AFU.id

Indeks Berita

KPK Tangkap 17 Orang dalam OTT Imigrasi Jakarta Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sudah menangkap 17 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satu dari 17 orang tersebut adalah mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam. "Benar, dari pihak yang diamankan tersebut, Plt Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 juga turut diamankan dalam kegiatan (OTT) ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di halaman depan Gedung Juang

KPK Tangkap 17 Orang dalam OTT Imigrasi Jakarta Barat

Turki Incar Pasar RI, Jual-Beli Ditarget Tembus Rp178 Triliun

Turki membawa target besar dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan ke Indonesia. Ankara ingin nilai jual-beli dengan Indonesia naik hingga 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp178,3 triliun. Target itu jauh di atas nilai perdagangan kedua negara pada 2025 yang berada di atas 2,5 miliar dolar AS. Artinya, Turki ingin transaksi dengan Indonesia naik sekitar empat kali lipat dari posisi terakhir. Fidan bertemu Menteri Luar Negeri Sugiono di Jakarta pada Rabu, (3/6/2026). Pertemuan itu menjadi

Turki Incar Pasar RI, Jual-Beli Ditarget Tembus Rp178 Triliun

Polemik Dana Lawatan Prabowo: Di Mana Batas Uang Negara dan Pribadi?

Polemik besarnya anggaran kunjungan luar negeri Presiden Prabowo memicu desakan transparansi terkait batasan penggunaan dana pribadi dalam perjalanan dinas Presiden. Hal tersebt disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sebelumnya, saat memberikan tanggapan atas kritik yang disampaikan mantan Wamenlu Dino Patti Djalal, Teddy menyatakan, biaya operasional perjalanan luar negeri ditanggu

Polemik Dana Lawatan Prabowo: Di Mana Batas Uang Negara dan Pribadi?

Korupsi Tambang Ilegal Kaltim, Kejati Tahan Pengusaha dan ASN Kementerian ESDM

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) menahan dua orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pertambangan batubara ilegal. "Tim penyidik menetapkan dua orang tersangka dan menahan keduanya, DM selaku swasta serta AF selaku aparatur sipil negara (ASN)," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, di Samarinda, Kamis, (4/6/2026). Tersangka AF merupakan seorang ASN di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Perkara

Korupsi Tambang Ilegal Kaltim, Kejati Tahan Pengusaha dan ASN Kementerian ESDM

Eks Wamenaker Noel Hadapi Sidang Vonis Kasus Pemerasan Sertifikat K3

Immanuel “Noel” Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025, dijadwalkan menghadapi sidang pembacaan putusan terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (4/6/2026). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, menyebutkan, sidang putusan akan dimulai pada pukul 10.00 WIB di ruang sidang Kusuma Atmadja, dipimpin oleh Hakim Ketua Nur Sari Baktiana. Sebelumny

Eks Wamenaker Noel Hadapi Sidang Vonis Kasus Pemerasan Sertifikat K3

Izin Tinggal WNA Seret Wamen Imipas ke Rutan KPK

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Ia keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan rompi tahanan oranye pada Kamis, (4/6/2026) pagi. Berdasarkan laporan di Gedung Merah Putih KPK, Silmy berjalan menuju mobil tahanan sekitar pukul 08.36 WIB. Ia sebelumnya menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam setelah namanya dicari penyidik dalam rangkaian OTT Imigrasi. Selai

Izin Tinggal WNA Seret Wamen Imipas ke Rutan KPK

Emas, Valas, dan 33 Kendaraan Disita dari OTT Imigrasi

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita ratusan gram logam mulia emas, uang dalam bentuk valuta asing, rekening, dan 33 kendaraan dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. OTT itu berkaitan dengan dugaan permainan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan logam mulia yang diamankan mencapai ratusan gram. Penyidik juga masih menghitung jumlah uang dan nilai rekening yang turut disita dalam rangkaian operasi tersebut. “Tim meng

Emas, Valas, dan 33 Kendaraan Disita dari OTT Imigrasi

Eks Petinggi BGN Jadi Tersangka Korupsi MBG, Motor Listrik MBG Rp1 Triliun di Mark-Up

Kejaksaan Agung mengungkap dugaan mark up pengadaan sepeda motor listrik senilai Rp1,035 triliun dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional. Pengadaan itu menjadi salah satu bagian dari perkara yang menyeret tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka. Tiga tersangka itu adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi

Eks Petinggi BGN Jadi Tersangka Korupsi MBG, Motor Listrik MBG Rp1 Triliun di Mark-Up

Keluarga: Vonis Prajurit TNI Pembunuh Kacab Bank Dinilai Terlalu Ringan

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis 1 sampai 13 tahun penjara terhadap tiga prajurit TNI dalam perkara kematian kepala cabang bank berinisial MIP. Keluarga korban menyatakan kecewa karena majelis hakim tidak menerapkan pasal pembunuhan berencana. Sidang putusan digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu, (3/6/2026). Majelis hakim dipimpin Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto. Terdakwa Serka Mochamad Nasir dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Ia dinyatakan terbukti melakukan p

Keluarga: Vonis Prajurit TNI Pembunuh Kacab Bank Dinilai Terlalu Ringan

Proyek Masih Ghaib, Danantara Tetap Bisa Dapat APBN

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan presiden untuk membentuk unit investasi baru di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara. Unit tersebut dapat memperoleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perpres itu ditandatangani pada 8 April 2026, tetapi baru dipublikasikan pemerintah pada Minggu, (1/6/2026). Unit baru tersebut akan menjalankan fungsi investasi untuk pembangunan nasional dan layanan publik. Dalam aturan itu, dana dari APBN akan dicatat sebagai penyertaan m

Proyek Masih Ghaib, Danantara Tetap Bisa Dapat APBN