AFU.id

Indeks Berita

KUHP Baru Berlaku, Bamsoet Minta Hak Korban Mafia Tanah Segera Dipulihkan

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan landasan hukum yang kuat untuk menindak tegas mafia tanah. Aturan ini dinilai ampuh untuk membongkar praktik manipulasi keterangan palsu dan pemalsuan dokumen resmi. "Walaupun tidak secara khusus menggunakan istilah mafia tanah, berbagai pasal mengenai pemalsuan akta autentik dapat menjadi instrumen efektif untuk menjerat para pelaku," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (14/6/2026). Bamsoet

KUHP Baru Berlaku, Bamsoet Minta Hak Korban Mafia Tanah Segera Dipulihkan

Soal Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan Lyceum Kristen, Pakar Hukum Sebut, Negara Punya Wewenang Penuh Demi Menjaga Kedaulatan

Sengketa pencabutan status badan hukum Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) yang kini tengah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tersebut tidak boleh dipandang sebagai perkara administratif semata. Kasus ini memiliki dimensi ketatanegaraan yang sangat kental. Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI), Fahri Bachmid, menegaskan, negara memegang kewenangan konstitusional penuh untuk melakukan tindakan hukum terh

Soal Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan Lyceum Kristen, Pakar Hukum Sebut, Negara Punya Wewenang Penuh Demi Menjaga Kedaulatan

Kesepakatan Damai AS-Iran Diteken Hari Ini, Selat Hormuz Segera Dibuka

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan damai untuk mengakhiri perang dengan Iran dijadwalkan ditandatangani pada Minggu (14/6/2026). Kesepakatan bersejarah ini juga akan langsung diikuti dengan pembukaan kembali jalur laut strategis Selat Hormuz. "Kesepakatan tersebut dijadwalkan untuk ditandatangani besok (Minggu)," kata Trump melalui unggahannya di platform Truth Social, Sabtu (13/6/2026). Mantan Presiden AS itu menegaskan pakta perdamaian ini memastikan Teheran tidak ak

Kesepakatan Damai AS-Iran Diteken Hari Ini, Selat Hormuz Segera Dibuka

Kodaeral VIII Gagalkan Penyelundupan Sianida dan Barang Ilegal Miliaran Rupiah dari Filipina

Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal asal Filipina bernilai lebih dari Rp1 miliar di perairan Sulawesi Utara pada Jumat (12/6/2026). Penindakan ini bermula dari informasi intelijen mengenai pergerakan kapal pumpboat ARRIL yang masuk menggunakan bendera Indonesia. "Digagalkannya penyelundupan barang ilegal tersebut dilakukan pada Jumat, 12 Juni 2026 oleh Tim QR-8 Kodaeral VIII," ungkap Komandan Kodaeral VIII Laksamana Muda TNI Dery T

Kodaeral VIII Gagalkan Penyelundupan Sianida dan Barang Ilegal Miliaran Rupiah dari Filipina

DPR Minta Sistem Imigrasi Terintegrasi, Soroti Ketidaktransparanan Data WNA

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendesak penerapan digitalisasi sistem keimigrasian yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat pengawasan aktivitas Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. “Data yang disajikan selama ini sering menimbulkan pertanyaan karena kami menduga masih ada ketidaktransparanan. Untuk itu perlu digitalisasi yang lebih transparan agar akses data dapat dilakukan secara nasional dan terintegrasi

DPR Minta Sistem Imigrasi Terintegrasi, Soroti Ketidaktransparanan Data WNA

Mendikdasmen Buka Peluang Libatkan Kantin Sekolah dalam Skema Baru Program MBG

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berjalan berkat besarnya dukungan dari para peserta didik. Meski demikian, pemerintah bersiap melakukan sejumlah penyesuaian skema operasional, termasuk opsi untuk memberdayakan kantin atau dapur sekolah sebagai penyedia menu makanan. Abdul Mu'ti memaparkan, berdasarkan data yang ada, mayoritas siswa di tanah air sangat menggantungkan pemenuhan nutrisi mereka pada program p

Mendikdasmen Buka Peluang Libatkan Kantin Sekolah dalam Skema Baru Program MBG

Kementerian Ekraf Siap Akselerasi Desa Kreatif Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, mengumumkan rencana strategis kementeriannya untuk mengaktifkan kembali dan mengoptimalkan potensi desa kreatif di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai motor penggerak baru pertumbuhan ekonomi nasional. Riefky menggarisbawahi bahwa program ini tidak berfokus pada pembentukan atau pembangunan fisik desa dari awal, melainkan memaksimalkan

Kementerian Ekraf Siap Akselerasi Desa Kreatif Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi

Integrasi Digital Sistem Imigrasi, Komisi XIII DPR Minta Daerah Diberi Akses Data WNA

Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan akses data WNA ke Imigrasi di daerah. Hal tersebut, kata Marinus penting dalam rangka membangun integrasi sistem keimigrasian berbasis digital dari tingkat pusat hingga ke seluruh pelosok daerah. Langkah ini, tegas Marinus, mendesak guna memperketat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) yang masuk ke wilayah Indonesia. Dia menegaskan, sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara, imigra

Integrasi Digital Sistem Imigrasi, Komisi XIII DPR Minta Daerah Diberi Akses Data WNA

Harga Avtur Mahal, Kementerian Pariwisata Cari Titik Temu Harga Tiket Pesawat yang Wajar dengan Kementerian Perhubungan

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggelar koordinasi dan diskusi intensif dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mencari titik temu terkait harga tiket pesawat yang wajar di tengah tingginya harga bahan bakar avtur. Lonjakan biaya avtur ini dinilai mulai mengganggu konektivitas transportasi udara nasional serta berpotensi menekan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Selain itu, pemerintah berupaya menjalin komunikasi berkala dengan para pelaku industri penerbangan domestik demi menjaga

Harga Avtur Mahal, Kementerian Pariwisata Cari Titik Temu Harga Tiket Pesawat yang Wajar dengan Kementerian Perhubungan

Kodaeral VIII Gagalkan Upaya Penyelundupan Sianida, Alkohol dan Mesin Senilai Rp1 Miliar Asal Filipina

Tim Quick Response (QR)-8, Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal dari Filipina. Barang ilegal yang coba diselundupkan itu adalah sianida, minuman beralkohol dan mesinn untuk motor tempel. Komandan Kodaeral VIII, Laksamana Muda TNI Dery Triesananto Suhendi mengatakan, keberhasilan penindakan ini tidak terlepas dari pasokan data intelijen yang maksimal. "Digagalkannya penyelundupan barang ilegal tersebut dilakukan pada Jumat, 12 Juni 2

Kodaeral VIII Gagalkan Upaya Penyelundupan Sianida, Alkohol dan Mesin Senilai Rp1 Miliar Asal Filipina