AFU.id

Indeks Berita

Terjerat Kasus Rp19 Miliar, Fadia Arafiq Pekerjakan ART untuk Muluskan Korupsi dan Manipulasi Pemilu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati non-aktif Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) melakukan intervensi agar dipilih saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pekalongan tahun 2024. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan Fadia Arafiq diduga mengintervensi para tenaga alih daya atau karyawan outsourcing yang dipekerjakan oleh perusahaan keluarganya, PT Raja Nusantara Berjaya, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. "Ada dugaan intervensi agar dalam pemilu (Pil

Terjerat Kasus Rp19 Miliar, Fadia Arafiq Pekerjakan ART untuk Muluskan Korupsi dan Manipulasi Pemilu

BPS: Industri Manufaktur Indonesia Masih Ekspansi di Tengah Badai Ekonomi

Di tengah badai ekonomi yang mengancam industri, sektor manufaktur Indonesia ternyata masih mampu bertahan. Bahkan Badan Pusat Statistik mengungkapkan, sektor manufaktur masih berada di zona ekspansi pada Triwulan I-2026 ini. BPS mencatat industri pengolahan tumbuh 5,04 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026 dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. “Di triwulan I itu Indeks Keyakinan Bisnis Manufaktur kita di dalam zona ekspansi,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

BPS: Industri Manufaktur Indonesia Masih Ekspansi di Tengah Badai Ekonomi

KPK: Ada Dugaan Intervensi di Pilkada 2024 oleh Bupati Pekalongan Nonaktif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati non-aktif Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) melakukan intervensi agar dipilih saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pekalongan tahun 2024. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan Fadia Arafiq diduga mengintervensi para tenaga alih daya atau karyawan outsourcing yang dipekerjakan oleh perusahaan keluarganya, PT Raja Nusantara Berjaya, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. "Ada dugaan intervensi agar dalam pemilu (Pil

KPK: Ada Dugaan Intervensi di Pilkada 2024 oleh Bupati Pekalongan Nonaktif

SPMB Sekolah Maung Tanpa Titipan, Pemprov Jabar Perketat Seleksi

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi melarang total praktik titip-menitip dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Sekolah Manusia Unggul (Maung) tahun 2026 dan mengancam kepala sekolah hingga panitia seleksi yang nekat bermain curang dengan sanksi pencopotan jabatan hingga proses hukum. "Tidak boleh sekolah unggul ada (siswa) titipan dari siapapun atas nama apapun dan untuk kepentingan apapun," kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Bandung, Selasa, (26/5/2026). Ia mengatakan sekola

SPMB Sekolah Maung Tanpa Titipan, Pemprov Jabar Perketat Seleksi

Bandar Narkoba di Sumatra Selatan Tikam Anggota Polisi Saat Penangkapan

Tim Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Ogan Komering Ulu (OKU) menangkap bandar narkoba yang berusaha melarikan setelah melakukan penikaman kepada anggota Satres Narkoba di Baturaja, Sumatera Selatan (Sumsel). Seorang anggota Satres Narkoba Polres OKU Brigpol Joni Agustoni mengalami luka tusuk setelah diserang bandar narkoba berinisial AJ, saat proses penangkapan di kawasan Pasar Atas, Baturaja, Selasa (26/5) sekitar pukul 10.15 WIB. Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo di Baturaja, mengatakan pe

Bandar Narkoba di Sumatra Selatan Tikam Anggota Polisi Saat Penangkapan

Ribuan Penginapan Tak Berizin Akan Dihapus dari Platform Online

Kementerian Pariwisata menyatakan akan menindak sebanyak 1.600 akomodasi yang tak berizin dari platform agen perjalanan daring (OTA) per Agustus 2026. "Jumlah dari semua proses yang kita telah lakukan dengan pengisian form , kami telah mendata sekitar 1.600 pelaku usaha yang tidak berizin, yang dipasarkan ke OTA. Jadi, kami sudah ada datanya, sudah verified ," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, (26/5/2026). Widiyanti menjelaskan langkah ter

Ribuan Penginapan Tak Berizin Akan Dihapus dari Platform Online

KPK Usut Suap Sengketa Lahan Depok, Tiga Hakim Diperiksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengungkapkan pemeriksaan terhadap tiga hakim pada Selasa (26/5/2026) dilakukan untuk mengusut proses eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi hingga aset-aset terkait tersangka dugaan suap pengurusan sengketa lahan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan ketiga hakim tersebut berinisial ULT, ERL, dan EVR, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Sementara seorang hakim berinisial DWE, ka

KPK Usut Suap Sengketa Lahan Depok, Tiga Hakim Diperiksa

Razia Tempat Hiburan, Anak Kepala Daerah Riau Positif Narkoba

Selebgram berinisial SA dan FA, anak salah satu kepala daerah di Riau, dinyatakan positif mengonsumsi narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya (narkoba) berupa ganja dan etomidate bersama belasan orang lainnya. "Hasil tersebut diketahui dari tes urine setelah mereka terjaring razia di sebuah tempat hiburan malam di Pekanbaru," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kombes Pol Muharman Artha saat jumpa pers di Pekanbaru, Selasa, (26/5/2026). Ia menjelaskan sekitar pukul 02

Razia Tempat Hiburan, Anak Kepala Daerah Riau Positif Narkoba

Prostitusi Anak di Lokasari, DPRD Minta Penindakan Tegas Aparat

Dugaan praktik prostitusi anak di kawasan Lokasari, Jakarta Barat, menuai kecaman keras karena dinilai sebagai kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi. Penegak hukum wajib menindak tegas semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku langsung dan jaringan pendukung. "Tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap pelaku, mucikari, jaringan perantara, maupun pihak yang membiarkan praktik ini berlangsung," kata Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, Selasa, (26/5/2026). Kenneth meneg

Prostitusi Anak di Lokasari, DPRD Minta Penindakan Tegas Aparat

KPK Dalami Peran Anggota DPR RI Anwar Sadad dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029, Anwar Sadad (AS), dalam kasus dana hibah Jatim. Kasus dana hibah Jatim merupakan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2019-2022. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa, menjelaskan lembaga antirasuah mendalami hal tersebut dengan m

KPK Dalami Peran Anggota DPR RI Anwar Sadad dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim