AFU.id

Indeks Berita

Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Keterwakilan Perempuan di DPR Capai 21,9 Persen

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengatakan kehadiran perempuan di parlemen turut membawa perspektif yang lebih lengkap untuk penyusunan suatu kebijakan. Dia pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan legislatif. Putusan itu penting untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memastikan perempuan memperoleh ruang politik yang lebih adil dan substantif. "Keterwakilan perempuan bukan sekadar me

Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Keterwakilan Perempuan di DPR Capai 21,9 Persen

Imbas Kenaikan Harga BBM Global, AS Jatuhkan Sanksi ke Pengendali Selat Hormuz Iran

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap otoritas khusus Iran yang mengendalikan pelayaran di Selat Hormuz, kata Departemen Keuangan AS. "Entitas berikut telah ditambahkan ke dalam daftar SDN (Specially Designated Nationals) OFAC: Persian Gulf Strait Authority," kata Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS pada Rabu. Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan k

Imbas Kenaikan Harga BBM Global, AS Jatuhkan Sanksi ke Pengendali Selat Hormuz Iran

Draf MoU Damai: AS Tarik Pasukan, Iran Pulihkan Pelayaran Selat Hormuz

Iran telah menyusun sebuah draf tentang kerangka kerja awal tak resmi untuk nota kesepahaman (MoU) dengan Amerika Serikat, yang menuntut penarikan militer AS dan pencabutan blokade angkatan laut. Hal itu diwartakan menurut laporan beberapa gerai media pada Rabu (27/5), dengan mengutip stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB TV. Sebagai gantinya, Iran berkomitmen untuk memulihkan pelayaran komersial melalui Selat Hormuz ke level sebelum perang dalam waktu sebulan dan mengelola lalu lintas kapal di

Draf MoU Damai: AS Tarik Pasukan, Iran Pulihkan Pelayaran Selat Hormuz

4 Juta Pasangan RI Butuh Intervensi Medis, Kemenkes Perluas Akses Layanan Fertilitas

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan layanan fertilitas canggih dan humanis perlu diberikan guna menjaga Angka Kelahiran Total (TFR) yang saat ini adalah 2,14 per perempuan, demi mempersiapkan generasi masa depan yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan di Jakarta, Kamis, perjalanan menuju kehamilan bagi pasangan yang mengalami gangguan kesuburan bukanlah sekadar upaya medis, melainkan sebuah perjuangan merawat harapan. "

4 Juta Pasangan RI Butuh Intervensi Medis, Kemenkes Perluas Akses Layanan Fertilitas

Wamenaker: Kesiapan Kerja Generasi Muda Harus Setara dan Inklusif

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pentingnya kesiapan kerja yang inklusif bagi generasi muda di tengah percepatan transformasi ekonomi digital yang menuntut peningkatan keterampilan dan akses kesempatan kerja yang setara. Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa proses penyiapan generasi muda untuk memasuki dunia kerja masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang b

Wamenaker: Kesiapan Kerja Generasi Muda Harus Setara dan Inklusif

Sebut Orang Sumatra Barat "Barbar", Abu Janda Dilaporkan ke Polisi

Dewan Pimpinan Pusat (IKM) Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) melaporkan pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda terkait ucapannya yang menyebut orang Sumatera Barat "barbar". "Ya benar (kita laporkan)," kata Sekretaris Jenderal IKM Braditi Moulevey, Rabu, (27/5/2026). Braditi mengatakan laporan ini setelah sebelumnya pengurus IKM bersama masyarakat Minangkabau, baik di ranah maupun di rantau merasa terganggu atas ucapan Abu Janda yang diduga mengarah pada ujaran kebencian. Dari beberapa

Sebut Orang Sumatra Barat "Barbar", Abu Janda Dilaporkan ke Polisi

Cegah Penyiksaan, Ombudsman RI Tegaskan Pentingnya Sinergi 6 Lembaga Negara

Ombudsman RI menegaskan Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) menjadi upaya memastikan kehadiran negara dalam melindungi, melayani, dan memenuhi hak masyarakat. Wakil Ketua Ombudsman RI (ORI), Rahmadi Indra Tektona, di Jakarta, Rabu, mengatakan 6 lembaga yang tergabung dalam KuPP memiliki semangat yang sama dalam memperkuat perlindungan masyarakat. “Meskipun mandat kami berbeda, saya meyakini ruang kerja sama antarlembaga sangat luas dan penting untuk terus diperkuat,” ujar Rahmadi dalam

Cegah Penyiksaan, Ombudsman RI Tegaskan Pentingnya Sinergi 6 Lembaga Negara

Kemenlu Rusia Sebut Pelanggaran HAM dan Kebebasan Warga Ukraina Kian Parah

Situasi hak asasi manusia (HAM) di Ukraina memburuk secara signifikan akibat rezim berkuasa yang dianggap tidak sah dan berhaluan neo-Nazi, kata Kementerian Luar Negeri Rusia. Kementerian menerbitkan laporan tentang situasi HAM di Ukraina, yang menjelaskan pelanggaran HAM dan kebebasan warga negara oleh rezim Kiev. "Informasi dalam laporan tersebut, dan yang setiap hari dipublikasikan di media dan internet, tentang pelanggaran HAM skala besar di negara tersebut kerap menunjukkan betapa seriusnya

Kemenlu Rusia Sebut Pelanggaran HAM dan Kebebasan Warga Ukraina Kian Parah

AS Tegaskan Penolakan: Rusia dan China Dilarang Simpan Uranium Iran

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan tidak akan setuju jika Rusia atau China mengambil persediaan uranium Iran yang diperkaya tingkat tinggi. "Tidak, saya tidak akan merasa nyaman. Itu tidak akan membuat saya nyaman," kata Trump kepada wartawan saat ditanya mengenai kemungkinan tersebut, Rabu (27/5/2026). Pada 11 Mei, Trump mengatakan para negosiator Iran meyakini bahwa hanya AS dan China yang mampu memindahkan material nuklir negara tersebut. Sementara itu, pada 18 April, perus

AS Tegaskan Penolakan: Rusia dan China Dilarang Simpan Uranium Iran

AS Awasi Selat Hormuz, Trump Tolak Iran Kendalikan Jalur Laut

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menegaskan Selat Hormuz tidak akan dikuasai Iran maupun negara lain. Jalur pelayaran strategis itu, menurut dia, harus tetap terbuka sebagai perairan internasional. Dalam rapat kabinet di Washington, Rabu (27/5/2026), Trump mengatakan AS akan terus mengawasi aktivitas di kawasan tersebut. Namun, ia memastikan tidak ada satu negara pun yang boleh mengendalikan Selat Hormuz secara sepihak. “Selat itu akan terbuka bagi semua pihak. Tidak ada yang akan me

AS Awasi Selat Hormuz, Trump Tolak Iran Kendalikan Jalur Laut