Indeks Berita

Data Tunggal vs Politisasi Bansos: Muhaimin Iskandar Buka Rahasia Dapur

Nada suara itu terdengar tenang, tapi muatannya berat. Dalam satu sesi panjang di kanal Akbar Faizal Uncensored , Muhaimin Iskandar tak sekadar menjawab—ia membuka dapur kebijakan yang selama ini kerap dipertanyakan publik: benarkah bantuan sosial bisa lepas dari politisasi? Pertanyaan Akbar Faizal langsung menusuk. Bagaimana publik bisa yakin bantuan negara tidak lagi dijadikan alat politik, terutama menjelang pemilu—momen ketika bantuan sering dituding hanya mengalir ke kantong-kantong elektor

3 bulan lalu

Kasus Korupsi DJKA, KPK Dalami Peran Pemodal Bupati Ponorogo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pemodal politik Sugiri Sancoko untuk menjadi Bupati Ponorogo pada Pilkada 2024, yakni Sugiri Heru Sangoko, yang saat ini menjabat Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. "Kami dalami bagaimana peran dari pihak pemodal ini," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu. Budi menjelaskan KPK sedang mendalami apakah Sugiri Heru turut serta dalam proses-proses pengadaan barang dan jasa, a

3 bulan lalu

Data Tunggal Muncul, 11 Juta Warga Kehilangan Akses Bantuan

Deretan angka bantuan sosial selama ini terdengar seperti janji yang rapi—terukur, terarah, dan menyasar mereka yang paling membutuhkan. Namun di balik angka itu, ada satu soal lama yang terus menghantui: data. Dalam kanal Akbar Faizal Uncensored , perbincangan antara Akbar Faizal dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, membuka lapisan problem klasik yang selama bertahun-tahun tak kunjung tuntas—ketepatan sasaran bantuan. Akbar Faizal mengajukan kegelisahan yan

3 bulan lalu

Utang, Pangan, dan Sunyi di Ruang Kabinet: Catatan Muhaimin di Tengah Gelombang Kritik Publik

Percakapan itu tidak meledak, tetapi terasa berat. Di kanal YouTube milik Akbar Faizal, suara Muhaimin Iskandar terdengar tenang, nyaris datar, ketika menjawab satu pertanyaan yang menggantung di benak publik: seberapa keras sebenarnya perdebatan di ruang kabinet saat negara didera berbagai tekanan? Tidak ada ledakan emosi, tidak ada pengakuan dramatis. “Kita berjalan tanpa henti,” kata Muhaimin. Kalimat itu seperti pintu yang setengah terbuka—memberi isyarat bahwa dinamika ada, tetapi tidak sep

3 bulan lalu

Kewajiban Jaminan Smelter Tidak Dipenuhi, Rp170 Miliar Disetor ke Negara

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) kembali menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp55 miliar dalam penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit di wilayah Kalimantan Barat. "Pada hari ini, tim penyidik kembali berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp55 miliar dalam perkara tata kelola pertambangan bauksit di Kalimantan Barat," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar, Siju, saat konferensi pers di Pontianak, Rabu, (29/4/26). Siju me

3 bulan lalu

Selamat Menyicil 30 Tahun, Utang Whoosh Akhirnya Jadi Tanggungan Negara

Deru cepat kereta Whoosh tak lagi sekadar simbol modernitas. Di balik rel beton dan kecepatan tinggi itu, ada satu kenyataan yang kini tak bisa ditutup: utangnya masuk ke negara. Ekonom dan analis kebijakan publik, Awalil Rizky, secara lugas membedah perubahan arah proyek ini. Pernyataan Rosan Roeslani yang menegaskan restrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China akan ditangani Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjadi penanda jelas: ini bukan lagi urusan bisnis semata. Padahal sej

3 bulan lalu

Kasus Suap Restitusi Pajak Meluas, Keterlibatan Perusahaan Lain Ditelusuri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengusut wajib pajak selain PT Buana Karya Bhakti pada kasus suap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. “Terbuka peluang untuk kemudian melakukan penelusuran-penelusuran lain,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu, (29/4/26). Budi menjelaskan KPK membuka peluang tersebut bila dalam proses penyidikan yang masih berjalan saat ini menemukan praktik pengondisian restitusi pajak

3 bulan lalu

Absen Kerja dan Pelanggaran Disiplin, 71 ASN Berujung Pemecatan

Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Itjen Kemenimipas) RI menindak 774 pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian itu dalam dua tahun terakhir. "Dari jumlah itu, sebanyak 71 pegawai telah diberhentikan (pecat) akibat pelanggaran berat, dengan kasus di antaranya yaitu, tidak masuk kerja tanpa keterangan, serta pelanggaran ketentuan perkawinan dan perizinan," kata Itjen Kemenimipas Yan Sultra Indrajaya dalam konferensi pers di Gedung Kemeni

3 bulan lalu

Kemandirian Fiskal Daerah Belum Merata, PAD dan Efisiensi Belanja Tentukan Pertumbuhan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan efisiensi anggaran dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Bima menyampaikan pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk mengedepankan efisiensi belanja, inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian. "Jadi, kami sering menyemangati para kepala daerah den

3 bulan lalu

Aktivis HAM Rentan Dikriminalisasi, Perlindungan Hukum Belum Memadai

Pemerintah menyiapkan regulasi untuk memperkuat perlindungan terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) dari risiko kriminalisasi dan kekerasan, dengan menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat melalui undang-undang. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan langkah tersebut dilatarbelakangi kerentanan aktivis dalam menjalankan kerja advokasi, terutama saat membela kelompok rentan. “Untuk perlindungan terhadap aktivis HAM itu penting karena mereka rentan sekali untuk dikriminalis

3 bulan lalu