AFU.id

Indeks Berita

Filipina Usir Kapal Riset China, Tak Ada Toleransi Aktivitas Ilegal

Filipina mengumumkan bahwa mereka mengerahkan pesawat dan kapal untuk mengusir kapal penelitian China yang melakukan "penelitian ilmiah kelautan ilegal," Minggu, (3/5/2026). Keputusan itu diambil setelah Penjaga Pantai Filipina mendeteksi empat kapal penelitian China yang beroperasi di sekitar perairan Filipina, menurut harian berbahasa Inggris setempat, Philstar. "Kami tidak akan mentoleransi penelitian ilmiah kelautan ilegal apa pun yang dilakukan tanpa persetujuan pemerintah kami," kata Koman

Filipina Usir Kapal Riset China, Tak Ada Toleransi Aktivitas Ilegal

41 Cartridge Vape Berisi Etomidate Dimusnahkan, Narkoba Disamarkan dalam Rokok Elektrik

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri memusnahkan 41 buah cartridge vape berisi zat etomidate yang disita dari seorang pelaut bernama Hendi alias Asiong di Riau. “Barang bukti tersangka dengan laporan polisi Nomor: LP/A/75/IV/2026/SPKT.Dittipidnarkoba/Bareskrim Polri tanggal 14 April 2026, yaitu 41 cartridge narkotika jenis etomidate,” kata Kasubdit II Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Awaludin Amin di Jakarta, Senin, (4/5/26). Ia mengatakan sebelum pemusna

41 Cartridge Vape Berisi Etomidate Dimusnahkan, Narkoba Disamarkan dalam Rokok Elektrik

Memiskinkan Pengoplos LPG dengan Pasal TPPU

Badan Reserse Kriminal Polri menegaskan akan memiskinkan pengoplos atau pelaku penyalahgunaan liquefied petroleum gas atau LPG subsidi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Kami akan menerapkan pasal Undang-Undang Migas sekaligus Undang-Undang TPPU untuk memiskinkan para pelaku-pelaku kejahatan ini," kata Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Irhamni dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Ia mengatakan bahwa subsidi merupakan kebijakan pem

Memiskinkan Pengoplos LPG dengan Pasal TPPU

14 PMI Ilegal Diamankan di Perairan Karimun, Kapal Dikejar dan Ditembak Peringatan

Tim Quick Response Region Naval Command IV Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun (Lanal TBK), Kepulauan Riau kembali berhasil menggagalkan penyelundupan 14 orang pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural tujuan Malaysia. Komandan Lanal (Danlanal) TBK Letkol Laut Samuel C. Noya mengatakan dalam kasus ini, tim mengamankan satu orang tekong kapal berinisial W (48 tahun) dan satu ABK berinisial A (37 tahun), serta sembilan PMI laki-laki dan lima perempuan dari berbagai daerah di Indo

14 PMI Ilegal Diamankan di Perairan Karimun, Kapal Dikejar dan Ditembak Peringatan

Soal Video Dugaan Fitnah Amien Rais, Istana Diingatkan Jangan Pakai Alat Negara untuk Urusan Pribadi

Pakar Hukum Hery Firmansyah menegaskan, tudingan Amien Rais terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan delik aduan yang tidak seharusnya direspons dengan mengerahkan perangkat kementerian negara. "Korban langsung yang harus merespons," ujar Hery di Jakarta, Senin (4/5/2026). Hery menjelaskan, setiap dalil yang menyangkut nama baik seseorang wajib didasari bukti kuat layaknya langkah hukum yang pernah ditempuh mantan Presiden SBY. "Tudingan tanpa bukti itu fitnah," tegasnya. Menurutnya, motif s

Soal Video Dugaan Fitnah Amien Rais, Istana Diingatkan Jangan Pakai Alat Negara untuk Urusan Pribadi

PDIP Usul Ambang Batas 5,5–6 Persen, Naik dari 4 Persen untuk Perkuat Representasi DPR

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ideal berada pada kisaran 5,5 hingga 6 persen. Pernyataan tersebut disampaikan Said menanggapi usulan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengaitkan ambang batas parlemen dengan jumlah komisi di DPR RI pada pemilu mendatang. “Kalau dikaitkan dengan jumlah komisi dan AKD (alat kelengkapan dewan), yang ideal memang 38 kursi, ya sekitar 5,5 s

PDIP Usul Ambang Batas 5,5–6 Persen, Naik dari 4 Persen untuk Perkuat Representasi DPR

Berapa Parliamentary Threshold yang Ideal? PDIP: Ditentukan Lewat Dialog dan Kajian Mendalam

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan, penentuan angka ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ) yang ideal tak boleh secara sepihak. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa penentuannya harus lewat mekanisme dialog dengan partai politik (parpol) lain. Hasto Kristiyanto bahkan menyebut parpol nonparlemen harus terlibat dan pembahasannya berbasis pada kajian mendalam. Ia menyatakan, perjalanan pemilihan umum (pemilu) di era reformasi telah

Berapa Parliamentary Threshold yang Ideal? PDIP: Ditentukan Lewat Dialog dan Kajian Mendalam

Iran Tolak Keterlibatan AS di Hormuz, Tidak Ada yang Percaya Skenario dan Khayalan Trump

Anggota parlemen senior Iran, Senin dini hari memperingatkan bahwa keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata, sekaligus menolak peran yang diusulkan Washington di jalur perairan tersebut. Ibrahim Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, mengatakan bahwa “setiap campur tangan Amerika dalam rezim maritim baru di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata

Iran Tolak Keterlibatan AS di Hormuz, Tidak Ada yang Percaya Skenario dan Khayalan Trump

Korupsi Masih Jadi Musuh Utama, PPATK Dapat Tugas Khusus dari Presiden Prabowo

Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto memanggil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yakni Ivan Yustiavandana. Pertemuan tersebut bertempat di kediaman pribadi Prabowo Subianto, yaitu Hambalang, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Minggu (3/5/2026). Keduanya fokus melakukan evaluasi terhadap transaksi keuangan dan pengawasan ketat aliran dana pemerintah. Pemanggilan PPATK juga merupakan agenda rutin bulanan untuk memastikan transparansi pemerintah berjalan dengan

Korupsi Masih Jadi Musuh Utama, PPATK Dapat Tugas Khusus dari Presiden Prabowo

Legalitas Pers Dipermudah, Verifikasi Hambat Pendirian Media

Bertepatan dengan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus mengapresiasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dinilai telah mempermudah proses pengurusan badan hukum bagi perusahaan pers di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Firdaus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, sekaligus menegaskan bahwa pendirian perusahaan pers di berbagai platform merupakan hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945 dan prinsip-prinsi

Legalitas Pers Dipermudah, Verifikasi Hambat Pendirian Media