AFU.id

Indeks Berita

Qodari Jabat Bakom, Janji Perangi Disinformasi Meski Terkendala Birokrasi. Oke, Nanti Kita Tagih!

Muhammad Qodari resmi berpindah jabatan dari Kepala Staf Presiden (KSP) menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI). Ia menggantikan Angga Raka Prabowo dalam seremoni pisah sambut yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, (28/4/2026). Penunjukan tersebut menandai fase baru komunikasi publik pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Qodari menekankan pendekatan lebih agresif di tengah meningkatnya tekanan opini publik dan derasnya arus informasi digital. Dalam pid

Qodari Jabat Bakom, Janji Perangi Disinformasi Meski Terkendala Birokrasi. Oke, Nanti Kita Tagih!

El Nino Ancam Seluruh Sumedang, BPBD Siapkan Mitigasi Kekeringan dan Kebakaran Lahan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumedang, Jawa Barat, memperkuat upaya mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino. Kepala Pelaksana BPBD Sumedang Bambang Rianto mengatakan mitigasi tersebut dilakukan dengan fokus pada penyediaan air bersih, penguatan patroli di wilayah rawan kebakaran, serta penyesuaian pola tanam pertanian. “Fokus utama kami adalah mitigasi kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta dampaknya terhadap sektor pertanian. S

El Nino Ancam Seluruh Sumedang, BPBD Siapkan Mitigasi Kekeringan dan Kebakaran Lahan

KEK Jadi Andalan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Lakukan Percepatan dan Benahi Hambatan

Pemerintah mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi yang baru. Hal tersebut ditempuh melalui percepatan industrialisasi, peningkatan nilai tambah, dan penguatan struktur ekonomi di berbagai wilayah. “Setiap kementerian/lembaga diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan potensi investasi yang masuk ke KEK, melalui upaya percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, serta penyederhanaan dan percepatan perizinan berusaha,” kata Menteri Koordinator Bi

KEK Jadi Andalan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Lakukan Percepatan dan Benahi Hambatan

Ratusan Pemda Tak Kendalikan Inflasi, Kemendagri Soroti Minimnya Tindakan di Lapangan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk turun langsung ke pasar guna mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir ​​​​​​ menginstruksikan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri agar menyurati kepala daerah yang terdata belum melakukan langkah pengendalian inflasi. "Jangan hanya hadir-hadir di rapat inflasi, tetapi setelah itu tidak turun ke pasar, tidak berbuat sama sekali," kata Tomsi dalam ket

Ratusan Pemda Tak Kendalikan Inflasi, Kemendagri Soroti Minimnya Tindakan di Lapangan

Desa Didorong Jadi Mesin Ekonomi, Kesiapan Tak Merata Berisiko Ciptakan Kesenjangan Baru

Dalam banyak negara berkembang, transformasi ekonomi sering dimulai dari kota, lalu perlahan merembes ke pinggiran. Indonesia mulai menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian energi hingga ketegangan rantai pasok, desa justru ditempatkan lebih awal dalam arsitektur ketahanan ekonomi nasional. Perubahan ini tidak terjadi karena satu kebijakan tunggal, melainkan akumulasi dari pergeseran cara pandang bahwa ketahanan ekonomi tida

Desa Didorong Jadi Mesin Ekonomi, Kesiapan Tak Merata Berisiko Ciptakan Kesenjangan Baru

Ekspor Ilegal Emas Senilai Rp502 Miliar Digagalkan, Potensi Kerugian Negara Rp41 Miliar

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggagalkan upaya ekspor ilegal 190,56 kilogram emas sehingga mencegah potensi kerugian negara senilai Rp41,19 miliar. Penindakan tersebut berawal dari informasi adanya rencana pengiriman enam koli paket berisi gold jewelleries dan gold coins yang diduga tidak diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), yang rencananya diangkut menggunakan pesawat carter dengan nomor registrasi N117LR. “Atas informasi tersebut, pet

Ekspor Ilegal Emas Senilai Rp502 Miliar Digagalkan, Potensi Kerugian Negara Rp41 Miliar

KAI Refund 100 Persen Tiket Terdampak Insiden Bekasi, 15 Korban Tewas

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan pengembalian biaya tiket (refund) sebesar 100 persen seluruh penumpang kereta api jarak jauh yang terdampak pembatalan perjalanan akibat insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan, kebijakan refund diberikan secara penuh untuk memberikan kepastian bagi pelanggan. “KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100 persen di luar bea pesan bagi pelanggan yang ter

KAI Refund 100 Persen Tiket Terdampak Insiden Bekasi, 15 Korban Tewas

167 BUMN Dilikuidasi dalam Setahun, Pemerintah Pangkas Ribuan Entitas Jadi Ratusan

Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria mencatat, per 28 April, sebanyak 167 badan usaha milik negara (BUMN) telah dilikuidasi dalam kurun setahun terakhir, sebagai bagian dari optimalisasi BUMN untuk menciptakan bisnis yang lebih efektif dan efisien. “Total yang sudah dilikuidasi itu kurang lebih sampai dengan hari ini sudah sekitar 167 perusahaan,” ujar Dony ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa, (28/4/26). Ia menegaskan, komitmen pemerinta

167 BUMN Dilikuidasi dalam Setahun, Pemerintah Pangkas Ribuan Entitas Jadi Ratusan

Cacar Air Tak Benar-Benar Hilang, Puluhan Juta Penderita Komorbid Berisiko Cacar Api

Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa individu yang pernah terinfeksi cacar air atau Varicella zoster berpotensi terkena cacar api pada masa mendatang. Hal ini karena virus tersebut tidak benar-benar hilang dari tubuh, dan bisa kembali aktif karena berbagai faktor yakni penyakit kormorbid, stres, hingga faktor usia yang menyebabkan penurunan imunitas. “Masyarakat mungkin menganggap cacar api itu biasa-biasa saja, atau nanti dioba

Cacar Air Tak Benar-Benar Hilang, Puluhan Juta Penderita Komorbid Berisiko Cacar Api

Muncul Klaim Bisa Atur Kasus Korupsi Bea Cukai, KPK Sebut Modus Penipuan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada pihak-pihak yang mengeklaim atau mengaku bisa mengatur penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. “Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Bea Cukai, penyidik mendapat informasi adanya pihak-pihak yang mengaku dapat mengatur atau mengurus proses penanganan perkara ini,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa, (28/4/26). Lebih la

Muncul Klaim Bisa Atur Kasus Korupsi Bea Cukai, KPK Sebut Modus Penipuan