Indeks Berita

Kejari NTB: Perkara korupsi insentif PPJ tidak menyentuh pada persoalan denda.

Pejabat Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan belum ada pengembangan perkara korupsi insentif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) periode 2019 sampai dengan 2021 ke ranah denda keterlambatan pembayaran insentif yang diduga belum terbayar. "Belum ada perkembangan, saat ini jajaran masih melakukan proses penuntutan pidana korupsinya di pengadilan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera melalui sambungan telepon, Selasa. Dia memastikan bahwa perkara korupsi

4 bulan lalu

Kecelakaan Lalu Lintas Guncang Tatanan Sosial-Ekonomi Keluarga

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menegaskan kecelakaan lalu lintas tidak hanya menyebabkan kehilangan nyawa, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan korban. "Sebagian besar yang mengalami kecelakaan adalah usia produktif dan kepala keluarga, sehingga ada perubahan tatanan sosial-ekonomi yang berdampak pada keluarga yang ditinggalkan," kata Awaluddin dalam Diskusi Keselamatan Transportasi yang mempertemukan unsur Penta Helix di Makassar, Sul

4 bulan lalu

Kasus Dugaan Korupsi 42 Miliar Pengelolaan DAK Dikbud NTB Masih di Tahap Penyelidikan

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memastikan penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tahun anggaran 2023 senilai Rp42 miliar masih berjalan di tahap penyelidikan. "Masih penyelidikan," kata Juru Bicara Kejati NTB Harun Al Rasyid di Mataram, Selasa. Ia menerangkan, dalam rangkaian penanganan ini kejaksaan masih mengumpulkan data dan bahan keterangan dari para pihak terkait. Harun memastikan hasil pengumpulan terseb

4 bulan lalu

Transparansi Dana Otsus Demi Kesejahteraan Masyarakat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) di seluruh provinsi di Tanah Papua dan Provinsi Aceh, serta Dana Keistimewaan (Danais) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), harus bisa diawasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Dana Otsus (kalau) betul-betul terpakai untuk hal yang sangat riil ini akan sangat bagus sekali, karena kita bisa mengontrol, pengawasan semua pihak,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

4 bulan lalu

IHSG Ditutup Menguat, Ekspektasi Kesepakatan AS-Iran Jadi Sentimen

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup menguat mengikuti bursa kawasan Asia, didorong ekspektasi pelaku pasar akan tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran. IHSG ditutup menguat 175,76 atau 2,34 persen ke posisi 7.675,95. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 17,96 poin atau 2,41 persen ke posisi 764,32 “IHSG menguat di saat bursa regional Asia menguat, ditopang dari sentimen yang membaik menyusul sinyal

4 bulan lalu

Lonjakan Harga Minyak Dunia Berpotensi Terjadi, Strategi Antisipasi Perlu Disiapkan

Direktur Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai, pemerintah perlu mengevaluasi sekaligus menyiapkan strategi untuk menghadapi potensi lonjakan harga minyak dunia. Hal ini menyusul gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad, Pakistan, pada Minggu lalu (12/4). “Niat menahan harga BBM (subsidi) patut diapresiasi, namun sekarang kita perlu antisipasi faktor harga karena sejak awal krisis terjadi perbedaan besar antara harga minyak di pasar fisik Timur Tengah dan harg

4 bulan lalu

Menanti Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) ditetapkan akan memiliki masa transisi selama dua tahun sejak tanggal pengundangannya. “Setelah nanti disahkan, akan ada masa transisi dua tahun,” ujar Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Wawan Fahrudin kepada ANTARA saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, selama masa transisi itu, pihaknya akan menyiapkan ekspansi pembentukan perwakilan di

4 bulan lalu

Demi Jamin Hak Restitusi, LPSK Dorong Pembentukan Dana Abadi Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong pembentukan dana abadi korban sebagai instrumen untuk menjamin pemenuhan hak restitusi dalam berbagai tindak pidana melalui RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK). Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan skema ini dirancang untuk menutup kekurangan pembayaran restitusi apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya secara penuh. “Konsepnya seperti dana bantuan korban, di mana negara menanggung kekurangan pembayaran restitusi,” ujar Wa

4 bulan lalu

Stress Awareness Month 2026 Dorong Aksi Nyata Tangani Stres

Kementerian Kesehatan mengatakan Stress Awareness Month, di mana pada 2026 tema yang diusung adalah #BeTheChange, menjadi ajakan untuk tidak hanya menyadari isu stres, tetapi juga mengambil langkah nyata dalam mengatasinya mulai dari hal kecil. "Di Indonesia, pesan ini terasa semakin relevan dengan kondisi sosial yang penuh tekanan. Lonjakan harga kebutuhan pokok, ketidakpastian ekonomi global, dan ancaman pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor menjadi pencetus stres yang nyata bagi banyak

4 bulan lalu

Penanganan Dampak Bencana Dinilai Lambat, Bantuan Terancam Ditarik

Kabupaten Padang Pariaman, 14/4 (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, akan menarik bantuan dari pemerintah pusat apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama kabupaten dan kota tidak sigap menindaklanjuti arahan Presiden terkait penanganan bencana di sektor pertanian. "Ini kalau dia (pemerintah daerah) tidak serius, aku tarik anggarannya kembali ke pusat," kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa. Hal tersebut disampaikan

4 bulan lalu