AFU.id

Indeks Berita

8 Saksi Diperiksa, Korupsi Proyek Lahan Mimika Belum Punya Tersangka

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika, Papua Tengah, telah memeriksa delapan orang saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembukaan lahan perkebunan seluas 150 hektare Tahun Anggaran 2024 dengan nilai sekitar Rp22,5 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Mimika I Putu Eka Suyantha di Timika, Kamis, (7/5/26) mengatakan perkara tersebut sudah masuk tahap penyidikan, dan masih membutuhkan keterangan dari beberapa pihak. "Yang jelas masih ada yang akan kami gali lagi. Kami juga masih menunggu hasil pemeriksa

8 Saksi Diperiksa, Korupsi Proyek Lahan Mimika Belum Punya Tersangka

KKB Tembak Kapal Beras, Pasokan untuk Warga Dekai Tertahan

Pangdam XVIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia membenarkan adanya penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap kapal pengangkut logistik di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. "Memang benar ada laporan kapal pengangkut logistik (beras) tujuan Dekai ditembak KKB saat melintasi sungai," kata Mayjen TNI Frits Pelamonia Kamis, (7/5/26). Ia menyebutkan, penembakan terjadi Senin (4/5) hingga menyebabkan satu kapal yang berada di belakang, kembali dan kini berada

KKB Tembak Kapal Beras, Pasokan untuk Warga Dekai Tertahan

Dokter Myta Kerja 51 Jam Sepekan, Sakit Tetap Dibebani Jadwal UGD

Kementerian Kesehatan mengatakan, berdasarkan hasil investigasi, terdapat indikasi kelebihan jam kerja dr Myta Aprilia Azmi (MAA) dokter magang di RSUD KH Daud Arif, yang meninggal beberapa waktu lalu, dengan jam terbanyak yakni 51,4 jam seminggu. "Dan per harinya nggak boleh lebih dari 8 jam. Nah jadi dr MAA selama periode Februari-April bertugas di UGD. Masih terdapat jam kerja yang lebih batas ketentuan, 48 jam," kata Plt Inspektur Jenderal Kemenkes Rudi Supriatna Nata Saputra. Rudi mengataka

Dokter Myta Kerja 51 Jam Sepekan, Sakit Tetap Dibebani Jadwal UGD

Uang Bandar Narkoba Mengalir ke Polisi, Eks Kasat Bima Dibawa ke Bareskrim

Mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota Malaungi diboyong ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta dari Polda NTB untuk diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus narkoba. "Kami dari Polda NTB, ya. Ini kita membawa berdasarkan permintaan Bapak Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri," kata Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB Kompol Bowo Tri Handoko di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, (7/5/26). Selain Malaungi, ia me

Uang Bandar Narkoba Mengalir ke Polisi, Eks Kasat Bima Dibawa ke Bareskrim

Dokter Magang Bukan Tenaga Pengganti, Beban Kerja Tinggi Harus Dievaluasi

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai peristiwa meninggalnya sejumlah dokter peserta program magang menjadi alarm untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem magang di Indonesia. “Ini bukan sekadar musibah, tetapi dapat dimaknai sebagai sinyal adanya persoalan sistemik yang harus segera dibenahi. Para dokter muda tidak boleh menjadi korban akibat sistem yang kurang sempurna," kata Netty dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, (7/5/26). Netty menyampaikan duka yang mendalam at

Dokter Magang Bukan Tenaga Pengganti, Beban Kerja Tinggi Harus Dievaluasi

Pemodal Asing Ditawari Bebas Pajak, Dananya Bisa Masuk Proyek Negara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang kawasan ekonomi khusus (KEK) keuangan, International Financial Center (IFC) di Bali menjadi sumber pendanaan baru untuk proyek Danantara maupun untuk proyek-proyek swasta. “Uang di situ (IFC) akan bisa dipakai berinvestasi di proyek Danantara yang banyak dan return-nya bagus. Atau di proyek-proyek di luar kawasan ekonomi itu dengan prospek yang bagus,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kam

Pemodal Asing Ditawari Bebas Pajak, Dananya Bisa Masuk Proyek Negara

Kiai Cabul Rusak Martabat Pesantren, Santri Butuh Perlindungan Nyata

Kita semua sepakat bahwa lembaga pendidikan pesantren merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama. Kasus-kasus negatif yang melibatkan pengasuh pesantren tidak boleh menghilangkan jejak sejarah mengenai peran besar lembaga pendidikan keagamaan itu dalam perjalanan bangsa ini. Tindakan asusila dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan agama dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap martabat pesantren. Selama ini, pesantren dikenal sebagai tempat mendalami ilmu agama at

Kiai Cabul Rusak Martabat Pesantren, Santri Butuh Perlindungan Nyata

Polisi dan Wartawan Gadungan Razia Narkoba, Korban Diborgol lalu Diperas

Kepolisian Resor (Polres) Sumedang, Jawa Barat, mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) disertai penculikan yang dilakukan oleh komplotan polisi dan wartawan gadungan di Kecamatan Cimalaka. Kapolres Sumedang, AKBP Sandityo Mahardika, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan korban yang mengalami penculikan, penganiayaan, serta perampasan uang oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai aparat penegak hukum. “Modusnya adalah berpura-pura sebagai anggota Polri dan w

Polisi dan Wartawan Gadungan Razia Narkoba, Korban Diborgol lalu Diperas

Dituntut 10 Tahun, Eks Dirut BJB Bebas di Kasus Kredit Sritex Rp670 Miliar

Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan putusan bebas terhadap mantan Direktur Utama Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BJB) Yuddy Renaldi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit untuk PT Sritex yang merugikan bank milik pemerintah daerah itu sekitar Rp670 miliar. "Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah menurut dakwaan penuntut umum untuk seluruhnya," kata Hakim Ketua Rommel Franciskus Tampubolon dalam sidang di Semarang, Kamis, (7/5/26). Dalam persida

Dituntut 10 Tahun, Eks Dirut BJB Bebas di Kasus Kredit Sritex Rp670 Miliar

Politik Uang Tak Cukup Diskualifikasi, Pelakunya Diusulkan Masuk Daftar Hitam

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai usulan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta agar pelaku politik uang didiskualifikasi bahkan di- black list agar tak bisa mengikuti kembali Pemilu merupakan gagasan yang menarik. Dia mengatakan usulan yang disampaikan Bawaslu itu bisa menjadi alternatif terkait penegakan hukum terhadap peserta pemilu. Namun, dia mengatakan usulan itu juga perlu mempertimbangkan hal teknis lainnya. "Semua stakeholder akan kita ajak bicara dan

Politik Uang Tak Cukup Diskualifikasi, Pelakunya Diusulkan Masuk Daftar Hitam