AFU.id

Indeks Berita

Mobil Listrik Kini Kena Pajak, Beban Diklaim Tak Naik

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan aturan baru pajak kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) tidak mengubah total pajak, melainkan hanya menggeser skema pemungutan. "Sebetulnya total (pajak) sama, nggak ada yang berubah. Cuma bergeser saja dari suatu tempat ke tempat lain," kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, (21/4/26) Regulasi anyar yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 20

Mobil Listrik Kini Kena Pajak, Beban Diklaim Tak Naik

AS Gunakan Gencatan Senjata untuk Isi Amunisi, Trump Ancam Serangan Lanjut

Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran merupakan hal yang positif karena memberi waktu bagi militer AS untuk mengisi kembali stok amunisi. “[Gencatan senjata] menurut saya hal yang baik, karena kami kini terisi penuh. Kami mempunyai banyak amunisi, kami memiliki begitu banyak segalanya… jauh lebih kuat dibanding empat atau lima pekan lalu. Jadi, kami memanfaatkannya kesempatan ini untuk mengisi kembali stok,” kata Trump. Trump menambahkan

AS Gunakan Gencatan Senjata untuk Isi Amunisi, Trump Ancam Serangan Lanjut

Minyak Goreng Tersedia, Harga Justru Naik dan Lampaui HET

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pasokan minyak goreng aman dan mencukupi, meski harga di pasaran naik karena biaya kemasan plastik. Ia menyampaikan, berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga minyak goreng rakyat merek Minyakita berada di kisaran Rp15.900 per liter, di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter. "Pada prinsipnya stok barang ada, nggak ada masalah. Jadi ketersediaan pasokan ada. Memang salah satu imbas k

Minyak Goreng Tersedia, Harga Justru Naik dan Lampaui HET

Kejar Target PSEL dalam Tujuh Minggu, Tak Ada Jaminan Pengelolaan Sampah Membaik

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy/PSEL) harus rampung dalam tujuh minggu guna mempercepat penanganan persoalan sampah nasional yang kian mendesak. "Karena ini perintah Bapak (Presiden Prabowo Subianto) langsung. Kalau dalam tujuh minggu nggak selesai juga ya terpaksa kita (pemerintah pusat) ambil alih. Perintahnya begitu," kata Zulhas di Jakarta, Selasa. Zulhas menekankan hal itu saat menyaksikan

Kejar Target PSEL dalam Tujuh Minggu, Tak Ada Jaminan Pengelolaan Sampah Membaik

Perusahaan Keluarga Menang Proyek Pemkab, Fadia Arafiq Terima Rp19 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami cara perusahaan keluarga Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq, yakni PT Raja Nusantara Berjaya, mengatur penempatan outsourcing atau tenaga alih daya pada sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. "Penyidik mendalami bagaimana plotting (penempatan) orang-orang yang menjadi pegawai outsourcing tersebut karena memang itu juga diduga ada pemilihan-pemilihan yang dilakukan oleh pihak Bupati," ujar Juru Bicara KPK Budi P

Perusahaan Keluarga Menang Proyek Pemkab, Fadia Arafiq Terima Rp19 Miliar

Ribuan Ekstasi Masuk Kalsel, Polisi Bongkar Jaringan Fredy Pratama

Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan (Ditresnarkoba Polda Kalsel) menyita 6.726 butir ekstasi dari jaringan antarprovinsi yang diduga terafiliasi dengan jaringan narkotika internasional Fredy Pratama alias Miming. "Dua tersangka dari jaringan ini kami tangkap berinisial RT (26) dan MS (47) di lokasi terpisah di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar," kata Direktur Resnarkoba Polda Kalsel Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono di Banjarmasin, Selasa, (21/4/26). Ia menjelaskan pengungk

Ribuan Ekstasi Masuk Kalsel, Polisi Bongkar Jaringan Fredy Pratama

Pengeroyokan Pelajar di Cihampelas Tewaskan Siswa SMAN 5 Bandung

Kepolisian Resor Kota Besar Bandung meringkus enam orang pelajar sebagai tersangka atas kasus penganiayaan berujung tewasnya seorang siswa SMAN 5 Bandung Muhammad Fahdly Arjasubrata di Jalan Cihampelas, Kota Bandung. “Kami sudah menetapkan enam tersangka yang diduga menjadi pelaku terkait peristiwa meninggalnya korban anak di bawah umur,” kata Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton di Bandung, Selasa, (21/4/26). Anton mengatakan seluruh pelaku merupakan pelajar tingkat SMA dan karena masih

Pengeroyokan Pelajar di Cihampelas Tewaskan Siswa SMAN 5 Bandung

Izin RPTKA Dipersulit Jika Tak Bayar, ASN Kemenaker Raup Rp135,29 Miliar

Sebanyak delapan terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menghadapi sidang putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, (22/4/26). Sidang vonis akan dipimpin oleh Hakim Ketua Lucy Ermawati, yang dijadwalkan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Adapun, kedelapan terdakwa dimaksud meliputi Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Pe

Izin RPTKA Dipersulit Jika Tak Bayar, ASN Kemenaker Raup Rp135,29 Miliar

Usut Kasus Bea Cukai, KPK Sita Logam Mulia dan Valas Rp2 Miliar di Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset senilai Rp2 miliar dari sebuah kotak penyimpanan harta atau safe deposit box (SDB) di salah satu bank di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Senin (20 April 2026). Penyitaan aset yang terdiri dari logam mulia dan uang tunai ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). "Dalam SDB yang diduga milik tersangka RZ tersebut, penyidik mengamankan dan menyita logam mulia, uang valas USD dan Ringgit, serta uang Rupi

Usut Kasus Bea Cukai, KPK Sita Logam Mulia dan Valas Rp2 Miliar di Medan

Pelaku Kejahatan Jatuh Miskin, Kini Negara Wajib Talangi Ganti Rugi Korban Lewat UU Baru LPSK

Negara kini mengambil alih tanggung jawab pembayaran ganti rugi jika seorang pelaku kejahatan mengaku tidak memiliki harta untuk membayar restitusi. Skema talangan finansial yang menggunakan instrumen Dana Abadi Korban tersebut resmi diberlakukan seiring pengesahan Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban pada Rabu, 22 April 2026. "Nanti misalnya kalau ada restitusi yang kurang bayar dalam hal pelaku tidak sanggup membayar secara penuh restitusinya, maka bisa dibayarkan melalui Dana Abadi Korb

Pelaku Kejahatan Jatuh Miskin, Kini Negara Wajib Talangi Ganti Rugi Korban Lewat UU Baru LPSK