AFU.id

Indeks Berita

Harap-harap Cemas Menanti Kebijakan Pajak "Marketplace", Untungkan atau Rugikan Pelaku Usaha?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan untuk menerapkan aturan pajak bagi pelaku perdagangan melalui lokapasar ( marketplace ). Namun, implementasinya masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. “Itu (implementasi) kita masih menunggu arahan dari yang menandatangani PMK nya. Kalau kita selalu siap-siap terus, begitu kata Beliau (Menkeu) mulai, ya kita mulai,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Dian

Harap-harap Cemas Menanti Kebijakan Pajak "Marketplace", Untungkan atau Rugikan Pelaku Usaha?

Rp28 Miliar Anggaran Bermasalah, KPU Mimika Baru Kembalikan Rp502 Juta

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, Papua Tengah telah mengembalikan uang senilai Rp502,77 juta ke kas negara. Komisioner KPU Mimika Hironimus Kia Ruma di Timika, Kamis, mengatakan pengembalian uang tersebut merupakan sebagian dari temuan atau hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2025, BPK RI menemukan adanya anggaran sebesar Rp28 miliar yang dikelola oleh KPU Mimika untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 tidak dapat dipertanggungjawabk

Rp28 Miliar Anggaran Bermasalah, KPU Mimika Baru Kembalikan Rp502 Juta

Iran Siap Luncurkan Rudal ke Kapal AS Demi Gagalkan Blokade Selat Hormuz

Peluncur rudal Iran diarahkan dengan target kapal-kapal perang milik Amerika Serikat yang ditempatkan di Timur Tengah dan siap menenggelamkan semuanya jika AS menyerang Iran, kata anggota Dewan Kebijaksanaan Iran, Mohsen Rezaee, Kamis. "AS pasti akan gagal dalam blokade angkatan lautnya, seperti halnya kegagalan bersejarah untuk membuka Selat Hormuz. Tekanan harus ditingkatkan. Peluncur kami diarahkan ke kapal-kapal tersebut dan kami akan menenggelamkan semuanya," kata Rezaee seperti dikutip Kan

Iran Siap Luncurkan Rudal ke Kapal AS Demi Gagalkan Blokade Selat Hormuz

Upaya Asset Recovery, Empat Kapal Rampasan Diserahkan ke KKP

Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan empat kapal yang merupakan barang milik negara hasil rampasan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung KKP, Jakarta pada Kamis, (16/4/26) Dikutip dari keterangan resmi, aset yang diserahterimakan terdiri atas satu unit kapal MV Run Zeng 03 GT 870 di Pangkalan PSDKP Tual senilai Rp29,49 miliar serta tiga unit kapal di Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung, yakni kapal FB. LB MV-01/23, kapal FB. LB MV-02/23, dan kapal FB L

Upaya Asset Recovery, Empat Kapal Rampasan Diserahkan ke KKP

Terima Gratifikasi Miliaran, Mantan Kepala BPN Tersangka Korupsi Lahan Sirkuit MXGP

Pejabat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengungkap bahwa Subhan, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa menerima uang gratifikasi dengan nominal mencapai miliaran rupiah. "Sekitar miliaran rupiah," kata Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Muh. Zulkifli Said mengonfirmasi perihal penanganan kasus gratifikasi yang berkembang dari perkara pengadaan lahan untuk Sirkuit MXGP Samota di Mataram, Kamis, (16/4/26). Meskipun mendapatkan informasi tersebut, ia mengakui bahwa pihaknya masih

Terima Gratifikasi Miliaran, Mantan Kepala BPN Tersangka Korupsi Lahan Sirkuit MXGP

Sistem Booking Royaltrans Dibanjiri Keluhan Penumpang, Kurang Sosialisasi dan Tidak Optimal

PT Transjakarta menerapkan sistem pemesanan kursi layanan Royaltrans khusus area Cibubur, Bekasi, dan Cinere di lokasi keberangkatan selama masih tersedia sisa kursi di dalam bus tersebut mulai 16 hingga 24 April 2026. "Petugas kami di lapangan membantu pelanggan untuk melakukan pemesanan (melalui aplikasi) di lokasi," kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta Ayu Wardhani di Jakarta, Kamis. Selain di lokasi, calon penumpang juga dapat memesan kursi melalui aplikasi TJ:Transjakarta. A

Sistem Booking Royaltrans Dibanjiri Keluhan Penumpang, Kurang Sosialisasi dan Tidak Optimal

Direksi BRI Korupsi Berjamaah Pengadaan Mesin EDC, Negara Rugi Rp700 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Jaringan dan Layanan PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) Andrijanto (AO) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture atau EDC di BRI. "Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama AO selaku mantan Direktur Jaringan dan Layanan BRI," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis. Selain itu, Budi mengatakan KPK memanggil para saksi lain yang

Direksi BRI Korupsi Berjamaah Pengadaan Mesin EDC, Negara Rugi Rp700 Miliar

Polandia Tolak Aksesi Cepat Ukraina ke Uni Eropa, Harus Ikuti Tahapan

Polandia tidak akan mengizinkan percepatan aksesi Ukraina ke Uni Eropa, kata Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski, Kamis (16/4/26). “Ide mengenai keanggotaan yang dipercepat telah dibahas di Komisi Eropa. Hal itu tidak akan terjadi,” ujar Sikorski kepada stasiun radio RMF FM. Polandia menegaskan bahwa Ukraina harus memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk menjadi anggota Uni Eropa. “Kami berpendapat bahwa Ukraina harus memenuhi semua persyaratan, sebagaimana kami telah memenu

Polandia Tolak Aksesi Cepat Ukraina ke Uni Eropa, Harus Ikuti Tahapan

Perundingan AS-Hamas di Kairo, Tuntut Hamas Lucuti Senjata Tetapi AS Tolak Jamin Hentikan Genosida

Amerika Serikat dan kelompok perjuangan Palestina Hamas, Selasa (14/4), mengadakan perundingan langsung pertama mereka di Kairo sejak gencatan senjata di Jalur Gaza, lapor CNN mengutip sejumlah sumber, Rabu. Perundingan itu melibatkan Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza Nickolay Mladenov, dan penasihat senior Aryeh Lightstone dari pihak AS, serta ketua perunding Hamas Khalil al-Hayya. Selama negosiasi berlangsung, Hamas bersikeras bahwa Israel harus berkomitmen pada fase pertama kesepa

Perundingan AS-Hamas di Kairo, Tuntut Hamas Lucuti Senjata Tetapi AS Tolak Jamin Hentikan Genosida

Distribusi Pupuk Global Terganggu, Pasokan Akan Mengalami Jeda Singkat

JAKARTA, Kamis, (16/4/26) — Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan ketersediaan pupuk nasional tetap aman meski terjadi gangguan distribusi global akibat konflik yang berdampak pada rantai pasok pupuk dunia. "Jadi untuk kebutuhan pupuk kita, para petani kita, jutaan petani kita yang membutuhkan pupuk dan pupuk subsidi ini aman dalam negeri tanpa ada gangguan apa pun," kata Wamentan usai menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier di Jakarta, Rabu malam. Menurut

Distribusi Pupuk Global Terganggu, Pasokan Akan Mengalami Jeda Singkat