Indeks Berita

Menteri Angkatan Laut AS Mundur Mendadak di Tengah Konflik AS-Iran

Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat, John Phelan, telah mengundurkan diri, demikian pernyataan Departemen Perang. “Sekretaris Angkatan Laut John C. Phelan meninggalkan pemerintahan, berlaku segera,” kata departemen tersebut dalam pernyataan resmi pada Rabu. Wakil Menteri Hung Cao akan bertindak sebagai kepala sementara Angkatan Laut, tambah pernyataan itu. Pengunduran diri Phelan mengejutkan banyak pihak, menurut laporan portal berita Axios. Phelan disebut tidak “akrab” dengan Menteri Perang P

3 bulan lalu

Dirjen Kemenhub Diperiksa KPK dalam Kasus Korupsi Proyek Kereta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal (MRW) sebagai saksi kasus DJKA. Kasus DJKA terkait dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub. “Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama MRW,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis, (23/4/26) Budi menjelaskan Risal Wasal di

3 bulan lalu

Belanja Drone Polandia Naik 250 Kali Lipat dalam Tiga Tahun

Polandia akan menghabiskan 250 kali lebih banyak untuk pengadaan drone pada 2026 dibandingkan tiga tahun lalu, kata Wakil Menteri Pertahanan Polandia Cezary Tomczyk. Tomczyk menghadiri pengujian sistem anti- drone di Lapangan Latihan Angkatan Udara Pusat di Ustka. "Kita sedang mengalami revolusi drone di Angkatan Darat Polandia. Pada 2023, sekitar 100 juta zloty [sekitar Rp474,6 miliar] dihabiskan untuk pengadaan drone dan sistem anti- drone ," katanya kepada pers, Rabu, "Sementara itu, untuk 20

3 bulan lalu

29 WNA China Kerja di Proyek Batam, Izin Tinggal Disalahgunakan

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mengamankan 29 orang warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang menyalahgunakan izin tinggal di kawasan proyek pembangunan di kota tersebut. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Wahyu Eka Putra menyampaikan sejumlah WNA tersebut ditemukan sedang melakukan aktivitas pekerjaan fisik di area konstruksi. “Secara keseluruhan, teridentifikasi sebanyak 29 WNA yang berada di lokasi tersebut, dengan rincia

3 bulan lalu

Gelombang Pasang Hantam Minahasa, 59 Rumah dan 59 KK Terdampak

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penanganan darurat bagi warga penyintas gelombang pasang laut di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut). "Tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Minahasa berkoordinasi dengan pimpinan dan pemerintah desa/kecamatan melakukan asesmen ke lokasi terdampak serta penanganan darurat," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan di Jakarta, Kamis. Menurut dia

3 bulan lalu

55 Tenaga Outsourcing Diperiksa dalam Kasus Korupsi Bupati Pekalongan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 55 outsourcing atau tenaga alih daya sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. “Pemeriksaan 55 saksi bertempat di Polres Pekalongan Kota, Kota Pekalongan, Jawa Tengah,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis, (23/4/26). Budi mengatakan 55 saksi tersebut merupakan tenaga alih daya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakar

3 bulan lalu

Mekanisme Daftar Hitam Pansel Pemilu, Tidak Ada Toleransi Praktik Politik Uang

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) sekaligus dosen senior Departemen Ilmu Politik UI Dr. Hurriyah, S.Sos mendorong pembentukan mekanisme daftar hitam ( blacklist ) agar mantan anggota panitia seleksi (Pansel) terkait Pemilu yang terbukti secara hukum terlibat dalam praktik politik uang ( money politics ) tidak dipilih lagi sebagai anggota Pansel. "Politik uang ini enggak boleh ditolerir, zero tolerance ya, dan harus ada mekanisme blacklist . Jangan sampai Pansel ya

3 bulan lalu

Akademisi Dilaporkan karena Kritik Pemerintah, Tak Otomatis Dipidana

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa akademisi bebas mengkritik kebijakan pemerintah karena hal itu tidak dilarang. "Kalau akademisi, dia bebas saja untuk mengkritik pemerintah, ya, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghalang-halangi hal itu," kata Yusril di Jakarta, Rabu, (22/4/26) saat merespons pelaporan terhadap Feri Amsari dan Ubedilah Badrun. Mengenai sebagian akademisi yang menyampaikan kritik bersta

3 bulan lalu

Rekomendasi HAM Lintas Sektor, Komnas HAM: Setiap Kebijakan Publik Mesti Berperspektif HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong kementerian dan lembaga segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian periode 2025–2026 agar berdampak nyata terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Dorongan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga sebagai upaya memperkuat implementasi hasil kajian agar tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi terintegrasi dalam kebijakan publik. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulia

3 bulan lalu

Tak Mau Rugi, Wali Kota Jaksel Minta Kaji Potensi Ikan Sapu-sapu Sebagai Pakan Ternak dan Pupuk

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) melakukan pengkajian tangkapan ikan sapu-sapu dibuat pakan ternak dan pupuk organik agar berlanjut kebermanfaatannya. "Nanti akan dipikirkan oleh Dinas KPKP yang sekarang dalam kajian. Saya bilang bisa enggak buat pakan ternak? Kan sayang, kalau bisa kan alangkah baiknya kalau bisa buat pakan ternak kan lumayan," kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar dalam acara Berdiskusi Kota dan Wartawan (Berkawan) di Jakarta, Rabu. Anwar me

3 bulan lalu