AFU.id

Indeks Berita

Tak Lagi Terjangkau dan Sesuai Ekspektasi, Gen Z dan Milenial Pilih Opsi Tidak Punya Rumah

Generasi Z dan milenial, yang kini populer disebut sebagai "Zillennial" di Jakarta kini menghadapi tantangan kepemilikan rumah yang tidak hanya soal keterjangkauan harga, tetapi juga pergeseran cara pandang terhadap properti sebagai aset. "Membeli rumah itu tidak lagi dianggap sebagai investasi. Memiliki rumah juga tidak lagi dianggap sebagai indikator sukses. Kalau mau tinggal di Jakarta ya sewa, itu pilihan mereka sekarang," kata Hendra Hartono, CEO PT Leads Property Services Indonesia, dalam

Tak Lagi Terjangkau dan Sesuai Ekspektasi, Gen Z dan Milenial Pilih Opsi Tidak Punya Rumah

Trump: Tak Ada 'Deadline' Damai di Perang Iran-AS

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Rabu (22/4), mengatakan bahwa "tidak ada kerangka waktu" untuk mengakhiri perang AS-Israel dengan Iran. Trump, dikutip dari pernyataannya kepada Fox News, menyebut tidak ada "tekanan waktu" pada perpanjangan gencatan senjata atau pembicaraan damai baru yang tertunda. "Orang-orang mengatakan saya ingin (segera) mengakhirinya karena pemilihan paruh waktu, itu tidak benar," ujar Trump. Sebelumnya, dia sempat menyampaikan bahwa perang akan berlangsung empa

Trump: Tak Ada 'Deadline' Damai di Perang Iran-AS

Arab Saudi 'Pasang Badan' Amankan Pasokan Minyak Jepang di Tengah Gejolak Hormuz

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Kamis meminta kerja sama lebih lanjut dari Arab Saudi untuk memastikan pasokan energi bagi Tokyo di tengah ketegangan yang berlanjut di Selat Hormuz. Dalam percakapan telepon dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, Takaichi juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Riyadh yang menyalurkan minyak mentah ke Jepang melalui Laut Merah setelah serangan AS–Israel mendorong Iran menutup Selat Hormuz, menurut Kementerian Luar Negeri Jepang. Atas perm

Arab Saudi 'Pasang Badan' Amankan Pasokan Minyak Jepang di Tengah Gejolak Hormuz

Kasus Minyak Rugikan Negara Rp285 Triliun, Tuntutan 14 Tahun Dinilai Tak Seimbang

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) periode 2021-2023 Alfian Nasution dituntut pidana selama 14 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) pada periode 2013-2024. Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Andi Setyawan meyakini Alfian terlibat melakukan korupsi bersama-sama dengan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina periode 2012-2014 Hanung Budya Yuktyanta beserta Business Development Manager Trafigura Pte, Ltd

Kasus Minyak Rugikan Negara Rp285 Triliun, Tuntutan 14 Tahun Dinilai Tak Seimbang

Bupati Tulungagung Gunakan Surat Pengunduran Diri Tanpa Tanggal untuk Memeras Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Soeroto (SO) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo. “Pemeriksaan bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, atas nama SO selaku Pj Sekda Tulungagung,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis, (23/4/26). Selain itu, Budi mengatakan KPK memanggil

Bupati Tulungagung Gunakan Surat Pengunduran Diri Tanpa Tanggal untuk Memeras Pejabat

Fantasy Bond, Keadaan Seseorang Terhubung Namun Tak Ada Kedekatan Emosional

Rasa kesepian dalam hubungan bukan hal yang jarang terjadi, bahkan pada pasangan yang telah lama bersama. Kondisi ini sering muncul ketika kedekatan emosional perlahan memudar, meski hubungan masih berjalan. Melansir laman Psychology Today yang tayang pada Rabu, (22/4/2026) waktu setempat, salah satu penyebab utama fenomena ini adalah terbentuknya “fantasy bond” atau ikatan semu dalam hubungan. Konsep ini diperkenalkan oleh psikolog Robert Firestone, yang menjelaskan bahwa “fantasy bond” merupak

Tak Terima Uang, Terdakwa Kasus Chromebook Dituntut 15 Tahun

Tim kuasa hukum Ibrahim Arief (Ibam) menilai tuntutan pidana 15 tahun penjara yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara pengadaan Chromebook tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta bertentangan dengan fakta-fakta persidangan. "Ini bukan untuk mempengaruhi persidangan yang sedang berlangsung, melainkan untuk meluruskan informasi kepada publik berdasarkan fakta persidangan," ujar kuasa hukum Ibam, R. Bayu Perdana dalam keterangan di Jakarta, Rabu (23/4/26). Menurutnya, tuntutan yang

Tak Terima Uang, Terdakwa Kasus Chromebook Dituntut 15 Tahun

Reforma Agraria Palsu, Bagi-bagi Sertifikat Tanpa Penataan Aset dan Akses

Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Ossy Dermawan menegaskan Reforma Agraria bukan hanya sekadar pemberian sertifikat tanah, tetapi merupakan upaya lebih luas dari pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Banyak orang menganggap Reforma Agraria ini adalah memberikan sertifikat kepada masyarakat, lalu permasalahannya selesai. Padahal Reforma Agraria ini lebih dari itu," ucap Wamen ATR/BPN Ossy Demawan di Palangka Raya, Kalimantan Ten

Reforma Agraria Palsu, Bagi-bagi Sertifikat Tanpa Penataan Aset dan Akses

Rampung 100 Persen, Pusat Pemerintahan Papua Barat Daya Belum Beroperasi

Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPPBK) Papua Barat Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Corneles Sagrim mengatakan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya telah tuntas 100 persen. Ia menjelaskan proyek pembangunan strategis dengan nilai anggaran lebih dari Rp444 miliar tersebut mencakup lima kegiatan utama, yakni pengembangan lahan, pembangunan tiga gedung utama, serta dukungan sistem penyediaan air minum (SPAM) bagi daerah otonomi baru (DOB). "Seluruh tahapan

Rampung 100 Persen, Pusat Pemerintahan Papua Barat Daya Belum Beroperasi

Anggaran Besar, Program MBG Perlu Regulasi Khusus untuk Pengawasan

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah mendorong pemerintah menyusun aturan khusus atau undang-undang bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat pengawasan dan memastikan adanya sanksi yang jelas jika terjadi pelanggaran. "Anggaran sangat besar, tapi payung hukum khusus belum ada. Ini perlu undang-undang agar pengawasan kuat dan ada sanksi tegas jika terjadi penyimpangan,” kata Trubus di Jakarta, Kamis, (23/4/26). Dia mengatakan program MBG pada dasarnya bertujuan membantu m

Anggaran Besar, Program MBG Perlu Regulasi Khusus untuk Pengawasan