AFU.id

Indeks Berita

Respons Positif, Menaker Minta Tambah Kuota Magang Nasional Jadi 150 Ribu Peserta

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan peningkatan kuota peserta Program Magang Nasional tahun 2026 menjadi 150.000 orang. Usulan ini menyusul tingginya antusiasme peserta serta apresiasi positif dari perusahaan terhadap program serupa di tahun sebelumnya. Rencana tersebut disampaikan Yassierli dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 9 April 2026. “Bapak dan Ibu yang kami hormati. Jadi, berdasarkan evaluasi yang memang belu

Respons Positif, Menaker Minta Tambah Kuota Magang Nasional Jadi 150 Ribu Peserta

Rapat dengan Komisi IX DPR, Menaker: Ada 102.696 Peserta Lolos Program Magang Nasional 2025

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengumumkan sebanyak 102.696 peserta berhasil lolos seleksi dalam Program Magang Nasional tahun 2025. Jumlah tersebut melampaui kuota awal guna mengantisipasi adanya peserta yang mengundurkan diri. Hal itu disampaikan Yassierli dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 9 April 2026. “Jadi tahun 2025 kemarin, total peserta yang lolos seleksi 102 ribu sekian,” ungkap Yassierli. Ia menjelaskan bahwa kelebiha

Rapat dengan Komisi IX DPR, Menaker: Ada 102.696 Peserta Lolos Program Magang Nasional 2025

Update Kondisi Medis Andrie Yunus: Mata Ditutup 4-6 Bulan, Psikologis Terpantau Stabil

Tim medis Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) memutuskan untuk menutup sementara bola mata aktivis KontraS Andrie Yunus selama empat hingga enam bulan. Langkah penjahitan kelopak mata ini diambil guna melindungi struktur mata korban penyiraman air keras tersebut selama masa pemulihan. "Terkait kondisi mata, saat ini masih dalam tahap penanganan lanjutan. Bola mata ditutup menggunakan jaringan selaput serta dilakukan penjahitan sementara pada kelopak mata untuk mempercep

Update Kondisi Medis Andrie Yunus: Mata Ditutup 4-6 Bulan, Psikologis Terpantau Stabil

Komisi X DPR RI Desak Upah Layak Guru Masuk dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Hal ini dinilai sebagai syarat mutlak untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional dan mengatasi kesenjangan kualitas pengajaran di berbagai wilayah Indonesia. Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyatakan bahwa seluruh fraksi di Komisi X telah mencapai kesepakatan bulat terkait perlunya standar upah yang layak bagi tenaga pendid

Komisi X DPR RI Desak Upah Layak Guru Masuk dalam RUU Sisdiknas

Komisi IX DPR Desak BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Perspektif Gender dalam Kebijakan

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk menyusun kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan pekerja perempuan. Netty menilai, hingga saat ini perspektif gender belum terintegrasi secara optimal dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan nasional. Hal tersebut ditegaskan Netty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa 7 April 2026. Ia menekan

Komisi IX DPR Desak BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Perspektif Gender dalam Kebijakan

Di Hadapan Komisi IV DPR, Mentan Ungkap Potensi Lonjakan Angka Kelaparan Dunia

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa ancaman krisis pangan global saat ini sudah menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi serius oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa 7 April 2026. Amran menjelaskan bahwa pangan kini merupakan isu strategis yang menentukan keberlangsungan hidup bangsa, bukan sekadar kebutuhan dasar masyarakat. Ia

Di Hadapan Komisi IV DPR, Mentan Ungkap Potensi Lonjakan Angka Kelaparan Dunia

Komisi III DPR Soroti Potensi Pelanggaran HAM dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono bahkan memberikan catatan kritis terhadap pembahasan regulasi baru tersebut. Bimantoro Wiyono menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian agar tak menimbulkan ketidakadilan hingga berujung pelanggaran HAM di masyarakat. Ia menyampaikannya dalam Rapat Dengar Pendap

Komisi III DPR Soroti Potensi Pelanggaran HAM dalam RUU Perampasan Aset

Pakai Baret Pasukan PBB, SHY Hadir Berikan Penghormatan Terakhir

Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memakai baret khas pasukan perdamaian saat bertakziah dan memberikan penghormatan kepada tiga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian bersama Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL). Di Gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam, jenazah Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Sersan Kepala Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopral Dua Anumerta Farizal Rhomadhon disemayamkan sebelum di

Pakai Baret Pasukan PBB, SHY Hadir Berikan Penghormatan Terakhir

Komisi III DPR Tekankan Kurikulum Lemdiklat Polri Harus Berbasis HAM dan Demokrasi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana, menegaskan pentingnya penerapan kurikulum berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai demokrasi di lembaga pendidikan kepolisian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan personel Polri yang profesional, berintegritas, dan sesuai dengan semangat "Tribrata". Dede menyebut bahwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri memiliki peran vital sebagai fondasi utama dalam membentuk kualitas SDM Polri. Menurutnya, visi Polri yang Presisi tidak akan

Komisi III DPR Tekankan Kurikulum Lemdiklat Polri Harus Berbasis HAM dan Demokrasi

Aher Desak Kebijakan WFH ASN Diatur Berbasis Kinerja dan Layanan Publik

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), mendorong pemerintah agar kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur secara lebih terukur. Ia menegaskan bahwa fleksibilitas lokasi kerja tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Aher menilai penerapan WFH merupakan langkah adaptasi birokrasi di era digital. Namun, ia menekankan perlunya indikator kinerja yang jelas untuk memastikan produktivitas ASN tidak berkurang meski tidak

Aher Desak Kebijakan WFH ASN Diatur Berbasis Kinerja dan Layanan Publik