiban untuk memenuhi hak-hak kelompok marginal telah diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam aspek kehidupan bermasyarakat harus dilakukan dengan komitmen penuh karena undang-undang dan konstitusi sudah mengamanatkan hal itu," kat

Konstitusi Jamin Hak Disabilitas, Realisasi di Pendidikan dan Kerja Masih Belum Merata

RUU Sisdiknas Lindungi Guru, Batas Disiplin dan Kekerasan Harus Jelas

Komisi X DPR RI menegaskan poin pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) salah satunya guna mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap guru. Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung saat ditemui di Taman Krida Budaya Jawa Timur di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, (21/5/2026) mengatakan, secara garis besar RUU Sisdiknas akan menjadi dasar pemberian jaminan proteksi kepada para guru. "Untuk poin pem

RUU Sisdiknas Lindungi Guru, Batas Disiplin dan Kekerasan Harus Jelas

Pembegalan Marak di Jakbar, CCTV Jadi Salah Satu Upaya Pencegahan di Titik Rawan

Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat akan memasang kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik rawan menyusul maraknya kasus begal di wilayah tersebut. "Poin pertama adalah penyediaan kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan. Akan disiapkan secara mandiri maupun kita akan imbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha, dan sebagainya," kata Wali Kota Jakarta

Pembegalan Marak di Jakbar, CCTV Jadi Salah Satu Upaya Pencegahan di Titik Rawan

KNKT Ungkap 2 Pemicu Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkapkan faktor pemicu penyebab kecelakaan kereta api yang terjadi di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat pada bulan April lalu karena adanya distraksi lampu di sepanjang jalur kereta dan masalah komunikasi antar-pengendali perjalanan kereta (PK). Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, pada Kamis (21/5), KNKT mengungkapkan hasil investigasi awal pihaknya. Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono menyebut distraksi lampu di sekitar jalur kereta tersebut

KNKT Ungkap 2 Pemicu Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur

Krisis Iklim Menguat, PBB Desak Percepatan Peralihan dari Fosil ke Energi Bersih

Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi yang berkaitan dengan pendapat Mahkamah Internasional (ICJ) tentang kewajiban negara-negara dalam menangani perubahan iklim. Keputusan itu menegaskan kembali pentingnya peralihan dari penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan untuk menghadapi krisis iklim yang semakin memburuk. Guterres mengatakan langkah lain merupakan afirmasi kuat terhadap hukum internasional, keadilan iklim, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab negara untuk melindungi masya

Krisis Iklim Menguat, PBB Desak Percepatan Peralihan dari Fosil ke Energi Bersih

Enam Dosen UPN Veteran Dinonaktifkan Karena Kasus Pelecehan Seksual. Salah Satunya Pernah Disanksi atas Kasus yang Sama

Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta (UPNVY) mengungkap 6 dosen internal kampus yang tengah diperiksa terkait dugaan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi. Selain itu, satu dosen lain yang turut diperiksa diketahui berasal dari perguruan tinggi lain dan mengajar sebagai dosen luar biasa di kampus tersebut. Ketua Satgas PPKPT UPNVY, Iva Rachmawati, menjelaskan, mayoritas dosen terduga merupakan bagian dari internal kampus. "Jadi enam (dosen terduga kekerasan seksual) itu dar

Enam Dosen UPN Veteran Dinonaktifkan Karena Kasus Pelecehan Seksual. Salah Satunya Pernah Disanksi atas Kasus yang Sama

Harga Energi Tekan Ekonomi Kalbar, BI Ingatkan Risiko Inflasi dan Industri

Bank Indonesia mengingatkan Kalimantan Barat menghadapi risiko tekanan ekonomi dari harga energi, disparitas LPG subsidi, penyusutan lahan pertanian, hingga hambatan pasokan batu bara untuk industri pengolahan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Doni Septadijaya mengatakan gejolak harga minyak dunia dan gangguan distribusi global masih berdampak pada nilai tukar, biaya energi, dan harga barang di daerah. “Kondisi ekonomi global saat ini masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan h

Harga Energi Tekan Ekonomi Kalbar, BI Ingatkan Risiko Inflasi dan Industri

Kemenperin Bantah Deindustrialisasi, Klaim Tenaga Kerja Manufaktur Naik

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan sektor manufaktur tetap menjadi penggerak utama ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (22/5/2026) mengatakan, industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan terhadap PDB nasional menunjukkan tre

Kemenperin Bantah Deindustrialisasi, Klaim Tenaga Kerja Manufaktur Naik

Proyek PLTSa Makassar Ditolak, Pencemaran Udara dan Risiko Kesehatan Mengintai Warga

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tamalanrea, Kota Makassar, memicu kekhawatiran akan potensi meningkatnya pencemaran udara di kawasan permukiman sekitar jika proyek tersebut tetap dilanjutkan. "PLSTa dipromosikan sebagai solusi sampah dan energi, padahal yang dihasilkan bukan hanya listrik, tetapi juga abu beracun serta polutan persisten seperti dioksin dan furan," kata, Aktivis Wahana Lingkungan di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, (22/5/2026). Berdasarkan kajian

Proyek PLTSa Makassar Ditolak, Pencemaran Udara dan Risiko Kesehatan Mengintai Warga

Kasus Korupsi Bupati Ponorogo, Pemodal Politik Bupati Ikut Diseret KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, termasuk pemodal politik Sugiri Sancoko pada Pilkada 2024, Sugiri Heru Sangoko (SHS), serta anggota DPRD Ponorogo Relelyanda Solekha Wijayanti (RSW). “Pemeriksaan bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur atas nama SHS selaku pihak swasta, dan RSW selaku anggota DPRD Ponorogo,” uja

Kasus Korupsi Bupati Ponorogo, Pemodal Politik Bupati Ikut Diseret KPK